Rusia Bersumpah Membalas Jika AS Tempatkan Rudal Terlarang di Jepang
Sabtu, 13 Maret 2021 - 03:49 WIB
loading...
Rusia tempatkan peluncur rudal balistik Iskander-M selama latihan militer di wilayah Ivanovo. Foto/Sputnik/Konstantin Morozov
A
A
A
MOSKOW - Kementerian Luar Negeri Rusia mengatakan Moskow bersumpah akan membalas jika Amerika Serikat (AS) menempatkan rudal jarak menengah, yang dilarang dalam Perjanjian INF, di Jepang.
Reaksi Moskow itu muncul setelah media Jepang melaporkan bahwa AS dan Jepang sedang membahas rencana untuk menempatkan persenjataan Amerika di negara matahari terbit tersebut. Laporan itu tidak merinci jenis persenjataan yang akan ditempatkan di sana.
Baca juga: Rusia Bersiap Kerahkan Rudal Jelajah Kalibr di Pasifik, AS Cemas
Perjanjian INF antara Washington dan Moskow melarang uji coba, pengerahan dan pengoperasian rudal jarak menengah berbasis darat. Namun, sebelum Agustus 2019, AS di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump menarik diri dari perjanjian itu. Artinya, Amerika bisa leluasa menempatkan senjata-senjata yang dilarang oleh Perjanjian INF di mana saja yang disetujui tuan rumah.
Kementerian Luar Negeri Rusia mengatakan penyebaran rudal jarak menengah Amerika yang rencananya akan dilakukan di wilayah Asia-Pasifik dapat memicu perlombaan senjata baru dan potensi kebuntuan dengan konsekuensi yang tidak dapat diprediksi.
“Saya ingin menekankan sekali lagi bahwa penyebaran rudal darat jarak menengah dan jarak pendek Amerika di berbagai wilayah dunia, termasuk kawasan Asia-Pasifik, dalam konfigurasi apa pun, akan memiliki efek destabilisasi yang ekstrem terhadap keamanan internasional dan regional,”kata juru bicara kementerian tersebut, Maria Zakharova, dalam konferensi pers hari Jumat.
“Kemungkinan akan memicu perlombaan senjata baru tanpa benar-benar memperkuat keamanan AS dan sekutunya, dan reaksi Rusia niscaya akan menyusul,” lanjut Zakharova, seperti dilansir Russia Today, Sabtu (13/3/2021).
Zakharova juga mengungkapkan bahwa Moskow terbuka untuk "pekerjaan yang setara dan konstruktif" untuk memperkuat keamanan internasional setelah berakhirnya Perjanjian INF.
Baca juga: Militer Swedia: Rusia Lebih Siap Dibandingkan NATO untuk Perang Skala Besar
Tahun lalu, pada pertemuan Valdai Discussion Club, sebuah lembaga think tank yang dihormati, Presiden Rusia Vladimir Putin berjanji bahwa Moskow akan mengambil langkah-langkah pembalasan terhadap penyebaran rudal AS di kawasan Asia-Pasifik.
“Sayangnya, kami mendapat ancaman baru. Misalnya, niat dan pernyataan dari mitra Amerika kami tentang kemungkinan penyebaran rudal jarak menengah dan jarak pendek di kawasan Asia-Pasifik mengkhawatirkan,” katanya. “Tanpa ragu, kami harus mengambil sesuatu sebagai tanggapan. Ini adalah fakta yang sangat jelas. "
Komentar itu menyusul pernyataan dari Menteri Pertahanan AS saat itu, Mark Esper, bahwa Washington berencana untuk meningkatkan jumlah misilnya di Eropa dan Asia.
Perjanjian INF ditandatangani pada tahun 1987 oleh dua presiden saat itu Mikhail Gorbachev dan Ronald Reagan, dan melarang Uni Soviet dan AS untuk memproduksi dan menyebarkan jenis rudal tertentu. Pada Februari 2019, Washington memulai prosedur untuk menarik diri dari perjanjian tersebut, menuduh Moskow melanggar perjanjian. AS secara resmi meninggalkan perjanjian itu pada 2 Agustus 2019.
Reaksi Moskow itu muncul setelah media Jepang melaporkan bahwa AS dan Jepang sedang membahas rencana untuk menempatkan persenjataan Amerika di negara matahari terbit tersebut. Laporan itu tidak merinci jenis persenjataan yang akan ditempatkan di sana.
Baca juga: Rusia Bersiap Kerahkan Rudal Jelajah Kalibr di Pasifik, AS Cemas
Perjanjian INF antara Washington dan Moskow melarang uji coba, pengerahan dan pengoperasian rudal jarak menengah berbasis darat. Namun, sebelum Agustus 2019, AS di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump menarik diri dari perjanjian itu. Artinya, Amerika bisa leluasa menempatkan senjata-senjata yang dilarang oleh Perjanjian INF di mana saja yang disetujui tuan rumah.
Kementerian Luar Negeri Rusia mengatakan penyebaran rudal jarak menengah Amerika yang rencananya akan dilakukan di wilayah Asia-Pasifik dapat memicu perlombaan senjata baru dan potensi kebuntuan dengan konsekuensi yang tidak dapat diprediksi.
“Saya ingin menekankan sekali lagi bahwa penyebaran rudal darat jarak menengah dan jarak pendek Amerika di berbagai wilayah dunia, termasuk kawasan Asia-Pasifik, dalam konfigurasi apa pun, akan memiliki efek destabilisasi yang ekstrem terhadap keamanan internasional dan regional,”kata juru bicara kementerian tersebut, Maria Zakharova, dalam konferensi pers hari Jumat.
“Kemungkinan akan memicu perlombaan senjata baru tanpa benar-benar memperkuat keamanan AS dan sekutunya, dan reaksi Rusia niscaya akan menyusul,” lanjut Zakharova, seperti dilansir Russia Today, Sabtu (13/3/2021).
Zakharova juga mengungkapkan bahwa Moskow terbuka untuk "pekerjaan yang setara dan konstruktif" untuk memperkuat keamanan internasional setelah berakhirnya Perjanjian INF.
Baca juga: Militer Swedia: Rusia Lebih Siap Dibandingkan NATO untuk Perang Skala Besar
Tahun lalu, pada pertemuan Valdai Discussion Club, sebuah lembaga think tank yang dihormati, Presiden Rusia Vladimir Putin berjanji bahwa Moskow akan mengambil langkah-langkah pembalasan terhadap penyebaran rudal AS di kawasan Asia-Pasifik.
“Sayangnya, kami mendapat ancaman baru. Misalnya, niat dan pernyataan dari mitra Amerika kami tentang kemungkinan penyebaran rudal jarak menengah dan jarak pendek di kawasan Asia-Pasifik mengkhawatirkan,” katanya. “Tanpa ragu, kami harus mengambil sesuatu sebagai tanggapan. Ini adalah fakta yang sangat jelas. "
Komentar itu menyusul pernyataan dari Menteri Pertahanan AS saat itu, Mark Esper, bahwa Washington berencana untuk meningkatkan jumlah misilnya di Eropa dan Asia.
Perjanjian INF ditandatangani pada tahun 1987 oleh dua presiden saat itu Mikhail Gorbachev dan Ronald Reagan, dan melarang Uni Soviet dan AS untuk memproduksi dan menyebarkan jenis rudal tertentu. Pada Februari 2019, Washington memulai prosedur untuk menarik diri dari perjanjian tersebut, menuduh Moskow melanggar perjanjian. AS secara resmi meninggalkan perjanjian itu pada 2 Agustus 2019.
(min)
Lihat Juga :
