Oposisi Myanmar Hilang Kepercayaan Terhadap ASEAN

Perserikatan Bangsa-Bangsa, negara-negara Barat dan China semuanya mendukung peran mediasi ASEAN, tetapi beberapa kekuatan Barat juga telah memberlakukan sanksi yang meningkat untuk menargetkan anggota junta dan kepentingan ekonomi mereka.

Dewan Penasihat Khusus untuk Myanmar, sekelompok pakar internasional independen, mengatakan sangat penting bahwa utusan ASEAN bertemu dengan semua pihak di negara itu, termasuk para pemimpin protes, NUG, anggota parlemen terpilih dan partai Suu Kyi.

Baca juga: Suu Kyi Muncul Pertama Kali di Pengadilan sejak Dikudeta Militer Myanmar

"Kegagalan untuk bertemu dengan semua pihak terkait berisiko memberikan legitimasi kepada junta dan merusak upaya besar dan pengorbanan yang dilakukan oleh rakyat Myanmar untuk melawan upaya kekerasan dan melanggar hukum junta untuk merebut kekuasaan," katanya.

Myanmar telah tenggelam dalam kekacauan sejak kudeta, dengan pemogokan di seluruh negeri, boikot dan aksi protes melumpuhkan ekonomi serta puluhan ribu orang terlantar akibat pertempuran sengit antara militer dan pemberontak etnis minoritas dan milisi yang baru dibentuk.

Setidaknya 845 orang telah dibunuh oleh pasukan keamanan dan lebih dari 4.500 dipenjara, menurut sebuah kelompok aktivis. Junta membantah angka-angka itu.

Peraih Nobel Suu Kyi, 75, termasuk di antara mereka yang ditahan, didakwa di dua pengadilan berbeda dengan pelanggaran mulai dari melanggar pembatasan virus corona dan mengimpor walkie-talkie secara ilegal hingga pelanggaran Undang-Undang Rahasia Resmi, yang dapat dihukum hingga 14 tahun penjara.

Pengacaranya menyuarakan keprihatinan dia tidak memiliki perwakilan hukum dalam kasus yang paling serius, yang juga termasuk penasihat ekonomi Australia, Sean Turnell, tetapi telah mendaftarkan semuanya sebagai mewakili diri mereka sendiri.

"Kami khawatir mereka tidak akan memiliki perwakilan hukum dan tidak akan ada transparansi," kata Khin Maung Zaw kepada Reuters.