Militer Myanmar Bersikeras Aksi Mereka Bukan Kudeta
loading...
A
A
A
YANGON - Militer Myanmar kembali mengatakan bahwa tidak punya pilihan selain merebut kekuasaan di negara itu. Mereka juga bersikeras bahwa aksi yang mereka lakukan itu bukan kudeta.
Juru bicara militer Myanmar, Zaw Min Tun menuturkan bahwa penahanan para pemimpin sipil, termasuk Aung San Suu Kyi juga adalah sesuatu yang harus dilakukan. Dia mengklaim bahwa dugaan kecurangan pemilu pada November belum ditangani atas perintah militer.
"Tujuan kami adalah mengadakan pemilihan dan menyerahkan kekuasaan kepada partai pemenang," ucapnya dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Sputnik pada Selasa (16/2/2021).
Mengomentari demonstrasi terbaru di Yangon, Zaw mencatat bahwa demonstran menghasut kekerasan terhadap polisi selama unjuk rasa.
"Dalam salah satu serangan, salah satu petugas polisi tewas karena luka-lukanya," ujarnya.
Ketika ditanya tentang penahanan Suu Kyi, Zaw mengatakan bahwa pejabat akan memutuskan masalah tersebut sesuai dengan konstitusi.
Dia menekankan bahwa Myanmar kemungkinan akan berpegang pada konstitusi 2008. Dokumen tersebut, yang mulai berlaku lebih dari satu dekade lalu dan diamandemen pada 2015, menyediakan sekitar seperempat kursi di parlemen untukperwira militer.
Juru bicara militer Myanmar, Zaw Min Tun menuturkan bahwa penahanan para pemimpin sipil, termasuk Aung San Suu Kyi juga adalah sesuatu yang harus dilakukan. Dia mengklaim bahwa dugaan kecurangan pemilu pada November belum ditangani atas perintah militer.
"Tujuan kami adalah mengadakan pemilihan dan menyerahkan kekuasaan kepada partai pemenang," ucapnya dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Sputnik pada Selasa (16/2/2021).
Mengomentari demonstrasi terbaru di Yangon, Zaw mencatat bahwa demonstran menghasut kekerasan terhadap polisi selama unjuk rasa.
"Dalam salah satu serangan, salah satu petugas polisi tewas karena luka-lukanya," ujarnya.
Ketika ditanya tentang penahanan Suu Kyi, Zaw mengatakan bahwa pejabat akan memutuskan masalah tersebut sesuai dengan konstitusi.
Dia menekankan bahwa Myanmar kemungkinan akan berpegang pada konstitusi 2008. Dokumen tersebut, yang mulai berlaku lebih dari satu dekade lalu dan diamandemen pada 2015, menyediakan sekitar seperempat kursi di parlemen untukperwira militer.
(esn)