Disewa Junta Myanmar untuk Bela Kudeta, Pelobi Israel Dibayar Rp28,7 Miliar

WASHINGTON - Seorang pelobi Israel-Kanada yang disewa junta militer Myanmar untuk membela kudeta mereka di hadapan dunia internasional akan mengantongi pembayaran USD2 juta (Rp28,7 Miliar). Nominal pembayaran ini terungkap dalam dokumen yang diajukan ke Departemen Kehakiman AS.

Ari Ben-Menashe, yang dipekerjakan oleh junta militer Myanmar, telah meremehkan kudeta di negara Asia Tenggara itu dengan mengeklaim para jenderal akan segera meninggalkan politik.



Ben-Menashe dan perusahaannya yang berbasis di Montreal; Dickens & Madson, menandatangani kontrak dengan rezim militer Myanmar pada 4 Maret, lebih dari sebulan setelah kudeta.

Salinan dokumen perjanjian yang dilihat AFP pada Rabu menyatakan perusahaan itu setuju untuk melobi Amerika Serikat (AS), Arab Saudi, Uni Emirat Arab (UEA), Israel, Rusia dan negara-negara lain, serta Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Uni Afrika dan organisasi internasional lainnya, atas nama Republik Myanmar.

"Perjanjian antara para pihak adalah untuk pembayaran biaya dan pengeluaran sebesar USD2.000.000 yang harus dibayar oleh prinsipal asing kepada Registrant [Pendaftar] jika diizinkan secara hukum oleh yurisdiksi yang dikendalikan," bunyi dokumen tersebut, yang diterbitkan di situs web Departemen Kehakiman AS.

Bagian dari kewenangan perusahaan adalah untuk membantu menjelaskan situasi nyata di negara itu, sambil melobi untuk mencabut sanksi internasional.

Para jenderal Myanmar tidak menunjukkan tanda-tanda mengindahkan seruan untuk menahan diri di tengah meningkatnya kekerasan meskipun tekanan internasional meningkat, termasuk sanksi yang ditargetkan oleh kekuatan Barat.



Ben-Menashe, yang mengeklaim sebagai mantan pejabat intelijen militer Israel sebelumnya menjadi pelobi yang disewa Robert Mugabe dari Zimbabwe dan penguasa militer Sudan. Dia mengatakan kepada kantor berita Reuters bahwa junta militer juga ingin memulangkan Muslim Rohingya yang melarikan diri ke negara tetangga Bangladesh, di tengah serangan terhadap minoritas itu, yang menurut para pejabat PBB adalah genosida.