Kepala Intelijen Polri: Pengerahan Pasukan ke Papua Barat untuk 'Musnahkan' Separatis
Jum'at, 21 Mei 2021 - 15:37 WIB
loading...
A
A
A
Dalam dua insiden lainnya pada hari Selasa, sambung dia, lima tentara terluka.
Pengamat dan analis hak asasi manusia mengatakan telah terjadi pelanggaran oleh kedua belah pihak.
"Kami terus menerima laporan yang dapat dipercaya tentang penggunaan kekuatan yang berlebihan oleh militer dan polisi, termasuk pembunuhan di luar hukum, pelecehan, penangkapan sewenang-wenang, dan penahanan penduduk asli Papua," kata Ravina Shamdasani, juru bicara Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia PBB, kepada Reuters bulan lalu.
Penyelidikan Korupsi
Pemerintah Indonesia juga telah meluncurkan kampanye baru untuk menuntut para pejabat yang diduga korupsi di Papua. Mereka diduga melakukan korupsi sebagian dari dana Rp1.092 triliun yang dikirim ke wilayah tersebut oleh pemerintah pusat sejak 2001.
Pendanaan pemerintah dalam jumlah besar itu tidak membawa perbaikan besar-besaran dalam kesejahteraan orang Papua, yang tetap termasuk yang paling dilanda kemiskinan di Indonesia.
Awal pekan ini, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Indonesia Mahfud MD mengatakan gerakan separatis di Papua memiliki tiga sayap; politik, klandestin, dan teroris.
“Kami mengundang dialog dengan kelompok politik dan klandestin,” katanya.
Pengamat dan analis hak asasi manusia mengatakan telah terjadi pelanggaran oleh kedua belah pihak.
"Kami terus menerima laporan yang dapat dipercaya tentang penggunaan kekuatan yang berlebihan oleh militer dan polisi, termasuk pembunuhan di luar hukum, pelecehan, penangkapan sewenang-wenang, dan penahanan penduduk asli Papua," kata Ravina Shamdasani, juru bicara Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia PBB, kepada Reuters bulan lalu.
Penyelidikan Korupsi
Pemerintah Indonesia juga telah meluncurkan kampanye baru untuk menuntut para pejabat yang diduga korupsi di Papua. Mereka diduga melakukan korupsi sebagian dari dana Rp1.092 triliun yang dikirim ke wilayah tersebut oleh pemerintah pusat sejak 2001.
Pendanaan pemerintah dalam jumlah besar itu tidak membawa perbaikan besar-besaran dalam kesejahteraan orang Papua, yang tetap termasuk yang paling dilanda kemiskinan di Indonesia.
Awal pekan ini, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Indonesia Mahfud MD mengatakan gerakan separatis di Papua memiliki tiga sayap; politik, klandestin, dan teroris.
“Kami mengundang dialog dengan kelompok politik dan klandestin,” katanya.
(min)
Lihat Juga :
