AS Pertimbangkan Ledakkan Bom Nuklir, Begini Reaksi China
Rabu, 27 Mei 2020 - 03:59 WIB
loading...
Awan jamur dari tes pertama bom hidrogen Ivy Mike Amerika Serikat (AS) di Enewetak, sebuah atol di Samudra Pasifik, pada tahun 1952. Foto/REUTERS/File Photo
A
A
A
WASHINGTON - Amerika Serikat (AS) sedang mempertimbangkan untuk meledakkan bom nuklir dalam sebuah uji coba untuk pertama kalinya sejak 1992. China langsung bereaksi dengan menyampaikan keprihatinan serius atas rencana Washington.
Jika benar-benar menguji coba senjata pemusnah massal itu, maka pemerintah Donald Trump akan "mengkhianati" kebijakan puluhan tahun AS yang menentang tes senjata nuklir.
Menurut laporan The Washington Post pekan lalu, administrasi Trump membahas rencana itu pada 15 Mei pada pertemuan pejabat senior AS yang mewakili badan-badan keamanan nasional terkemuka. Rencana muncul setelah Rusia dan China dituduh melakukan uji coba senjata nuklir berdaya rendah. Moskow dan Beijing membantah tuduhan itu dan sejauh ini tidak ada bukti kuat yang mendukung tuduhan tersebut.
"Kami sangat prihatin dengan laporan itu," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China Zhao Lijian ketika mengomentari laporan rencana Amerika menguji coba bom nuklir, seperti dikutip CGTN, Selasa (26/5/2020). (Baca: Pemerintah Trump Pertimbangkan Uji Coba Bom Nuklir AS )
Beijing menegaskan Perjanjian Larangan Uji Nuklir Komprehensif (CTBT) yang menyerukan untuk melarang semua ledakan nuklir adalah pilar penting dari sistem kontrol senjata nuklir internasional. CTBT telah menjadi perjanjian penting untuk mencapai tujuan non-proliferasi nuklir global dan perdamaian dunia.
"Meskipun itu (CTBT) belum berlaku, pelarangan uji coba nuklir telah menjadi norma internasional. CTBT sangat penting untuk pelucutan nuklir, non-proliferasi serta perdamaian dan keamanan dunia. Semua lima negara senjata nuklir, termasuk AS, telah menandatangani perjanjian dan berkomitmen untuk moratorium uji coba nuklir," kata Zhao.
"AS telah melakukan uji coba nuklir dengan jumlah tertinggi. Kami mendesaknya untuk memikul kewajibannya dan menghormati komitmennya dengan menjunjung tinggi maksud dan tujuan perjanjian itu dan berkontribusi pada pelucutan senjata internasional dan rezim non-proliferasi, alih-alih mengganggu lebih lanjut stabilitas global," papar Zhao mengingatkan Washington.
Pertemuan 15 Mei oleh para pejabat senior AS tidak menyimpulkan dengan keputusan apa pun untuk melakukan tes bom nuklir, tetapi seorang pejabat senior administrasi Trump mengatakan kepada TheWashington Post bahwa pembahasan proposal itu sedang berlangsung.
AS tercatat sebagai satu-satunya negara di dunia yang telah menggunakan senjata nuklir selama masa perang, tetapi sejak 1945 setidaknya delapan negara telah secara kolektif melakukan lebih dari 2.000 tes senjata nuklir, hampir setengahnya dilakukan Amerika.
AS telah melakukan total 1.032 uji coba senjata nuklir dengan yang terakhir diberi nama kode "Divider" di Nevada pada 23 September 1992.
Aktivis non-proliferasi memperingatkan bahwa rencana apa pun oleh negara kekuatan nuklir utama untuk melakukan ledakan uji coba senjata dapat memiliki konsekuensi destabilisasi yang mengarah ke perlombaan senjata baru. "Sebuah pembukaan kembali uji coba oleh AS akan menjadi undangan bagi negara-negara bersenjata nuklir lainnya untuk mengikutinya," Daryl Kimball, direktur eksekutif Asosiasi Kontrol Senjata, kepada The Washington Post.
