Biden Hapus Kebijakan Anti Migran, Trump Mencak-mencak

WASHINGTON - Mantan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump meningkatkan retorikanya terhadap kebijakan Presiden Joe Biden terkait migran. Trump mengatakan tujuan presiden baru AS ituadalah menghapus perbatasan dan membanjiri negara dengan begitu banyak orang asing ilegal sehingga setiap komunitas kewalahan.

"Joe Biden adalah presiden Amerika pertama yang sama sekali tidak menginginkan Amerika menjadi sebuah bangsa," kata Trump dalam sebuah pernyataan.

"Negara kita sedang dihancurkan di depan mata kita sendiri," imbuhnya seperti dikutip dari Russia Today, Kamis (3/6/2021).

Pernyataan itu muncul satu hari setelah pemerintahan Biden secara resmi mengakhiri program "Tetap di Meksiko " era Trump. Kebijakan ini memaksa pencari suaka yang tiba di perbatasan selatan AS untuk tinggal di Meksiko sambil menunggu kasus mereka diadili di pengadilan imigrasi. Trump memuji inisiatif tersebut, yang juga disebut Migrant Protection Protocols (MPP), sebagai salah satu program keamanan perbatasan paling sukses yang pernah diterapkan di mana pun.



Tetapi kepala Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS) Alejandro Mayorkas mengatakan dalam sebuah memo pada hari Selasa bahwa MPP tidak secara memadai atau berkelanjutan meningkatkan manajemen perbatasan dan mempertahankan program itu tidak akan konsisten dengan visi dan nilai-nilai pemerintahan Biden. Dia sebelumnya mengutuk "kekejaman" kebijakan perbatasan Trump.

Pemerintahan baru AS menghentikan MPP ketika Biden menjabat pada Januari, menunggu tinjauan DHS tentang apakah akan menghentikan atau memodifikasi program, dan mengizinkan 11.200 pencari suaka yang sedang menunggu kasus imigrasi mereka untuk memasuki AS.

Trump berpendapat bahwa seiring dengan reformasi suaka, prosedur pemindahan yang dipercepat, dan perjanjian kerja sama dengan negara-negara Amerika Tengah, MPP membantu mengamankan perbatasan dan mengakhiri praktik "tangkap-dan-lepaskan."

Setelah Biden mulai membongkar kebijakan Trump segera setelah menjabat, penyeberangan perbatasan melonjak ke rekor tertinggi. Meskipun perbatasan secara resmi ditutup di tengah pandemi Covid-19, dalam praktiknya, sekitar 65 persen keluarga dan 15% orang dewasa lajang masih dibebaskan ke AS untuk menunggu kasus imigrasi mereka, menurut angka Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan AS pada bulan April.



Biden mengizinkan semua anak di bawah umur tanpa pendamping untuk tinggal. Jumlah migran anak yang tiba tanpa orang tua mereka kemudian melonjak ke tingkat tertinggi yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan ketidakmampuan pemerintah untuk memproses banjir anak-anak menyebabkan kondisi yang menyedihkan di fasilitas penahanan perbatasan. Ironisnya, Mayorkas mengecam pemisahan keluarga migran sebagai contoh paling kuat dan memilukan dari kekejaman era Trump, tetapi kebijakan Biden telah menyebabkan keluarga berpisah secara sukarela.

"Pemerintahan Biden mewarisi perbatasan paling aman dalam sejarah, dan mereka mengubahnya menjadi bencana perbatasan terbesar dalam sejarah," kata Trump.

"Perbatasan kami sekarang dijalankan oleh kartel, penjahat, dan anjing hutan," imbuhnya.

"Imigran ilegal, anggota geng dan obat-obatan mematikan mengalir tidak seperti sebelumnya. Tidak hanya imigran ilegal ditangkap dan dibebaskan, mereka juga ditempatkan di hotel dengan biaya pembayar pajak," katanya.



Gubernur Texas Greg Abbott mengeluarkan deklarasi bencana pada hari Selasa, membebaskan lebih banyak sumber daya negara untuk memerangi kegiatan kriminal yang berasal dari krisis perbatasan Biden. Dia mengatakan polisi negara bagian akan menegakkan semua undang-undang federal dan negara bagian di sepanjang perbatasan Texas-Meksiko, termasuk yang menentang pelanggaran, penyelundupan dan perdagangan manusia.

Dia juga menghentikan perizinan fasilitas penitipan anak dengan kontrak federal untuk melindungi atau menahan orang asing ilegal.

"Kebijakan perbatasan terbuka Presiden Biden telah membuka jalan bagi geng dan kartel berbahaya, penyelundup manusia, dan obat-obatan mematikan, seperti fentanil, untuk masuk ke komunitas kita," kata Abbott.

"Sementara itu, pemilik tanah di sepanjang perbatasan melihat properti mereka rusak dan dirusak setiap hari sementara pemerintahan Biden tidak melakukan apa pun untuk melindungi mereka," tukasnya.