Pemerintah Pusat India Tak Akan Impor Vaksin, Serahkan ke Negara Bagian

NEW DELHI - Pemerintah India telah memutuskan menyerahkan impor vaksin COVID-19 kepada otoritas negara bagian dan perusahaan.

Informasi ini berdasarkan keterangan dua pejabat pemerintah India pada Reuters.

Keputusan ini dapat memperlambat proses vaksinasi ketika gelombang kedua pandemi melanda negara itu.



Mereka mengatakan pemerintah Perdana Menteri (PM) India Narendra Modi malah akan mendukung pembuat vaksin dalam negeri dengan menjamin pembelian dari mereka.



Pemerintah bulan ini membayar produsen India di muka, pertama kalinya, untuk dosis vaksin.



Di tengah kecaman karena penanganan pemerintah yang lambat atas lonjakan COVID-19 terburuk di dunia, Modi membuka vaksinasi untuk semua orang dewasa mulai bulan depan tetapi persediaan vaksin sudah menipis.

Setelah kasus mulai melonjak bulan ini, pemerintah Modi mendesak Pfizer, Moderna dan Johnson & Johnson untuk meminta izin menjual vaksin mereka di India. Modi pun melonggarkan aturan untuk mereka.

Tetapi sumber mengatakan New Delhi sekarang menyerahkannya kepada negara bagian dan perusahaan India untuk menandatangani kesepakatan dengan pembuat vaksin asing.

Pemerintah pusat akan membeli setengah dari output produsen India, Serum Institute yang sekarang memproduksi vaksin Anglo-British AstraZeneca dan Bharat Biotech pembuat vaksin dalam negeri.

Beban kasus virus corona India mencapai rekor puncak harian untuk hari kelima pada Senin ketika negara-negara termasuk Inggris, Jerman dan Amerika Serikat berjanji mengirim bantuan medis.

"Situasinya putus asa," ungkap salah satu pejabat pemerintah pusat India kepada Reuters.

Dia menambahkan India akan mengizinkan impor vaksin oleh mitra lokal perusahaan obat, tetapi pemerintah federal "tidak akan membeli".

Pejabat pemerintah kedua berkata, "Saya tidak berpikir pemerintah akan membeli vaksin asing."

Kedua pejabat tersebut memiliki pengetahuan langsung tentang masalah tersebut tetapi menolak disebutkan namanya karena sensitifnya masalah tersebut.

Kementerian Luar Negeri, Kesehatan dan Perdagangan India tidak segera menanggapi permintaan komentar.

Negara bagian yang paling parah terkena dampak, Maharashtra, mengatakan akan mengajukan tender global untuk mengimpor vaksin.

Ini adalah negara bagian yang paling makmur di India tetapi banyak negara bagian yang lebih miskin mungkin tertinggal tanpa dukungan keuangan dari pemerintah federal untuk membeli vaksin dari luar negeri.

Ekonom kesehatan Rijo M John, profesor tamu di Institut Manajemen India di kota Kozhikode, mengkritik pendekatan pemerintah Modi dalam pengadaan vaksin.

"Vaksin harus dibeli, diimpor oleh pusat dan diberikan kepada orang-orang secara gratis," papar dia kepada Reuters.

"Jika diserahkan kepada negara bagian, beberapa dari mereka mungkin tidak mampu membelinya dan akibatnya mungkin harus membebankan (biaya vaksin) kepada orang-orang, yang banyak dari mereka tidak akan mampu membelinya," ungkap dia.

Pfizer mengatakan sedang berbicara dengan pemerintah Modi tentang penyediaan vaksin. J&J telah meminta persetujuan melakukan uji coba lokal kecil tetapi belum membuat rencana menjual vaksinnya di India. Moderna belum berkomentar.

India telah memberikan hampir 140 juta dosis vaksin untuk pekerja garis depan dan mereka yang berusia di atas 45 tahun.

Sekitar 118 juta orang telah menerima setidaknya satu dosis vaksin, yang jumlahnya hanya sepersepuluh dari 1,35 miliar penduduk.