Indonesia Minta Dibukanya Akses Kemanusiaan untuk Tahanan Politik di Myanmar

BANGKOK - Indonesia meminta kepada junta militer Myanmar untuk dibukanya akses kemanusiaan untuk para tahanan politik. Permintaan itu disampaikan dalam pertemuan antara Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi dengan Menteri Luar Negeri junta Myanmar, Wunna Maung Lwin.

Retno dan Wunna bertemu di di Bandara Don Muang, Bangkok, sesaat sebelum dia kembali ke Jakarta. Pertemuan itu juga dihadiri oleh Menteri Luar Negeri Thailand, Don Pramudwinai.

"Saya menyampaikan pentingnya semua negara anggota ASEAN untuk menghormati prinsip-prinsip yang termuat dalam piagam ASEAN," ujarnya.

"Pesan ini terus disampaikan secara jelas, pentingnya akses dan kunjungan kemanusiaan kepada para tahanan," sambungnya saat menggelar konferensi pers virtual pada Rabu (24/2/2021).

Dia kemudian menyampaikan bahwa Indonesia akan terus melanjutkan komunikasi dengan semua pihak, agar dapat berkontribusi bagi penyelesaian masalah di Myanmar. Baca Juga: Tak Kenal Lelah Menolak Kudeta Militer, Ribuan Warga Myanmar Kembali Turun ke Jalan

Diplomat senior Indonesia itu kemudian menuturkan, dia juga telah melakukan komunikasi dengan Committee Representing Pyidaungsu Hluttaw (CRPH).

CRPH adalah badan legislatif nasional yang mewakili anggota terpilih dari Pyidaungsu Hluttaw. Dipimpin oleh legislator Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) yang terpilih dalam pemilihan umum Myanmar 2020, komite tersebut terdiri dari 17 anggota Pyithu Hluttaw dan Amyotha Hluttaw.