Myanmar Hadapi Lebih Banyak Protes, Indonesia Dorong Upaya Diplomatik
Rabu, 24 Februari 2021 - 10:16 WIB
loading...
A
A
A
Sejumlah sumber mengatakan Indonesia mengusulkan negara-negara Asia Tenggara mengirimkan pengawas untuk memastikan para jenderal menggelar "pemilu yang adil dan inklusif". Namun laporan ini dibantah oleh Retno yang menyatakan posisi Indonesia bukanlah untuk mendukung pemilu baru.
Ratusan orang berkumpul di luar kedutaan Indonesia di Yangon pada Selasa untuk menyuarakan penentangan mereka terhadap proposal pemilu baru, sementara anggota komunitas Muslim Myanmar akan mengadakan protes lain pada Rabu (24/2).
The Future Nation Alliance, kelompok aktivis yang berbasis di Myanmar, mengatakan dalam pernyataan bahwa kunjungan Retno akan "sama saja dengan mengakui junta militer".
Kelompok itu menuntut pejabat asing bertemu dengan Htin Lin Aung, perwakilan dari Komite Mewakili Pyidaungsu Hluttaw (CRPH), yang dibentuk anggota parlemen yang digulingkan, yang telah ditunjuk sebagai "satu-satunya pejabat yang bertanggung jawab untuk hubungan luar negeri".
“Kami menentang keras dan mengecam mengirim utusan pemerintah ke Burma untuk komunikasi resmi dengan rezim kudeta,” ungkap pernyataan The Future Nation Alliance.
Seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Indonesia mengatakan pada Selasa bahwa Retno berada di Thailand dan mungkin akan melakukan perjalanan ke negara lain di kawasan itu setelah itu tetapi tidak dapat memastikan yang mana. Sebelumnya, dia menyebut pemilu baru bukanlah sikap Indonesia.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Teuku Faizasyah mengatakan, posisi Indonesia tidak berubah sedari awal adanya perkembangan politik di Myanmar.
Indonesia, jelasnya, sudah mengeluarkan pernyataan yang sangat jelas, yakni Indonesia prihatin dengan perkembangan situasi politik di Myanmar, mengimbau penggunaan prinsip-prinsip yang terkandung dalam piagam ASEAN, diantaranya komitmen pada hukum, prinsip-prinsip demokrasi dan pemerintahan yang konstitusional.
Indonesia juga, menurut Faizasyah, menggarisbawahi bahwa perselisihan pemilihan umum kiranya dapat diselesaikan dengan mekanisme hukum yang tersedia.
Sementara itu, negara-negara kaya Kelompok Tujuh (G7) pada Selasa mengutuk intimidasi dan penindasan terhadap mereka yang menentang kudeta.
"Siapapun yang menanggapi protes damai dengan kekerasan harus dimintai pertanggungjawaban," ungkap para menteri luar negeri G7 dalam pernyataan bersama.
Tentara merebut kekuasaan setelah menuduh kecurangan dalam pemilu 8 November, menahan Suu Kyi dan sebagian besar pimpinan partai. Komisi pemilu menolak gugatan militer tentang kecurangan pemilu.
Ratusan orang berkumpul di luar kedutaan Indonesia di Yangon pada Selasa untuk menyuarakan penentangan mereka terhadap proposal pemilu baru, sementara anggota komunitas Muslim Myanmar akan mengadakan protes lain pada Rabu (24/2).
The Future Nation Alliance, kelompok aktivis yang berbasis di Myanmar, mengatakan dalam pernyataan bahwa kunjungan Retno akan "sama saja dengan mengakui junta militer".
Kelompok itu menuntut pejabat asing bertemu dengan Htin Lin Aung, perwakilan dari Komite Mewakili Pyidaungsu Hluttaw (CRPH), yang dibentuk anggota parlemen yang digulingkan, yang telah ditunjuk sebagai "satu-satunya pejabat yang bertanggung jawab untuk hubungan luar negeri".
“Kami menentang keras dan mengecam mengirim utusan pemerintah ke Burma untuk komunikasi resmi dengan rezim kudeta,” ungkap pernyataan The Future Nation Alliance.
Seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Indonesia mengatakan pada Selasa bahwa Retno berada di Thailand dan mungkin akan melakukan perjalanan ke negara lain di kawasan itu setelah itu tetapi tidak dapat memastikan yang mana. Sebelumnya, dia menyebut pemilu baru bukanlah sikap Indonesia.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Teuku Faizasyah mengatakan, posisi Indonesia tidak berubah sedari awal adanya perkembangan politik di Myanmar.
Indonesia, jelasnya, sudah mengeluarkan pernyataan yang sangat jelas, yakni Indonesia prihatin dengan perkembangan situasi politik di Myanmar, mengimbau penggunaan prinsip-prinsip yang terkandung dalam piagam ASEAN, diantaranya komitmen pada hukum, prinsip-prinsip demokrasi dan pemerintahan yang konstitusional.
Indonesia juga, menurut Faizasyah, menggarisbawahi bahwa perselisihan pemilihan umum kiranya dapat diselesaikan dengan mekanisme hukum yang tersedia.
Sementara itu, negara-negara kaya Kelompok Tujuh (G7) pada Selasa mengutuk intimidasi dan penindasan terhadap mereka yang menentang kudeta.
"Siapapun yang menanggapi protes damai dengan kekerasan harus dimintai pertanggungjawaban," ungkap para menteri luar negeri G7 dalam pernyataan bersama.
Tentara merebut kekuasaan setelah menuduh kecurangan dalam pemilu 8 November, menahan Suu Kyi dan sebagian besar pimpinan partai. Komisi pemilu menolak gugatan militer tentang kecurangan pemilu.
Lihat Juga :
