Indonesia Tak Nyaman dengan Sepak Terjang China di Laut China Selatan
Sabtu, 06 Februari 2021 - 08:44 WIB
loading...
A
A
A
Indonesia tidak memiliki klaim perairan yang disengketakan di Laut China Selatan, tetapi klaim Beijing atas wilayah yang secara hukum diakui sebagai dalam zona ekonomi eksklusif (ZEE) Indonesia—termasuk perairan di sekitar Kepulauan Natuna—menjadi sumber ketegangan dalam hubungan bilateral.
Indonesia dan Vietnam juga masih menegosiasikan batas batas laut mereka, mengingat bagian selatan ZEE Vietnam berbatasan dengan Kepulauan Natuna.
Baca juga : Masuk Daftar Hitam AS, Ponsel Xiaomi di China Diterpa Isu Layanan Google
Meskipun Bakamla bukan bagian dari angkatan bersenjata Indonesia—yang berada di bawah naungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan—pandangan bahwa China merupakan ancaman yang semakin besar terhadap kedaulatan Indonesia ada di dalam jajaran militer Indonesia.
Sebuah artikel bulan Desember 2020 dalam buletin Sekolah Staf Umum dan Komando Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat atau Seskoad—sekolah pascasarjana terkemuka untuk perwira Angkatan Darat Indonesia yang bercita-cita untuk karier militer tingkat tinggi— menyimpulkan; "Serangan militer China di Kepulauan Natuna sangat dekat, karena mereka memiliki niat dan kemampuan militer untuk melakukan serangan semacam itu dari markas mereka di Kepulauan Spratly."
China mengatakan tahun lalu bahwa mereka telah membentuk "distrik administratif" di rantai pulau Laut China Selatan yang disengketakan yang dikenal sebagai Paracels dan Spratly. Dikatakan bahwa keduanya berada di bawah kendali maritim kota Sansha di Pulau Hainan.
Paracel diklaim oleh Vietnam tetapi diduduki oleh China setelah invasi tahun 1974 yang menggusur pasukan Vietnam Selatan, menewaskan puluhan orang. Ada klaim yang tumpang tindih terhadap Spratly, termasuk oleh Malaysia, Filipina, Taiwan, dan Brunei Darussalam.
Baca juga: Kapal Perusak AS Berlayar Dekat Paracel, Langsung Diusir Militer China
Artikel dalam buletin Seskoad, yang ditulis oleh tim penulis tak dikenal dari dalam akademi, mengatakan China akan mencaplok Kepulauan Natuna untuk memanfaatkan cadangan gas alam di sana jika pemerintah Indonesia tidak mengabulkan permintaan China untuk bersama-sama memproduksi bahan gas alam cair (LNG) dari cadangan di kawasan.
Artikel itu menambahkan bahwa pendudukan akan "cepat, masif dan akurat", dimulai sebagai "operasi intelijen strategis" sebelum berkembang menjadi "pemboman udara dari Kepulauan Spratly, dilanjutkan dengan blokade laut dan diakhiri dengan serangan amfibi," di mana tentara China akan pergi dari kapal perang utama yang berlabuh di laut ke kepulauan Natuna dan pulau-pulau tetangga Anambas.
Artikel tersebut mengatakan bahwa untuk mencegah hal ini terjadi, Indonesia harus meningkatkan alat utama sistem senjata (alutsista), mengintegrasikan kemampuan semua cabang militernya, dan agar Angkatan Darat dapat menunjukkan kekuatannya di Kepulauan Anambas, di antara tindakan pencegahan yang direkomendasikan.
Tetapi para analis memperingatkan agar tidak menafsirkan artikel tersebut sebagai indikasi bahwa militer siap berperang.
Indonesia dan Vietnam juga masih menegosiasikan batas batas laut mereka, mengingat bagian selatan ZEE Vietnam berbatasan dengan Kepulauan Natuna.
Baca juga : Masuk Daftar Hitam AS, Ponsel Xiaomi di China Diterpa Isu Layanan Google
Meskipun Bakamla bukan bagian dari angkatan bersenjata Indonesia—yang berada di bawah naungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan—pandangan bahwa China merupakan ancaman yang semakin besar terhadap kedaulatan Indonesia ada di dalam jajaran militer Indonesia.
Sebuah artikel bulan Desember 2020 dalam buletin Sekolah Staf Umum dan Komando Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat atau Seskoad—sekolah pascasarjana terkemuka untuk perwira Angkatan Darat Indonesia yang bercita-cita untuk karier militer tingkat tinggi— menyimpulkan; "Serangan militer China di Kepulauan Natuna sangat dekat, karena mereka memiliki niat dan kemampuan militer untuk melakukan serangan semacam itu dari markas mereka di Kepulauan Spratly."
China mengatakan tahun lalu bahwa mereka telah membentuk "distrik administratif" di rantai pulau Laut China Selatan yang disengketakan yang dikenal sebagai Paracels dan Spratly. Dikatakan bahwa keduanya berada di bawah kendali maritim kota Sansha di Pulau Hainan.
Paracel diklaim oleh Vietnam tetapi diduduki oleh China setelah invasi tahun 1974 yang menggusur pasukan Vietnam Selatan, menewaskan puluhan orang. Ada klaim yang tumpang tindih terhadap Spratly, termasuk oleh Malaysia, Filipina, Taiwan, dan Brunei Darussalam.
Baca juga: Kapal Perusak AS Berlayar Dekat Paracel, Langsung Diusir Militer China
Artikel dalam buletin Seskoad, yang ditulis oleh tim penulis tak dikenal dari dalam akademi, mengatakan China akan mencaplok Kepulauan Natuna untuk memanfaatkan cadangan gas alam di sana jika pemerintah Indonesia tidak mengabulkan permintaan China untuk bersama-sama memproduksi bahan gas alam cair (LNG) dari cadangan di kawasan.
Artikel itu menambahkan bahwa pendudukan akan "cepat, masif dan akurat", dimulai sebagai "operasi intelijen strategis" sebelum berkembang menjadi "pemboman udara dari Kepulauan Spratly, dilanjutkan dengan blokade laut dan diakhiri dengan serangan amfibi," di mana tentara China akan pergi dari kapal perang utama yang berlabuh di laut ke kepulauan Natuna dan pulau-pulau tetangga Anambas.
Artikel tersebut mengatakan bahwa untuk mencegah hal ini terjadi, Indonesia harus meningkatkan alat utama sistem senjata (alutsista), mengintegrasikan kemampuan semua cabang militernya, dan agar Angkatan Darat dapat menunjukkan kekuatannya di Kepulauan Anambas, di antara tindakan pencegahan yang direkomendasikan.
Tetapi para analis memperingatkan agar tidak menafsirkan artikel tersebut sebagai indikasi bahwa militer siap berperang.
Lihat Juga :
