Beranda
Nasional
Internasional
Metro
Daerah
Lifestyle
Sports
Ekonomi Bisnis
Teknologi
Sains
Otomotif
Edukasi
Kalam
GenSINDO
Infografis
Video
Foto
Indeks
Joe Biden Tuntut Para Jenderal Myanmar Lepaskan Kekuasaan
loading...
Presiden Amerika Serikat Joe Biden menuntut militer Myanmar melepaskan kekuasaan yang mereka rebut melalui kudeta. Foto/REUTERS
A
A
A
WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden menuntut para jenderal Myanmar untuk melepaskan kekuasaan dan membebaskan para pemimpin sipil yang ditahan dalam kudeta Senin lalu. Washington menyatakan sedang mempertimbangkan untuk menjatuhkan sanksi.
Washington telah memimpin kecaman internasional atas kudeta militer Myanmar hari Senin, yang membuat para pemimpin demokrasi termasuk Aung San Suu Kyi ditahan. Kudeta telah memicu kekhawatiran bahwa militer akan menyeret 54 juta orang negara itu kembali ke dekade pemerintahan junta yang mengubah Myanmar menjadi salah satu negara paling miskin dan represif di Asia.
“Tidak ada keraguan: Dalam demokrasi, kekuatan seharusnya tidak pernah berusaha untuk mengesampingkan keinginan rakyat atau berusaha untuk menghapus hasil pemilu yang kredibel,” kata Biden di Washington dalam pidato kebijakan luar negeri pertamanya sebagai presiden.
"Militer Burma harus melepaskan kekuasaan yang telah mereka rebut, membebaskan para pendukung dan aktivis serta pejabat yang telah mereka tangkap, mencabut pembatasan dalam telekomunikasi, dan menahan diri dari kekerasan," lanjut Biden seperti dikutip AFP, Jumat (5/2/2021). Burma adalah nama lain untuk Myanmar.
Biden berbicara beberapa jam setelah penasihat keamanan nasionalnya, Jake Sullivan, mengatakan Gedung Putih sedang mempertimbangkan sanksi khusus yang ditargetkan baik pada individu maupun entitas yang dikendalikan oleh militer yang memperkaya militer. Dia tidak memberikan rincian lebih lanjut.
Ancaman sanksi AS muncul setelah para jenderal Myanmar memerintahkan penyedia internet untuk membatasi akses ke Facebook, karena orang-orang berbondong-bondong ke media sosial untuk menyuarakan oposisi dan berbagi rencana untuk pembangkangan.
Aplikasi milik Facebook seperti Instagram dan WhatsApp juga ikut terganggu.
"Kami memiliki kekuatan digital...jadi kami telah menggunakan ini sejak hari pertama untuk menentang junta militer," kata aktivis Thinzar Shunlei Yi, yang berada di balik apa yang disebut "Gerakan Pembangkangan Sipil" yang menyebar di seluruh platform media sosial.
Washington telah memimpin kecaman internasional atas kudeta militer Myanmar hari Senin, yang membuat para pemimpin demokrasi termasuk Aung San Suu Kyi ditahan. Kudeta telah memicu kekhawatiran bahwa militer akan menyeret 54 juta orang negara itu kembali ke dekade pemerintahan junta yang mengubah Myanmar menjadi salah satu negara paling miskin dan represif di Asia.
“Tidak ada keraguan: Dalam demokrasi, kekuatan seharusnya tidak pernah berusaha untuk mengesampingkan keinginan rakyat atau berusaha untuk menghapus hasil pemilu yang kredibel,” kata Biden di Washington dalam pidato kebijakan luar negeri pertamanya sebagai presiden.
"Militer Burma harus melepaskan kekuasaan yang telah mereka rebut, membebaskan para pendukung dan aktivis serta pejabat yang telah mereka tangkap, mencabut pembatasan dalam telekomunikasi, dan menahan diri dari kekerasan," lanjut Biden seperti dikutip AFP, Jumat (5/2/2021). Burma adalah nama lain untuk Myanmar.
Biden berbicara beberapa jam setelah penasihat keamanan nasionalnya, Jake Sullivan, mengatakan Gedung Putih sedang mempertimbangkan sanksi khusus yang ditargetkan baik pada individu maupun entitas yang dikendalikan oleh militer yang memperkaya militer. Dia tidak memberikan rincian lebih lanjut.
Ancaman sanksi AS muncul setelah para jenderal Myanmar memerintahkan penyedia internet untuk membatasi akses ke Facebook, karena orang-orang berbondong-bondong ke media sosial untuk menyuarakan oposisi dan berbagi rencana untuk pembangkangan.
Aplikasi milik Facebook seperti Instagram dan WhatsApp juga ikut terganggu.
"Kami memiliki kekuatan digital...jadi kami telah menggunakan ini sejak hari pertama untuk menentang junta militer," kata aktivis Thinzar Shunlei Yi, yang berada di balik apa yang disebut "Gerakan Pembangkangan Sipil" yang menyebar di seluruh platform media sosial.
Explore More