Suriah yang Dilanda Perang Gelar Pemilu Presiden 26 Mei
Senin, 19 April 2021 - 09:42 WIB
loading...
Presiden Republik Arab Suriah Bashar al-Assad berbicara di depan Parlemen pada 30 Maret 2021. Foto/SANA/Handout via REUTERS
A
A
A
DAMASKUS - Suriah , negara yang masih dilanda perang, akan menggelar pemilu presiden (pilpres) pada 26 Mei mendatang.
Kandidat yang boleh mencalonkan diri sebagai presiden harus sudah tinggal di Suriah setidaknya selama 10 tahun berturut-turut. Dengan aturan ini, tokoh oposisi di pengasingan tidak dapat mencalonkan diri.
Baca juga: Hadapi Rusia, Inggris Bela Ukraina dengan 2 Kapal Perang dan Jet Tempur F-35
Pilpres bulan depan adalah yang kedua di negara itu dalam bayang-bayang perang saudara. Seperti sebelumnya, pilpres nanti kemungkinan akan membuat Presiden Bashar al-Assad tetap berkuasa.
Pengumuman jadwal pemilu presiden Suriah disampaikan Ketua Parlemen Hammouda Sabbagh pada hari Minggu.
"Warga Suriah di luar negeri akan dapat memberikan suara di kedutaan pada 20 Mei," kata Sabbagh dalam sebuah pernyataan, yang dilansir Al Jazeera.
Dia mengatakan kandidat calon presiden (capres) dapat menyerahkan dokumen pendaftaran mereka mulai Senin (19/4/2021).
Presiden Assad, yang mengambil alih kekuasaan setelah kematian ayahnya Hafez al-Assad pada tahun 2000, belum secara resmi mengumumkan akan mencalonkan diri kembali dalam pemilu presiden bulan depan.
Dia memenangkan pemilu presiden sebelumnya pada 2014, tiga tahun setelah penumpasan berdarah terhadap pengunjuk rasa anti-pemerintah dan di tengah konflik yang berkecamuk. Saat itu, dia memperoleh hampir 90 persen suara.
Sejak itu, intervensi militer Rusia telah membantu Assad untuk merebut kembali wilayah yang luas dari petempur oposisi atau pemberontak, yang sekarang menguasai sebagian kecil tanah di wilayah barat laut negara itu.
Di bawah konstitusi Suriah 2012, seorang presiden hanya boleh menjalani dua masa jabatan tujuh tahun—dengan pengecualian presiden yang dipilih dalam pemilu 2014.
Kandidat capres harus terus tinggal di Suriah selama setidaknya 10 tahun, yang berarti bahwa tokoh oposisi di pengasingan yang berjuang untuk mengakhiri 51 tahun pemerintahan keluarga Assad dilarang maju sebagai capres.
Kandidat juga harus mendapat dukungan dari setidaknya 35 anggota parlemen, yang didominasi oleh Partai Baath—partainya Assad.
Partai itu memenangkan mayoritas kursi dalam pemilu Parlemen Suriah tahun lalu, yang dikecam kubu oposisi sebagai pemilu teatrikal.
Pemilu presiden nanti juga akan digelar di tengah pandemi virus corona dan krisis ekonomi yang menghancurkan.
Negara ini sedang menghadapi situasi pangan dan listrik yang memburuk, dengan banyak orang di daerah yang dikendalikan pemerintah mengantre untuk mendapatkan bahan bakar dan roti.
Baca juga: Wakil Komandan Pasukan Quds Iran Hejazi Meninggal Serangan Jantung
Pemadaman listrik yang terputus-putus telah memaksa bisnis lokal tutup, yang meningkatkan tingkat pengangguran dalam beberapa bulan terakhir.
Nilai mata uang pound Suriah telah anjlok dan diperparah oleh sanksi Amerika Serikat (AS).
Perang saudara selama satu dekade telah menewaskan sedikitnya 500.000 orang dan jutaan orang telantar.
Kandidat yang boleh mencalonkan diri sebagai presiden harus sudah tinggal di Suriah setidaknya selama 10 tahun berturut-turut. Dengan aturan ini, tokoh oposisi di pengasingan tidak dapat mencalonkan diri.
Baca juga: Hadapi Rusia, Inggris Bela Ukraina dengan 2 Kapal Perang dan Jet Tempur F-35
Pilpres bulan depan adalah yang kedua di negara itu dalam bayang-bayang perang saudara. Seperti sebelumnya, pilpres nanti kemungkinan akan membuat Presiden Bashar al-Assad tetap berkuasa.
Pengumuman jadwal pemilu presiden Suriah disampaikan Ketua Parlemen Hammouda Sabbagh pada hari Minggu.
"Warga Suriah di luar negeri akan dapat memberikan suara di kedutaan pada 20 Mei," kata Sabbagh dalam sebuah pernyataan, yang dilansir Al Jazeera.
Dia mengatakan kandidat calon presiden (capres) dapat menyerahkan dokumen pendaftaran mereka mulai Senin (19/4/2021).
Presiden Assad, yang mengambil alih kekuasaan setelah kematian ayahnya Hafez al-Assad pada tahun 2000, belum secara resmi mengumumkan akan mencalonkan diri kembali dalam pemilu presiden bulan depan.
Dia memenangkan pemilu presiden sebelumnya pada 2014, tiga tahun setelah penumpasan berdarah terhadap pengunjuk rasa anti-pemerintah dan di tengah konflik yang berkecamuk. Saat itu, dia memperoleh hampir 90 persen suara.
Sejak itu, intervensi militer Rusia telah membantu Assad untuk merebut kembali wilayah yang luas dari petempur oposisi atau pemberontak, yang sekarang menguasai sebagian kecil tanah di wilayah barat laut negara itu.
Di bawah konstitusi Suriah 2012, seorang presiden hanya boleh menjalani dua masa jabatan tujuh tahun—dengan pengecualian presiden yang dipilih dalam pemilu 2014.
Kandidat capres harus terus tinggal di Suriah selama setidaknya 10 tahun, yang berarti bahwa tokoh oposisi di pengasingan yang berjuang untuk mengakhiri 51 tahun pemerintahan keluarga Assad dilarang maju sebagai capres.
Kandidat juga harus mendapat dukungan dari setidaknya 35 anggota parlemen, yang didominasi oleh Partai Baath—partainya Assad.
Partai itu memenangkan mayoritas kursi dalam pemilu Parlemen Suriah tahun lalu, yang dikecam kubu oposisi sebagai pemilu teatrikal.
Pemilu presiden nanti juga akan digelar di tengah pandemi virus corona dan krisis ekonomi yang menghancurkan.
Negara ini sedang menghadapi situasi pangan dan listrik yang memburuk, dengan banyak orang di daerah yang dikendalikan pemerintah mengantre untuk mendapatkan bahan bakar dan roti.
Baca juga: Wakil Komandan Pasukan Quds Iran Hejazi Meninggal Serangan Jantung
Pemadaman listrik yang terputus-putus telah memaksa bisnis lokal tutup, yang meningkatkan tingkat pengangguran dalam beberapa bulan terakhir.
Nilai mata uang pound Suriah telah anjlok dan diperparah oleh sanksi Amerika Serikat (AS).
Perang saudara selama satu dekade telah menewaskan sedikitnya 500.000 orang dan jutaan orang telantar.
(min)
Lihat Juga :
