Mendadak, Menlu AS Sambangi Afghanistan

KABUL - Menteri Luar Negeri (Menlu) Amerika Serikat (AS) Anthony Blinken mendarat di Afghanistan pada Kamis (15/4/2021) dalam sebuah kunjungan mendadak kurang dari 24 jam setelah Presiden Biden mengumumkan penarikan pasukan dari negara itu pada 11 September mendatang.

Saat berada di Kabul, Blinken bertemu dengan Presiden Afghanistan Ashraf Ghani dan Abdullah Abdullah, ketua Dewan Tinggi untuk Rekonsiliasi Nasional negara itu, serta anggota masyarakat sipil Afghanistan.

"Saya ingin menunjukkan dengan kunjungan saya komitmen berkelanjutan Amerika Serikat kepada Republik Islam dan rakyat Afghanistan," kata Blinken saat bertemu Ghani di istana presiden di Kabul.

“Kemitraan berubah, tetapi kemitraan itu bertahan lama,” imbuhnya seperti dikutip dari NBC.

Menlu AS itu juga bertemu dengan tentara Amerika di kedutaan AS.

“Apa yang Anda dan para pendahulu Anda lakukan selama 20 tahun terakhir benar-benar luar biasa,” ujarnya kepada para tentara AS.

"Saya selalu kagum dengan apa yang telah Anda capai," tambahnya.

Pada gilirannya, Ghani mengatakan bahwa dia menghormati keputusan AS untuk menarik diri dan menyatakan terima kasih atas pengorbanan yang telah dilakukan pasukan AS dalam pertempuran "bahu-membahu" dengan pasukan Afghanistan.

"Upaya AS untuk meyakinkan kepemimpinan Afghanistan setelah pengumuman itu membesarkan hati kami," katanya.

"seperti kunjungan Anda hari ini," sambungnya.

"Saya ingin mengucapkan terima kasih atas kesempatan hari ini untuk memungkinkan kami menyusun masa depan kami," ujarnya.

Sementara itu, juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Ned Price, mengatakan dalam pertemuan itu Blinken dan Ghani membahas investasi bersama di Afghanistan dan pentingnya mempertahankan keuntungan dalam dua puluh tahun terakhir.

"Terutama dalam membangun masyarakat sipil yang kuat dan melindungi hak-hak perempuan dan anak perempuan," kata Price.

Pejabat pemerintah Afghanistan terkemuka lainnya memberikan catatan yang lebih prihatin.

Mir Rahman Rahmani, juru bicara Parlemen Afghanistan, mengatakan Rabu bahwa sementara rakyat negara itu ingin melihat pasukan asing pergi, syarat untuk hal itu terpenuhi belum terjadi.

"Ada kemungkinan Afghanistan berubah menjadi perang saudara lain atau menjadi surga bagi organisasi teroris internasional," dia memperingatkan dalam pidatonya di sidang parlemen.

Setelah keputusan Biden, Taliban mengatakan mereka tidak akan berpartisipasi dalam negosiasi apa pun tentang masa depan Afghanistan sampai semua pasukan asing ditarik.



Dalam sebuah pernyataan pada hari Kamis, kelompok tersebut mengatakan keputusan Biden untuk menunda penarikan adalah pelanggaran yang jelas dari kesepakatan yang mereka capai dengan AS tahun lalu.

"Karena perjanjian itu dilanggar oleh Amerika, itu pada prinsipnya membuka jalan bagi kami untuk mengambil setiap tindakan balasan yang diperlukan," kata Taliban.

Di bawah Presiden Donald Trump, AS menandatangani perjanjian dengan Taliban bahwa pasukan asing akan meninggalkan Afghanistan pada 1 Mei sebagai imbalan atas komitmen mereka menolak al-Qaeda dan kelompok teroris lainnya serta memasuki pembicaraan damai dengan delegasi Afghanistan.

Negosiasi intra-Afghanistan berlanjut selama berbulan-bulan di Doha, Qatar. Turki mengumumkan awal pekan ini bahwa perwakilan dari pemerintah Afghanistan dan kelompok pemberontak akan bertemu di Istanbul akhir bulan ini untuk mempercepat diskusi.



Biden hari Rabu mengumumkan bahwa semua pasukan AS akan mundur dari Afghanistan tepat pada peringatan kedua puluh serangan teroris 11 September yang memicu invasi Amerika ke negara itu.

"Saya sekarang adalah presiden Amerika Serikat keempat yang memimpin kehadiran pasukan Amerika di Afghanistan. Dua Republik. Dua Demokrat," kata Biden.

"Saya tidak akan menyerahkan tanggung jawab ini kepada yang kelima," ujarnya.

"Ini adalah waktu untuk mengakhiri perang terlama Amerika. Sudah waktunya bagi pasukan Amerika untuk pulang," tegasnya.

Biden mengatakan bahwa AS akan terus memberikan bantuan kepada pasukan Afghanistan. AS juga akan melanjutkan pekerjaan diplomatik dan kemanusiaan di negara tersebut dan akan mendukung pembicaraan damai.