Diusulkan Indonesia, Resolusi untuk Palestina Lolos di Majelis Kesehatan Dunia

JENEWA - Mayoritas negara-negara di dunia mendukung resolusi tentang kondisi kesehatan di wilayah Palestina dalam voting di Majelis Kesehatan Dunia (WHA) ke-74.

Resolusi yang salah satu pengusulnya adalah Indonesia itu disahkan meskipun mendapat tentangan dari Israel dan negara-negara lain termasuk Amerika Serikat (AS) dan Inggris.

Ada 83 suara mendukung dan 14 menentang resolusi, sementara 39 negara abstain.



Resolusi tersebut diusulkan Indonesia, Aljazair, Andorra, Bahrain, Kuba, Mesir, Irak, Yordania, Kuwait, Lebanon, Libya, Malaysia, Mauritania, Maroko, Pakistan, Palestina, Qatar, San Marino, Arab Saudi, Sudan, Afrika Selatan, Republik Arab Suriah, Tunisia, Turki, Uni Emirat Arab (UEA), Venezuela, dan Yaman.



Negara-negara yang memberikan suara menentang resolusi tersebut yakni Israel, Austria, Australia, Brasil, Kamerun, Kanada, Kolombia, Republik Ceko, Jerman, Honduras, Hongaria, Inggris, dan AS.
Mereka yang menentang resolusi tersebut mengatakan resolusi tersebut mempolitisasi WHO dan merupakan satu-satunya resolusi dalam agenda yang menyebut negara tertentu.



"Serangan Israel yang membabi buta baru-baru ini sekali lagi menargetkan rumah sakit, klinik, dokter, dan pasien," papar Sadik Arslan, duta besar Turki untuk PBB di Jenewa.

Dia mengatakan masyarakat Palestina menghadapi tantangan yang signifikan di banyak bidang, termasuk di bidang kesehatan.

“Sayangnya, terlepas dari fakta bahwa ratusan warga Palestina terbunuh dalam peristiwa baru-baru ini di wilayah pendudukan Palestina, negara-negara yang keberatan dengan rancangan keputusan tersebut mengadvokasi kesehatan hanya sebagai pilihan politik,” tutur dia.

Sebanyak 254 warga Palestina tewas, termasuk 66 anak-anak dan 39 wanita, dan lebih dari 1.900 lainnya terluka dalam serangan 11 hari Israel di Jalur Gaza.

Tak hanya itu, 31 warga Palestina lainnya dibunuh pasukan Israel di Tepi Barat, menurut angka resmi Palestina.

Satu kalimat dalam resolusi itu menyatakan, "Untuk memastikan pengadaan berkelanjutan dari vaksin dan obat-obatan dan peralatan medis prakualifikasi WHO ke wilayah Palestina yang diduduki sesuai hukum humaniter internasional serta norma dan standar WHO."

Duta Besar Israel untuk PBB di Jenewa Meirav Eilon Shahar mengatakan setelah voting bahwa negara-negara yang menentang resolusi tersebut telah "mengakui bahwa politisasi Organisasi Kesehatan Dunia harus diakhiri."

“Negara-negara anggota lainnya telah memilih untuk terus mengizinkan Suriah menutupi kejahatan menjijikkan mereka sendiri. Mereka telah memilih untuk terus mengizinkan Palestina membajak forum profesional ini dan mengubahnya menjadi tempat lain untuk mengejar tujuan politik," ujar dia.