Kotanya Pernah Terlibat Perdagangan Budak, Walikota Amsterdam Minta Maaf
loading...
Patung menggambarkan perbudakan di masa lalu. Foto/anadolu
A
A
A
AMSTERDAM - Kota Amsterdam menjadi lembaga negara Belanda pertama yang meminta maaf secara resmi atas peran historis kota tersebut dalam perdagangan budak.
“Sudah waktunya mengukir ketidakadilan besar perbudakan kolonial ke dalam identitas kota kita. Dengan hati yang besar dan pengakuan tanpa syarat,” ungkap Walikota Femke Halsema saat upacara di Oosterpark.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Belanda Kajsa Ollongren juga menghadiri upacara Keti Koti, peringatan penghapusan perbudakan di bekas jajahan Suriname dan Antillen Belanda.
Perwakilan partai DENK di dewan kota, Eduard Mangal, yang telah bertahun-tahun mengkampanyekan permintaan maaf, berpendapat permintaan maaf itu menjadi contoh bagi lembaga negara lainnya, termasuk pemerintah.
Namun Numan Yilmaz, perwakilan Turki-Belanda dari DENK di dewan, mencatat pemerintah Belanda tidak ingin secara resmi mengakui peran negara itu dalam perdagangan budak.
Menggarisbawahi bahwa perbudakan memainkan peran penting dalam tingkat kemakmuran Belanda saat ini, Yilmaz mengatakan pemerintah menghindari permintaan maaf resmi agar tidak membayar kompensasi.
Pada 2020, dua dari empat partai koalisi, D66 dan Christen Unie, mendesak pemerintah mengambil sikap, tetapi Perdana Menteri saat itu Mark Rutte mengatakan permintaan maaf resmi berisiko meningkatkan polarisasi.
“Sudah waktunya mengukir ketidakadilan besar perbudakan kolonial ke dalam identitas kota kita. Dengan hati yang besar dan pengakuan tanpa syarat,” ungkap Walikota Femke Halsema saat upacara di Oosterpark.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Belanda Kajsa Ollongren juga menghadiri upacara Keti Koti, peringatan penghapusan perbudakan di bekas jajahan Suriname dan Antillen Belanda.
Perwakilan partai DENK di dewan kota, Eduard Mangal, yang telah bertahun-tahun mengkampanyekan permintaan maaf, berpendapat permintaan maaf itu menjadi contoh bagi lembaga negara lainnya, termasuk pemerintah.
Namun Numan Yilmaz, perwakilan Turki-Belanda dari DENK di dewan, mencatat pemerintah Belanda tidak ingin secara resmi mengakui peran negara itu dalam perdagangan budak.
Menggarisbawahi bahwa perbudakan memainkan peran penting dalam tingkat kemakmuran Belanda saat ini, Yilmaz mengatakan pemerintah menghindari permintaan maaf resmi agar tidak membayar kompensasi.
Pada 2020, dua dari empat partai koalisi, D66 dan Christen Unie, mendesak pemerintah mengambil sikap, tetapi Perdana Menteri saat itu Mark Rutte mengatakan permintaan maaf resmi berisiko meningkatkan polarisasi.
(sya)
Explore More