Menlu Retno di PBB: Israel Negara Penjajah Palestina, Harus Direspons Seluruh Negara!
Jum'at, 21 Mei 2021 - 13:30 WIB
loading...
A
A
A
Menurutnya, masyarakat internasional berutang kepada bangsa Palestina yaitu sebuah kemerdekaan bangsa Palestina yang terus
tertunda, untuk hidup berdampingan dan setara dengan semua negara.
"Pendudukan dan agresi Israel yang terus berlangsung tidak hanya patut dikecam tetapi juga merupakan bentuk pelanggaran
berat hukum internasional yang memerlukan respons bersamadari semua negara," tegas Retno.
Dalam pernyataan di Sidang Majelis Umum PBB, Menlu Retno menyerukan kepada Majelis Umum PBB untuk mengambil tiga
langkah.
Pertama, agar Majelis Umum PBB dapat menghentikankekerasan dan aksi militer untuk mencegah jatuhnya lebih banyak korban jiwa.
"Indonesia mengusulkan agar Majelis Umum PBB dapat membentuk sebuah tim internasional (international presence), di Al-Quds atau Yerussalem untuk mengawasi dan memastikan keselamatan rakyat di wilayah pendudukan, dan untuk melindungi status kompleks Al-Haram Al-Sharif, tempat suci untuk tiga agama," paparnya.
Kedua, agar Majelis Umum PBB memastikan akses kemanusiaan dan pelindungan rakyat sipil.
"Menjadi tanggung jawab kita yang paling utama adalah menyelamatkan nyawa warga sipil," ujarnya. "Setiap menit yang kita lewatkan di sini untuk berbicara, pada saatyang sama berjatuhan juga nyawa rakyat Palestina," katanya.
Baca juga: Batalion Sepik Siap Perang dengan Indonesia, Ini Respons Resmi PNG
Ketiga, Majelis Umum PBB harus mendorong dimulainya kembali negosiasi multilateral yang kredibel. "Negosiasi yang kredibel sangat penting dalam memajukan perdamaian yang adil dankomprehensif, berdasarkan 'two-state solution' dan sejalan
dengan kesepakatan parameter internasional," paparnya.
Menurutnya, Majelis Umum PBB memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk memastikan agar negosiasi perdamaian dapat dilakukan segera.
tertunda, untuk hidup berdampingan dan setara dengan semua negara.
"Pendudukan dan agresi Israel yang terus berlangsung tidak hanya patut dikecam tetapi juga merupakan bentuk pelanggaran
berat hukum internasional yang memerlukan respons bersamadari semua negara," tegas Retno.
Dalam pernyataan di Sidang Majelis Umum PBB, Menlu Retno menyerukan kepada Majelis Umum PBB untuk mengambil tiga
langkah.
Pertama, agar Majelis Umum PBB dapat menghentikankekerasan dan aksi militer untuk mencegah jatuhnya lebih banyak korban jiwa.
"Indonesia mengusulkan agar Majelis Umum PBB dapat membentuk sebuah tim internasional (international presence), di Al-Quds atau Yerussalem untuk mengawasi dan memastikan keselamatan rakyat di wilayah pendudukan, dan untuk melindungi status kompleks Al-Haram Al-Sharif, tempat suci untuk tiga agama," paparnya.
Kedua, agar Majelis Umum PBB memastikan akses kemanusiaan dan pelindungan rakyat sipil.
"Menjadi tanggung jawab kita yang paling utama adalah menyelamatkan nyawa warga sipil," ujarnya. "Setiap menit yang kita lewatkan di sini untuk berbicara, pada saatyang sama berjatuhan juga nyawa rakyat Palestina," katanya.
Baca juga: Batalion Sepik Siap Perang dengan Indonesia, Ini Respons Resmi PNG
Ketiga, Majelis Umum PBB harus mendorong dimulainya kembali negosiasi multilateral yang kredibel. "Negosiasi yang kredibel sangat penting dalam memajukan perdamaian yang adil dankomprehensif, berdasarkan 'two-state solution' dan sejalan
dengan kesepakatan parameter internasional," paparnya.
Menurutnya, Majelis Umum PBB memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk memastikan agar negosiasi perdamaian dapat dilakukan segera.
(min)
Lihat Juga :