"Itu akan menjadi senjata awal bagi perlombaan senjata nuklir yang belum pernah terjadi sebelumnya. Anda juga akan mengganggu negosiasi dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un, yang mungkin tidak lagi merasa terdorong untuk menghormati moratorium uji coba senjata nuklir," katanya.
Jika benar-benar menguji coba senjata pemusnah massal itu, maka pemerintah Donald Trump akan "mengkhianati" kebijakan puluhan tahun AS yang menentang tes senjata nuklir.
Menurut laporan The Washington Post pekan lalu, administrasi Trump membahas rencana itu pada 15 Mei pada pertemuan pejabat senior AS yang mewakili badan-badan keamanan nasional terkemuka. Rencana muncul setelah Rusia dan China dituduh melakukan uji coba senjata nuklir berdaya rendah. Moskow dan Beijing membantah tuduhan itu dan sejauh ini tidak ada bukti kuat yang mendukung tuduhan tersebut.
"Kami sangat prihatin dengan laporan itu," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China Zhao Lijian ketika mengomentari laporan rencana Amerika menguji coba bom nuklir, seperti dikutip CGTN, Selasa (26/5/2020). (Baca: Pemerintah Trump Pertimbangkan Uji Coba Bom Nuklir AS )
Beijing menegaskan Perjanjian Larangan Uji Nuklir Komprehensif (CTBT) yang menyerukan untuk melarang semua ledakan nuklir adalah pilar penting dari sistem kontrol senjata nuklir internasional. CTBT telah menjadi perjanjian penting untuk mencapai tujuan non-proliferasi nuklir global dan perdamaian dunia.
"Meskipun itu (CTBT) belum berlaku, pelarangan uji coba nuklir telah menjadi norma internasional. CTBT sangat penting untuk pelucutan nuklir, non-proliferasi serta perdamaian dan keamanan dunia. Semua lima negara senjata nuklir, termasuk AS, telah menandatangani perjanjian dan berkomitmen untuk moratorium uji coba nuklir," kata Zhao.
"AS telah melakukan uji coba nuklir dengan jumlah tertinggi. Kami mendesaknya untuk memikul kewajibannya dan menghormati komitmennya dengan menjunjung tinggi maksud dan tujuan perjanjian itu dan berkontribusi pada pelucutan senjata internasional dan rezim non-proliferasi, alih-alih mengganggu lebih lanjut stabilitas global," papar Zhao mengingatkan Washington.
Pertemuan 15 Mei oleh para pejabat senior AS tidak menyimpulkan dengan keputusan apa pun untuk melakukan tes bom nuklir, tetapi seorang pejabat senior administrasi Trump mengatakan kepada TheWashington Post bahwa pembahasan proposal itu sedang berlangsung.
AS tercatat sebagai satu-satunya negara di dunia yang telah menggunakan senjata nuklir selama masa perang, tetapi sejak 1945 setidaknya delapan negara telah secara kolektif melakukan lebih dari 2.000 tes senjata nuklir, hampir setengahnya dilakukan Amerika.
AS telah melakukan total 1.032 uji coba senjata nuklir dengan yang terakhir diberi nama kode "Divider" di Nevada pada 23 September 1992.
Aktivis non-proliferasi memperingatkan bahwa rencana apa pun oleh negara kekuatan nuklir utama untuk melakukan ledakan uji coba senjata dapat memiliki konsekuensi destabilisasi yang mengarah ke perlombaan senjata baru. "Sebuah pembukaan kembali uji coba oleh AS akan menjadi undangan bagi negara-negara bersenjata nuklir lainnya untuk mengikutinya," Daryl Kimball, direktur eksekutif Asosiasi Kontrol Senjata, kepada The Washington Post.
"Itu akan menjadi senjata awal bagi perlombaan senjata nuklir yang belum pernah terjadi sebelumnya. Anda juga akan mengganggu negosiasi dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un, yang mungkin tidak lagi merasa terdorong untuk menghormati moratorium uji coba senjata nuklir," katanya.
(min)
Lihat Juga :
