Kudeta Myanmar, Dewan Keamanan PBB Akan Adakan Pertemuan Darurat

"Apa yang kami miliki di Myanmar adalah penguncian yang sangat sistematis terhadap orang-orang yang percaya pada demokrasi, yang telah memajukan hak asasi manusia. Para pemimpin pemerintah dari Aung San Suu Kyi dan banyak rekannya dalam penggerebekan dini hari ini, pemutusan komunikasi kemarin (pada hari Minggu) di seluruh negeri, pengurungan para pemimpin yang bisa meningkatkan oposisi di jalanan. Jadi ini benar-benar kudeta. Mereka telah mengunci negara ini," kata pelapor khusus PBB itu.

Terkait pertemuan ini, masih harus dilihat bagaimana China dan Rusia sebagai anggota DK PBB akan bertindak dalam pertemuan tersebut.



Kedua kekuatan dunia itu sebagian besar melindungi Myanmar dari tindakan signifikan dari DK PBB menyusul tindakan keras militer pada 2017 lalu yang menyebabkan lebih dari 700.000 Muslim Rohingya melarikan diri dari Myanmar ke Bangladesh.

Rusia dan China sama-sama memiliki hak veto di DK PBB, bersama dengan Prancis, Inggris, dan Amerika Serikat (AS).

China sejauh ini menolak untuk mengkritik kudeta di Myanmar dan malah meminta semua pihak untuk menyelesaikan perbedaan.



Tentara Myanmar merebut kekuasaan negara itu dalam kudeta tak berdarah, menangkap Aung San Suu Kyi dan pemimpin sipil lainnya yang terpilih secara demokratis.

Militer juga memberlakukan keadaan darurat selama satu tahun, yang memicu kemarahan internasional.

Para jenderal membenarkan kudeta tersebut dengan menuduh kecurangan dalam pemilihan umum November lalu di negara itu yang membuat partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) Aung San Suu Kyi menang telak.