Hamas Tunjuk Kepala Pemerintahan Baru di Jalur Gaza
loading...
Anggota Biro Politik Hamas Essam Al-Dalis (kiri) saat berkunjung ke Kairo, Mesir, pada 15 Maret 2021. Foto/Middle East Monitor
A
A
A
JALUR GAZA - Gerakan Perlawanan Islam Palestina Hamas telah menunjuk seorang pejabat baru untuk menjalankan administrasi pemerintahan di Jalur Gaza.
Menurut Anadolu Agency, kepala administrasi pemerintahan yang baru diidentifikasi sebagai anggota Biro Politik Hamas Essam Al-Dalis, yang menggantikan Mohammed Awad.
Sejak 2017, karena konflik internal Palestina, Hamas telah menjalankan Jalur Gaza melalui pemerintahan yang dipimpin salah satu pejabat seniornya.
Hamas memenangkan mayoritas kursi di Parlemen Palestina dalam pemilihan umum bebas yang diadakan pada 2006.
Namun Barat, Amerika Serikat (AS), negara-negara Arab, Israel dan gerakan Fatah menolak hasil pemilu tersebut.
Situasi ini menyebabkan konflik internal selama lebih dari satu tahun, berakhir dengan Hamas mengambil alih Jalur Gaza dari Fatah pada 14 Juli 2007.
Fatah, yang didukung Barat dan Israel, menekan para pejabat Hamas di Tepi Barat.
Beberapa mediasi regional dan internasional gagal menyatukan mereka, yang terakhir pada 2017, ketika Hamas membuat konsesi tak terbatas kepada Fatah.
Sejak itu, Hamas telah menjalankan daerah kantong yang diblokade melalui komite, yang disebut sebagai pemerintahan Hamas di Gaza.
Upaya menyatukan Hamas dan Fatah gagal hingga saat ini. Pemilu yang rencananya akan digelar juga ditunda hingga waktu yang belum dapat dipastikan.
Menurut Anadolu Agency, kepala administrasi pemerintahan yang baru diidentifikasi sebagai anggota Biro Politik Hamas Essam Al-Dalis, yang menggantikan Mohammed Awad.
Sejak 2017, karena konflik internal Palestina, Hamas telah menjalankan Jalur Gaza melalui pemerintahan yang dipimpin salah satu pejabat seniornya.
Hamas memenangkan mayoritas kursi di Parlemen Palestina dalam pemilihan umum bebas yang diadakan pada 2006.
Namun Barat, Amerika Serikat (AS), negara-negara Arab, Israel dan gerakan Fatah menolak hasil pemilu tersebut.
Situasi ini menyebabkan konflik internal selama lebih dari satu tahun, berakhir dengan Hamas mengambil alih Jalur Gaza dari Fatah pada 14 Juli 2007.
Fatah, yang didukung Barat dan Israel, menekan para pejabat Hamas di Tepi Barat.
Beberapa mediasi regional dan internasional gagal menyatukan mereka, yang terakhir pada 2017, ketika Hamas membuat konsesi tak terbatas kepada Fatah.
Sejak itu, Hamas telah menjalankan daerah kantong yang diblokade melalui komite, yang disebut sebagai pemerintahan Hamas di Gaza.
Upaya menyatukan Hamas dan Fatah gagal hingga saat ini. Pemilu yang rencananya akan digelar juga ditunda hingga waktu yang belum dapat dipastikan.
(sya)
Lihat Juga :
