2.000 Tentara Bayaran Rusia Wagner Ogah Tinggalkan Libya
Kamis, 11 Maret 2021 - 00:01 WIB
loading...
Tentara bayaran Rusia masih beroperasi di Libya. Foto/libyan express
A
A
A
SIRTE - Meskipun mereka seharusnya meninggalkan Libya bulan lalu, ribuan tentara bayaran Wagner asal Rusia terus beroperasi di Libya timur dan selatan.
Jumlah tentara bayaran itu diperkirakan sekitar 2.000 orang dan didukung sejumlah pesawat tempur yang dikirim Rusia.
Sejauh ini, Moskow tidak mau mempertimbangkan penarikan pasukan yang mendukung pasukan pemberontak Jenderal Khalifa Haftar.
Baca juga: Eropa Geger, Pasukan Khusus Rusia Gunakan Senapan Beretta ARX160
Rusia juga menolak memastikan kemungkinan meninggalkan negara yang memiliki cadangan minyak terbesar di Afrika tersebut.
Lihat infografis: Joe Biden Cabut Larangan Perjalanan Muslim yang Dibuat Trump
Kedatangan delegasi para pengamat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke kota Sirte di Libya menunjukkan pasukan penjaga perdamaian PBB dapat dikirim ke zona gencatan senjata antara Sirte dan Jufra.
Lihat infografis: China Kembali Operasikan Salah Satu Kapal Perang Terkuat di Dunia
Pada 4 Maret, misi PBB mengumumkan kedatangan "tim kecil pendahulu ke Libya" untuk membentuk mekanisme pemantauan gencatan senjata, mengumpulkan informasi yang diminta Dewan Keamanan PBB dan menyerahkan laporan kepada Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres. Tim PBB terdiri atas sepuluh orang.
Wagner menarik beberapa pasukannya dari Sirte dan Jufra ke daerah yang berdekatan setelah mendapat tekanan internal dan lokal.
Tindakan itu dilakukan Wagner agar terlihat seolah-olah telah menarik diri dari wilayah tersebut sebelum menjadi jelas bahwa para tentara bayaran tersebut masih memperketat kendali mereka atas daerah tersebut.
Perusahaan keamanan Rusia itu bukan hanya perusahaan militer, melainkan alat yang digunakan Kementerian Pertahanan Rusia sebagai bagian dari strategi memperluas pengaruh Moskow ke penjuru dunia dengan kedok "perang hibrida".
Kehadiran pasukan penjaga perdamaian internasional di Sirte dan Jufra diyakini akan mendorong tentara bayaran Wagner menarik diri sepenuhnya dari wilayah tersebut kecuali Rusia berusaha memblokir pengiriman pasukan ini melalui Dewan Keamanan PBB.
Jumlah tentara bayaran itu diperkirakan sekitar 2.000 orang dan didukung sejumlah pesawat tempur yang dikirim Rusia.
Sejauh ini, Moskow tidak mau mempertimbangkan penarikan pasukan yang mendukung pasukan pemberontak Jenderal Khalifa Haftar.
Baca juga: Eropa Geger, Pasukan Khusus Rusia Gunakan Senapan Beretta ARX160
Rusia juga menolak memastikan kemungkinan meninggalkan negara yang memiliki cadangan minyak terbesar di Afrika tersebut.
Lihat infografis: Joe Biden Cabut Larangan Perjalanan Muslim yang Dibuat Trump
Kedatangan delegasi para pengamat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke kota Sirte di Libya menunjukkan pasukan penjaga perdamaian PBB dapat dikirim ke zona gencatan senjata antara Sirte dan Jufra.
Lihat infografis: China Kembali Operasikan Salah Satu Kapal Perang Terkuat di Dunia
Pada 4 Maret, misi PBB mengumumkan kedatangan "tim kecil pendahulu ke Libya" untuk membentuk mekanisme pemantauan gencatan senjata, mengumpulkan informasi yang diminta Dewan Keamanan PBB dan menyerahkan laporan kepada Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres. Tim PBB terdiri atas sepuluh orang.
Wagner menarik beberapa pasukannya dari Sirte dan Jufra ke daerah yang berdekatan setelah mendapat tekanan internal dan lokal.
Tindakan itu dilakukan Wagner agar terlihat seolah-olah telah menarik diri dari wilayah tersebut sebelum menjadi jelas bahwa para tentara bayaran tersebut masih memperketat kendali mereka atas daerah tersebut.
Perusahaan keamanan Rusia itu bukan hanya perusahaan militer, melainkan alat yang digunakan Kementerian Pertahanan Rusia sebagai bagian dari strategi memperluas pengaruh Moskow ke penjuru dunia dengan kedok "perang hibrida".
Kehadiran pasukan penjaga perdamaian internasional di Sirte dan Jufra diyakini akan mendorong tentara bayaran Wagner menarik diri sepenuhnya dari wilayah tersebut kecuali Rusia berusaha memblokir pengiriman pasukan ini melalui Dewan Keamanan PBB.
(sya)
Lihat Juga :
