Ada Bukti 'Kredibel' China Lakukan Genosida Terhadap Muslim Uighur

LONDON - Sebuah penilaian hukum baru yang diterbitkan di Inggris telah menyimpulkan bahwa ada "kasus yang sangat kredibel" bahwa China melakukan genosida terhadap komunitas Muslim Uighur .

Dokumen setebal 100 halaman, yang ditulis oleh para pengacara top di Essex Court Chambers di London dan pertama kali dilaporkan oleh BBC, dianggap sebagai penilaian hukum formal pertama di Inggris atas aktivitas Beijing di provinsi barat Xinjiang.

"Berdasarkan bukti yang telah kita lihat, opini ini menyimpulkan bahwa ada kasus yang sangat kredibel bahwa tindakan yang dilakukan oleh pemerintah China terhadap orang-orang Uighur di Daerah Otonomi Uighur Xinjiang merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan genosida," kata dokumen itu seperti dikutip Al Araby dari BBC, Selasa (9/2/2021).



Pendapat ini didasarkan pada penilaian hukum selama enam bulan dari bukti yang tersedia untuk umum dari pemerintah, organisasi internasional, cendekiawan dan media.

Jaringan Tindakan Hukum Global, kelompok kampanye hak asasi manusia, Kongres Uighur Dunia, dan Proyek Hak Asasi Manusia Uighur bersama-sama menugaskan penilaian tersebut.

Laporan tersebut termasuk kesaksian langsung dari saksi, citra satelit dan kebocoran oleh pemerintah China, memberikan bukti untuk perbudakan, penyiksaan, pemerkosaan, sterilisasi paksa dan penganiayaan terhadap orang Uighur, termasuk administrasi sengatan listrik dan perampasan makanan.

Baca juga: China: Ekstremisme Membuat Wanita Uighur Jadi 'Mesin Pembuat Bayi'

"Bukti untuk sterilisasi paksa massal sebagai bagian dari rencana pengendalian populasi jelas merupakan bentuk perilaku genosida," kata pendapat itu.

"Hal yang sama berlaku untuk pemindahan paksa anak-anak dari satu kelompok ke kelompok lain, termasuk menjadikan mereka diadopsi oleh keluarga etnis Han," sambungnya.

Penilaian tersebut juga menganggap Presiden China Xi Jingping dan dua pejabat bertanggung jawab atas kejahatan terhadap kemanusiaan, menunjuk pada keseluruhan arah kebijakan negara pemimpin China itu dan peran pejabat tersebut dalam merancang dan melaksanakan kebijakan itu.

Baca juga: Korban Kamp Uighur Ungkap Penyiksaan Mengerikan China, Termasuk Diperkosa

Menurut pendapatnya, dokumen tersebut tidak memiliki legal standing tetapi dapat digunakan sebagai dasar tindakan hukum.

Menurut BBC, dokumen ini mungkin menawarkan road map bagi hakim Inggris untuk diikuti jika parlemen London setuju untuk mengizinkan Pengadilan Tinggi memutuskan masalah genosida.

Anggota parlemen akan memberikan suara pada undang-undang baru pada hari Selasa.

Baca juga: Rezim Erdogan Dituding 'Jual' Uighur dengan Imbalan Vaksin China

Pemerintah Inggris sejauh ini telah berhenti menggunakan istilah "genosida", dengan alasan hanya pengadilan yang dapat membuat definisi hukum tersebut.

Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS) di bawah mantan Presiden Donald Trump memutuskan bahwa Beijing sedang melakukan genosida di Xinjiang, di mana kelompok-kelompok hak asasi mengatakan lebih dari satu juta orang Uighur dan sebagian besar kelompok Muslim berbahasa Turki lainnya telah ditangkap di kamp-kamp internir.

Menteri Luar Negeri AS yang baru Anthony Blinken dilaporkan mengungkapkan pandangan yang sama dalam percakapan pertama antara para pejabat tinggi AS dan China sejak Presiden Joe Biden menjabat.

Baca juga: Menlu AS Blinken Tekan China Soal Xinjiang dan Hong Kong

Sehari sebelumnya, AS dan Inggris bersumpah untuk bertindak setelah penyelidikan BBC merinci laporan mengerikan tentang penyiksaan dan kekerasan terhadap wanita Uighur di kamp-kamp China.

Kementerian Luar Negeri China mengecam laporan BBC itu, menyebutnya sebagai laporan yang "salah".

Pemerintah China telah mengakui keberadaan kamp-kamp tersebut tetapi mengatakan itu adalah pusat pelatihan kejuruan yang bertujuan untuk mengurangi daya tarik ekstremisme dan separatisme. China dengan tegas membantah tuduhan pelecehan.