UE Sanksi 10 Orang dan Dua Perusahaan Militer Myanmar

BRUSSELS - Uni Eropa (UE) telah setuju untuk menjatuhkan sanksi kepada 10 orang yang terkait dengan kudeta 1 Februari di Myanmar dan menargetkan dua perusahaan yang dijalankan oleh angkatan bersenjata negara itu. Sanksi yang dijatuhkan untuk pertama kalinya ini sebagai bentuk protes atas kudeta yang dilakukan militer Myanmar .

Menurut para diplomat langkah-langkah tersebut akan berlaku minggu depan, menargetkan dua perusahaan yang menghasilkan pendapatan bagi Angkatan Bersenjata Myanmar.

Sementara UE memiliki embargo senjata terhadap Myanmar dan menargetkan 11 pejabat militer senior bulan lalu, keputusan untuk menargetkan dua perusahaan adalah respons paling signifikan sejauh ini dari UE sejak kudeta yang menggulingkan pemerintah terpilih yang dipimpin oleh peraih Nobel perdamaian Aung San Suu Kyi.

"Sebuah daftar akan diadopsi. Sudah disepakati dengan 10 individu dan dua entitas. Ada diskusi tentang entitas mana yang akan ditambahkan terkait dengan junta dan dua yang disetujui," kata seorang diplomat Eropa seperti dikutip dari Reuters, Kamis (15/4/2021).

Seorang diplomat Eropa lainnya mengkonfirmasi kesepakatan di antara 27 duta besar UE.



Penjelasan lebih lanjut terkait hal ini belum diketahui. UE menolak berkomentar, dan tidak ada seorang pun di misi diplomatik Myanmar untuk UE di Brussel yang dapat dihubungi untuk memberikan tanggapan.

Sanksi diharapkan akan diberlakukan dan nama-nama mereka yang ditargetkan diumumkan minggu depan.

Menteri Luar Negeri Uni Eropa akan membahas strategi mereka pada hari Senin dalam pertemuan reguler.

Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Yves Le Drian mengatakan pada bulan April bahwa babak baru sanksi, termasuk terhadap perusahaan, akan datang.

Langkah-langkah baru mengikuti langkah serupa oleh Inggris dan Amerika Serikat (AS). Uni Eropa memberi sanksi kepada Jenderal Senior Min Aung Hlaing, panglima angkatan bersenjata, dan 10 lainnya pada 22 Maret lalu.



Para diplomat UE mengatakan kepada Reuters pada bulan Maret bahwa bagian dari konglomerat militer, Myanma Economic Holdings Limited (MEHL) dan Myanmar Economic Corporation (MEC), akan menjadi sasaran sanksi yang menghalangi investor dan bank UE untuk melakukan bisnis dengan mereka. Kelompok hak asasi manusia juga menyerukan agar mereka diberi sanksi.

Para konglomerat tersebar di seluruh perekonomian mulai dari pertambangan dan manufaktur hingga makanan dan minuman hingga hotel, telekomunikasi dan perbankan. Mereka termasuk di antara pembayar pajak terbesar di negara itu dan mencari kemitraan dengan perusahaan asing karena Myanmar terbuka selama liberalisasi demokrasi.

Misi pencari fakta Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 2019 merekomendasikan sanksi terhadap kedua perusahaan dan anak perusahaan mereka, dengan mengatakan mereka memberi sumber pendapatan tambahan kepada tentara yang dapat membiayai pelanggaran hak asasi manusia.

Seperti beberapa kekuatan Barat, Uni Eropa mengutuk kudeta dan menyerukan pemulihan pemerintahan sipil.

Kudeta telah menjerumuskan Myanmar ke dalam krisis setelah 10 tahun langkah tentatif menuju demokrasi. Di samping protes harian, pemogokan oleh pekerja di banyak sektor juga telah membuat ekonomi macet.

Sebuah kelompok aktivis, Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik, mengatakan pasukan keamanan telah membunuh 715 pengunjuk rasa sejak penggulingan pemerintah Suu Kyi.