Nasib Suu Kyi: Bintang Demokrasi, Tutup Mata Genosida Rohingya, Dikudeta Militer
Senin, 01 Februari 2021 - 13:13 WIB
loading...
A
A
A
17 Oktober 2020
Komisi pemilu Myanmar membatalkan pemungutan suara di sebagian besar Negara Bagian Rakhine, di mana pertempuran antara pasukan pemerintah dengan pasukan pemberontk AA telah menewaskan puluhan orang dan membuat puluhan ribu orang mengungsi. "Beberapa daerah tidak dalam posisi untuk mengadakan pemilihan yang bebas dan adil," kata komisi tersebut kala itu.
3 November 2020
Panglima Militer Jenderal Min Aung Hlaing mengatakan pemerintah sipil membuat "kesalahan yang tidak dapat diterima" menjelang pemilu, sebuah peringatan kedua dalam dua hari tentang potensi bias dalam kecurangan pemungutan suara. Suu Kyi, melalui Facebook, menyerukan semua pihak tenang dan mendesak para pemilih untuk tidak diintimidasi.
9 November 2020
NLD mengklaim kemenangan telak dalam pemilu parlemen. Juru bicara NLD, Myo Nyunt, mengatakan perolehan kursi parlemen oleh NLD diharapkan melampui 390.
11 November 2020
Oposisi utama, Partai Pembangunan dan Solidaritas Persatuan (USDP) yang didukung militer, menuntut pemilihan ulang dan menyerukan bantuan militer untuk memastikan keadilan. USDP menuduh ada kecurangan dalam pemungutan suara pemilu.
13 November 2020
NLD mengatakan akan berupaya membentuk pemerintahan persatuan nasional setelah hasil pemilu resmi menunjukkan bahwa mereka dengan mudah memenangkan kursi parlemen yang cukup untuk membentuk pemerintahan berikutnya.
26 Januari 2021
Juru bicara militer Angkatan Darat Brigadir Jenderal Zaw Min Tun memperingatkan pihaknya akan "mengambil tindakan" jika sengketa pemilu tidak diselesaikan dan menolak untuk mengesampingkan adanya kudeta, meminta komisi pemilu untuk menyelidiki daftar pemilih yang dikatakan mengandung ketidaksesuaian.
28 Januari 2021
Komisi pemilu menolak tuduhan adanya penipuan suara, dengan mengatakan tidak ada kesalahan yang cukup besar untuk memengaruhi kredibilitas suara dalam pemilu.
30 Januari 2021
Militer Myanmar mengatakan akan melindungi dan mematuhi konstitusi dan bertindak sesuai hukum. Demonstrasi pro-militer diadakan di beberapa kota besar, termasuk Yangon. Keesokan harinya, tentara "dengan tegas menyangkal" menghalangi transisi demokrasi dalam sebuah pernyataan di Facebook.
1 Februari 2021
Suu Kyi, Presiden U Win Myint dan tokoh senior lainnya dari partai yang berkuasa ditahan dalam penggerebekan dini hari. Internet dan beberapa layanan telepon terputus di Yangon dan tentara terlihat dikerahkan di luar balai kota. Meski tidak mengonfirmasi, militer telah mengambil alih kekuasaan alias kudeta terhadap pemerintah yang secara de facto dipimpin Suu Kyi.
Komisi pemilu Myanmar membatalkan pemungutan suara di sebagian besar Negara Bagian Rakhine, di mana pertempuran antara pasukan pemerintah dengan pasukan pemberontk AA telah menewaskan puluhan orang dan membuat puluhan ribu orang mengungsi. "Beberapa daerah tidak dalam posisi untuk mengadakan pemilihan yang bebas dan adil," kata komisi tersebut kala itu.
3 November 2020
Panglima Militer Jenderal Min Aung Hlaing mengatakan pemerintah sipil membuat "kesalahan yang tidak dapat diterima" menjelang pemilu, sebuah peringatan kedua dalam dua hari tentang potensi bias dalam kecurangan pemungutan suara. Suu Kyi, melalui Facebook, menyerukan semua pihak tenang dan mendesak para pemilih untuk tidak diintimidasi.
9 November 2020
NLD mengklaim kemenangan telak dalam pemilu parlemen. Juru bicara NLD, Myo Nyunt, mengatakan perolehan kursi parlemen oleh NLD diharapkan melampui 390.
11 November 2020
Oposisi utama, Partai Pembangunan dan Solidaritas Persatuan (USDP) yang didukung militer, menuntut pemilihan ulang dan menyerukan bantuan militer untuk memastikan keadilan. USDP menuduh ada kecurangan dalam pemungutan suara pemilu.
13 November 2020
NLD mengatakan akan berupaya membentuk pemerintahan persatuan nasional setelah hasil pemilu resmi menunjukkan bahwa mereka dengan mudah memenangkan kursi parlemen yang cukup untuk membentuk pemerintahan berikutnya.
26 Januari 2021
Juru bicara militer Angkatan Darat Brigadir Jenderal Zaw Min Tun memperingatkan pihaknya akan "mengambil tindakan" jika sengketa pemilu tidak diselesaikan dan menolak untuk mengesampingkan adanya kudeta, meminta komisi pemilu untuk menyelidiki daftar pemilih yang dikatakan mengandung ketidaksesuaian.
28 Januari 2021
Komisi pemilu menolak tuduhan adanya penipuan suara, dengan mengatakan tidak ada kesalahan yang cukup besar untuk memengaruhi kredibilitas suara dalam pemilu.
30 Januari 2021
Militer Myanmar mengatakan akan melindungi dan mematuhi konstitusi dan bertindak sesuai hukum. Demonstrasi pro-militer diadakan di beberapa kota besar, termasuk Yangon. Keesokan harinya, tentara "dengan tegas menyangkal" menghalangi transisi demokrasi dalam sebuah pernyataan di Facebook.
1 Februari 2021
Suu Kyi, Presiden U Win Myint dan tokoh senior lainnya dari partai yang berkuasa ditahan dalam penggerebekan dini hari. Internet dan beberapa layanan telepon terputus di Yangon dan tentara terlihat dikerahkan di luar balai kota. Meski tidak mengonfirmasi, militer telah mengambil alih kekuasaan alias kudeta terhadap pemerintah yang secara de facto dipimpin Suu Kyi.
(min)
Lihat Juga :
