Kebijakan Terburu-buru Biden Soal Yaman Bisa Jadi Bumerang untuk AS

WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat (AS), Joe Biden mengatakan bahwa salah satu prioritas kebijakan luar negeri utamanya adalah mengakhiri perang di Yaman . Hal itu bahkan telah disampaikan Biden sejak masa kampanye.

Sejak memasuki Gedung Putih, Biden telah mengambil sejumlah langkah, apa yang dia dan para pembantu utamanya percayai akan membuka kunci proses perdamaian yang terhenti antara pemerintah Yaman yang diakui secara internasional, dan Houthi yang didukung Iran.



Pendahulu Biden, Donald Trump, menuduh Houthi sebagai teroris, dalam salah satu langkah terakhir pemerintahannya. Tetapi, Biden dengan cepat bergegas mencabut penunjukan tersebut sambil mengumumkan diakhirinya segera dukungan AS untuk operasi militer koalisi Arab di Yaman.

Langkah ini tidak mengejutkan para analis, ahli, dan mantan pejabat Gedung Putih. Tetapi, kecepatan dan prioritas Biden untuk memanggil sekutu Teluk Washington, sebelum mengutuk organisasi teroris, melakukannya.

Tidak hanya Biden gagal untuk mencari konsesi apa pun dari Houthi, tetapi langkahnya yang tergesa-gesa memberi mereka rasa percaya diri tambahan.



Dengan Biden yang mengkhotbahkan nilai-nilai HAM sejak dia berada di jalur kampanye, dia dan Kementerian Luar Negeri telah gagal menyebutkan kapal tanker minyak FSO Safer di lepas pantai Yaman.

Terdampar di dekat pelabuhan Laut Merah di Hodeidah sejak 2015, Houthi telah menolak mengizinkan anggota PBB, atau organisasi internasional lainnya untuk naik ke kapal tersebut. Perkiraan menunjukkan bahwa lebih dari 1 juta barel minyak mentah dapat tumpah ke laut dan PBB telah memperingatkan "konsekuensi bencana lingkungan dan kemanusiaan".

Sementara itu, para analis mengatakan keputusan pemerintah AS untuk mencabut penunjukan teroris Houthi telah membuat kelompok itu berani, yang terus meluncurkan roket dan rudal bermuatan bom ke Arab Saudi.