OKI Sebut Zionis Biadab, Negara Arab yang Normalisasi dengan Israel Dikecam

RIYADH - Organisasi Kerjasama Islam (OKI) menggelar KTT darurat secara virtual pada hari Minggu di Arab Saudi. Mereka menghujat serangan Zionis Israel di Jalur Gaza, Palestina, yang mereka sebut biadab.

Beberapa negara OKI juga mengecam negara-negara Arab yang telah menormalisasi hubungan dengan Israel beberapa bulan lalu.



OKI, yang terdiri dari 57 negara anggota mayoritas Muslim dengan tajam mengutuk serangan Israel di Gaza dan Masjid Al-Aqsa di Yerusalem.

"OKI mengutuk dalam istilah terkuat serangan biadab yang diluncurkan oleh Israel, otoritas pendudukan, terhadap rakyat Palestina dan tanah serta situs suci mereka," bunyi pernyataan bersama OKI setelah KTT.

Kelompok tersebut meminta Israel untuk menghentikan semua pelanggaran yang dilakukan termasuk tidak menghormati situs suci.

"OKI meminta Israel, otoritas pendudukan, bertanggung jawab penuh atas memburuknya situasi yang ditimbulkan oleh kejahatan sistematisnya terhadap rakyat Palestina....khususnya, serangan militer biadab yang ekstensif di Jalur Gaza yang terkepung," lanjut pernyataan bersama OKI.

OKI selanjutnya mendesak Dewan Keamanan PBB untuk bertindak cepat mengakhiri serangan Israel. Desakan serupa juga disampaikan China pada hari yang sama.

Kekerasan di Israel dan wilayah Gaza, Palestina, telah meningkat selama berminggu-minggu setelah serangan 7 Mei di Masjid Al-Aqsa, situs tersuci ketiga dalam Islam, oleh polisi Israel yang melukai lebih dari 300 jamaah Muslim yang menghadiri salat Jumat terakhir Ramadhan tahun ini.

Protes terhadap penutupan Gerbang Damaskus Kota Tua Yerusalem dan upaya penggusuran keluarga Palestina dari lingkungan Sheikh Jarrah disambut dengan kekerasan oleh polisi Israel yang menyerang rumah dan orang-orang Palestina di jalan.

Hamas, kelompok yang berkuasa di Gaza, pada Senin pekan lalu akhirnya melepaskan hujan roket ke Israel sebagai tanggapan atas kekerasan Yerusalem. Militer Zionis Israel membalas dengan serangan udara yang terus berlanjut hingga pagi ini (17/5/2021).

Hingga saat ini, 193 orang telah dilaporkan tewas di Gaza oleh pemboman Israel, 55 di antaranya adalah anak-anak, dan lebih dari 10.000 orang telah mengungsi.

Sementara di Israel, 10 orang telah tewas, dua di antaranya adalah anak-anak.

“Kami menghadapi pendudukan jangka panjang. Itulah yang menjadi pangkal masalah," kata Menteri Luar Negeri Otoritas Palestina, Riad Malki, di awal KTT, seperti dikutip dari The New Arab.

"Kejahatan dilakukan terhadap Palestina tanpa konsekuensi," katanya.

Otoritas Palestina (PA) mengontrol Tepi Barat, yang sangat jenuh dengan menjamurnya permukiman Zionis, tetapi tidak dengan Jalur Gaza yang diperintah oleh Hamas. Pihak Hamas tidak ambil bagian dalam KTT OKI.

“Penderitaan rakyat Palestina adalah luka berdarah dunia Islam saat ini,” kata Menteri Luar Negeri Afghanistan, Mohammad Haneef Atmar.

Namun, KTT OKI, yang diselenggarakan secara virtual oleh Arab Saudi, juga menyaksikan perseteruan antara para menteri luar negeri dari beberapa anggota OKI setelah beberapa orang melontarkan kritik terhadap negara-negara Arab yang menandatangani normalisasi hubungan dengan Israel beberapa bulan lalu.

"Pembantaian anak-anak Palestina hari ini mengikuti normalisasi," kata Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif, yang dilansir AP.

"Rezim kriminal dan genosida ini sekali lagi membuktikan bahwa sikap ramah hanya memperburuk kekejamannya."

“Jangan salah, Israel hanya memahami bahasa perlawanan dan rakyat Palestina berhak sepenuhnya atas hak mereka untuk membela diri,” imbuh Zarif.

Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu ikut serta melontarkan kritik, dengan mengatakan negara-negara yang menandatangani kesepakatan damai dengan Israel telah kehilangan kompas moral mereka.

"Jika ada pernyataan setengah hati dalam keluarga kita sendiri, bagaimana kita bisa mengkritik orang lain? Siapa yang akan menganggap serius kata-kata kita?," kritik Cavusoglu.

Mulai September 2020, empat negara Arab menandatangani kesepakatan yang mengakui negara Israel dan menormalkan hubungan diplomatik normal dengan negara Yahudi tersebut. Empat negara Arab itu adalah Uni Emirat Arab, Bahrain, Sudan, dan Maroko.



Sebelumnya, Mesir dan Yordania melakukan hal yang sama masing-masing pada tahun 1978 dan 1994. Kesepakatan tersebut merupakan penolakan terhadap perjanjian “tiga tidak” yang ditandatangani oleh anggota Liga Arab di Khartoum pada tahun 1967 setelah terjadinya Perang Enam Hari yang menghancurkan.

Perjanjian "tiga tidak" menyatakan bahwa negara-negara Liga Arab tidak menjanjikan perdamaian, tidak ada pengakuan dan tidak ada negosiasi dengan Israel.

Dalam Perang Enam Hari 1967, Israel telah merebut Tepi Barat dan Yerusalem Timur dari Yordania, Sinai dari Mesir, dan Dataran Tinggi Golan dari Suriah.

Kesepakatan perdamaian beberapa bulan lalu, yang dikoordinasikan secara ketat oleh Jared Kushner, penasihat dan menantu Presiden AS saat itu Donald Trump, membuahkan hasil yang substansial bagi setiap penandatangan, termasuk kesepakatan senjata untuk Abu Dhabi dan Manaus dan pengakuan atas klaim kedaulatan Maroko atas wilayah sengketa tersebut.

Setelah KTT hari Minggu, Menteri Luar Negeri Arab Saudi Pangeran Faisal bin Farhan Al Saud mengadakan panggilan telepon dengan Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken untuk membahas perkembangan yang paling menonjol, yang terutama adalah perkembangan di Palestina, dan di kawasan Timur Tengah.

Meskipun Riyadh belum secara resmi mengakui Israel, hubungan informal adalah rahasia umum bahkan ketika kerajaan tersebut bersikap sebagai pendukung rakyat Palestina.