Ogah Jadi Boneka China, Jenderal Myanmar Sewa Pelobi Israel agar Dekat AS

Selasa, 09 Maret 2021 - 08:53 WIB
loading...
Ogah Jadi Boneka China, Jenderal Myanmar Sewa Pelobi Israel agar Dekat AS
Panglima Militer Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing. Foto/REUTERS/Sai Zaw/Pool
A A A
YANGON - Para jenderal yang berkuasa di Myanmar saat ini telah menyewa seorang pelobi Israel-Kanada untuk mendekatkan mereka dengan Amerika Serikat (AS). Junta militer tersebut menolak untuk menjadi boneka China.

Pelobi bernama Ari Ben-Menashe mengatakan para jenderal itu ingin meninggalkan politik setelah kudeta yang mereka lakukan terhadap pemerintah Aung San Suu Kyi 1 Februari lalu.



Ari Ben-Menashe, mantan pejabat intelijen militer Israel yang sebelumnya disewa Robert Mugabe dari Zimbabwe dan penguasa militer Sudan, mengatakan para jenderal Myanmar juga ingin memulangkan Muslim Rohingya yang melarikan diri ke negara tetangga; Bangladesh.

PBB mengatakan lebih dari 50 demonstran telah tewas sejak kudeta 1 Februari ketika militer menggulingkan dan menahan Aung San Suu Kyi, yang partainya; Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) memenangkan pemilu dengan telak pada November 2020.

Pada hari Jumat, seorang utusan khusus PBB mendesak Dewan Keamanan PBB untuk mengambil tindakan terhadap junta militer atas pembunuhan terhadap para pengunjuk rasa.

Dalam wawancara telepon, Ben-Menashe mengatakan dia dan perusahaannya Dickens & Madson Canada telah disewa oleh jenderal Myanmar untuk membantu berkomunikasi dengan Amerika Serikat dan negara lain yang dia katakan "salah paham" dengan mereka.

Dia mengatakan Suu Kyi, pemimpin de facto Myanmar sejak 2016, telah tumbuh terlalu dekat dengan China sehingga tidak disukai para jenderal.

“Ada dorongan nyata untuk bergerak ke Barat dan Amerika Serikat daripada mencoba lebih dekat dengan China,” kata Ben-Menashe. "Mereka tidak ingin menjadi boneka China,” ujarnya, seperti dikutip Reuters, Senin (8/3/2021).

Pemerintahan Presiden Joe Biden mengecam kudeta tersebut dan menjatuhkan sanksi pada tentara dan bisnis yang dikendalikannya. Seorang pejabat Departemen Luar Negeri AS menolak berkomentar.
Halaman :
Baca Berita Terkait Lainnya
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
read/ rendering in 0.1905 seconds (0.1#10.140)