Austria Luncurkan ‘Peta Islam’, Dianggap Picu Gara-gara dan Keributan
loading...
Peta Nasional Islam yang dirilis pemerintah Austria dianggap bisa picu keributan. Foto/Kleine Zeitung
A
A
A
WINA - Pemerintah Austria mendapat kritik keras karena meluncurkan "peta Islam" yang menunjukkan lokasi masjid-masjid dan asosiasi Islam di penjuru negeri.
Berbagai kelompok agama mengatakan peta itu akan menstigmatisasi populasi Muslim Austria.
Sebelumnya, Menteri Integrasi Austria Susanne Raab meluncurkan situs internet yang disebut "Peta Nasional Islam" dengan nama dan lokasi lebih dari 600 masjid, berbagai asosiasi dan para pejabat serta kemungkinan hubungannya di luar negeri.
Namun peta interaktif yang disusun bekerja sama dengan Universitas Wina dan Pusat Dokumentasi Politik Islam itu membuat khawatir banyak Muslim Austria.
Mitra koalisi partai OeVP kanan-tengah yang berkuasa, Partai Hijau, juga menjauhkan diri dari kebijakan pemerintah meluncurkan peta itu.
“Ini menunjukkan niat nyata pemerintah untuk menstigmatisasi semua Muslim sebagai potensi bahaya," ungkap Dewan Perwakilan Muslim IGGOe dalam pernyataan.
Juru bicara Partai Hijau untuk integrasi Faika El-Nagashi mengeluhkan keputusan pemerintah itu.
Berbagai kelompok agama mengatakan peta itu akan menstigmatisasi populasi Muslim Austria.
Sebelumnya, Menteri Integrasi Austria Susanne Raab meluncurkan situs internet yang disebut "Peta Nasional Islam" dengan nama dan lokasi lebih dari 600 masjid, berbagai asosiasi dan para pejabat serta kemungkinan hubungannya di luar negeri.
Namun peta interaktif yang disusun bekerja sama dengan Universitas Wina dan Pusat Dokumentasi Politik Islam itu membuat khawatir banyak Muslim Austria.
Mitra koalisi partai OeVP kanan-tengah yang berkuasa, Partai Hijau, juga menjauhkan diri dari kebijakan pemerintah meluncurkan peta itu.
“Ini menunjukkan niat nyata pemerintah untuk menstigmatisasi semua Muslim sebagai potensi bahaya," ungkap Dewan Perwakilan Muslim IGGOe dalam pernyataan.
Juru bicara Partai Hijau untuk integrasi Faika El-Nagashi mengeluhkan keputusan pemerintah itu.
Explore More