AS Umumkan Sanksi untuk 76 Warga Arab Saudi Terkait Kasus Khashoggi

Tindakan Presiden AS Joe Biden pada pekan-pekan pertama pemerintahannya tampaknya ditujukan untuk memenuhi janji kampanye menyelaraskan kembali hubungan Saudi setelah kritikus menuduh pendahulunya, Donald Trump, memberikan izin kepada sekutu Arab dan produsen minyak utama itu atas pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat.

Pejabat senior pemerintahan Biden, yang berbicara tanpa menyebut nama, mengatakan pendekatan itu bertujuan menciptakan titik awal baru untuk hubungan dengan kerajaan Saudi tanpa memutuskan hubungan inti di Timur Tengah.

Hubungan telah sangat tegang selama bertahun-tahun oleh perang di Yaman dan pembunuhanKhashoggi di dalam konsulat Saudi di Istanbul, Turki.

Yang penting, keputusan tersebut tampaknya dirancang untuk menjaga hubungan kerja sama dengan putra mahkota, meskipun intelijen AS menyimpulkan bahwa MBS menyetujui operasi untuk menangkap atau membunuh Khashoggi.

“Tujuannya adalah kalibrasi ulang (dalam hubungan) bukan memecah. Itu karena kepentingan yang kita miliki bersama," papar pejabat senior pemerintahan Biden.

Khashoggi yang berusia 59 tahun dibujuk ke konsulat Saudi di Istanbul pada 2 Oktober 2018 dan dibunuh oleh tim operasi yang terkait dengan putra mahkota.

Mereka kemudian memotong-motong tubuh Khashoggi. Jenazahnya tidak pernah ditemukan hingga sekarang.

“Departemen Keuangan AS akan menjatuhkan sanksi pada mantan wakil kepala intelijen Saudi, Ahmed al-Asiri, dan akan mengumumkan penetapan sanksi pada pasukan intervensi cepat Pengawal Kerajaan Saudi,” ungkap pejabat pemerintah itu.

Pasukan intervensi cepat, atau RIF, dipilih dalam laporan intelijen AS itu karena perannya dalam pembunuhan Khashoggi.

“Amerika Serikat juga akan mengumumkan pembatasan visa terhadap lebih dari 70 warga negara Saudi sebagai bagian dari kebijakan baru yang ditujukan untuk negara-negara yang melakukan kegiatan melawan jurnalis dan pembangkang di luar perbatasan mereka,” ujar seorang pejabat kedua pemerintahan Biden.