Qatar Akui Bayar Pelobi AS Agar Dekat Gedung Putih dan Kongres
loading...
Bendera Qatar terlihat di taman dekat Doha Corniche, Doha, Qatar. Foto/REUTERS
A
A
A
DOHA - Laporan terbaru Bloomberg mengungkap sejak awal tahun ini, Qatar menyewa beberapa perusahaan Amerika Serikat (AS) terkemuka, yang memiliki hubungan dengan Partai Demokrat.
Menurut Qatar, perusahaan-perusahaan AS itu melakukan lobi dan konsultasi di Washington DC guna membina hubungan yang lebih dekat dengan pemerintahan Presiden AS Joe Biden dan Kongres.
“Qatar membayar untuk lobi dengan tarif gabungan USD186.000 per bulan,” ungkap Bloomberg, mengutip dokumen Undang-Undang Pendaftaran Agen Asing.
Menurut Bloomberg, perusahaan AS itu memiliki hubungan dekat dengan Demokrat, termasuk komite urusan luar negeri DPR dan Senat.
Laporan itu mengatakan Qatar telah memperkuat jaringan lobinya sejak dimulainya boikot Teluk 2017, ketika Arab Saudi, Uni Emirat Arab (UEA), Bahrain, dan Mesir memutuskan hubungan diplomatik, perdagangan dan transportasi dengan Qatar.
Keempat negara Teluk itu menuduh Qatar mendukung terorisme, tuduhan yang disangkal Doha.
Bloomberg melaporkan Qatar telah menghabiskan USD4 juta untuk pelobi pada 2016, dan USD12,9 juta pada 2017.
Duta Besar Qatar untuk AS Sheikh Meshal bin Hamad Al Thani mengatakan negara itu "menyewa pelobi untuk memperbaiki kesalahan faktual dan mengatasi kerusakan akibat kampanye disinformasi terhadap reputasi kami," dalam wawancara dengan Bloomberg.
Dia menambahkan bahwa Qatar "membela" diri melalui lobi.
"Pelobi AS juga dapat berusaha membantu memastikan dukungan untuk berbagai kepentingan Qatar lainnya, termasuk menjadi tuan rumah Piala Dunia 2022 dan melanjutkan pembelian pertahanan dari AS," ungkap laporan itu.
Steven Cook, rekan senior di Council on Foreign Relations dan pakar kebijakan AS-Timur Tengah, mengatakan kepada Bloomberg bahwa, "Qatar melihat hubungan dengan Amerika Serikat sebagai salah satu pertahanan diri."
"Padahal mereka tidak akan pernah benar-benar mengatakan itu," ujar dia.
Selama KTT GCC pada Januari di Al Ula Arab Saudi, semua negara Teluk menandatangani deklarasi Al Ula yang menurut Menteri Luar Negeri Arab Saudi Pangeran Faisal bin Farhan secara resmi mengakhiri perselisihan dengan Qatar.
Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman mengatakan selama KTT bahwa ada kebutuhan mendesak bagi negara-negara Teluk untuk menyatukan upaya mereka, terutama dalam menghadapi ancaman Iran di kawasan tersebut.
Menurut Qatar, perusahaan-perusahaan AS itu melakukan lobi dan konsultasi di Washington DC guna membina hubungan yang lebih dekat dengan pemerintahan Presiden AS Joe Biden dan Kongres.
“Qatar membayar untuk lobi dengan tarif gabungan USD186.000 per bulan,” ungkap Bloomberg, mengutip dokumen Undang-Undang Pendaftaran Agen Asing.
Menurut Bloomberg, perusahaan AS itu memiliki hubungan dekat dengan Demokrat, termasuk komite urusan luar negeri DPR dan Senat.
Laporan itu mengatakan Qatar telah memperkuat jaringan lobinya sejak dimulainya boikot Teluk 2017, ketika Arab Saudi, Uni Emirat Arab (UEA), Bahrain, dan Mesir memutuskan hubungan diplomatik, perdagangan dan transportasi dengan Qatar.
Keempat negara Teluk itu menuduh Qatar mendukung terorisme, tuduhan yang disangkal Doha.
Bloomberg melaporkan Qatar telah menghabiskan USD4 juta untuk pelobi pada 2016, dan USD12,9 juta pada 2017.
Duta Besar Qatar untuk AS Sheikh Meshal bin Hamad Al Thani mengatakan negara itu "menyewa pelobi untuk memperbaiki kesalahan faktual dan mengatasi kerusakan akibat kampanye disinformasi terhadap reputasi kami," dalam wawancara dengan Bloomberg.
Dia menambahkan bahwa Qatar "membela" diri melalui lobi.
"Pelobi AS juga dapat berusaha membantu memastikan dukungan untuk berbagai kepentingan Qatar lainnya, termasuk menjadi tuan rumah Piala Dunia 2022 dan melanjutkan pembelian pertahanan dari AS," ungkap laporan itu.
Steven Cook, rekan senior di Council on Foreign Relations dan pakar kebijakan AS-Timur Tengah, mengatakan kepada Bloomberg bahwa, "Qatar melihat hubungan dengan Amerika Serikat sebagai salah satu pertahanan diri."
"Padahal mereka tidak akan pernah benar-benar mengatakan itu," ujar dia.
Selama KTT GCC pada Januari di Al Ula Arab Saudi, semua negara Teluk menandatangani deklarasi Al Ula yang menurut Menteri Luar Negeri Arab Saudi Pangeran Faisal bin Farhan secara resmi mengakhiri perselisihan dengan Qatar.
Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman mengatakan selama KTT bahwa ada kebutuhan mendesak bagi negara-negara Teluk untuk menyatukan upaya mereka, terutama dalam menghadapi ancaman Iran di kawasan tersebut.
(sya)
Explore More