Australia Kecam Militer Myanmar yang Diduga Mengudeta Suu Kyi
loading...
Menteri Luar Negeri Australia Marise Payne mengecam militer Myanmar yang diduga melakukan kudeta terhadap pemerintah sipil pimpinan Aung San Suu Kyi. Foto/REUTERS
A
A
A
SYDNEY - Pemerintah Australia mengecam tindakan militer Myanmar yang diduga mengudeta pemerintah sipil yang secara de facto dipimpin Aung San Suu Kyi . Selain pemimpin perempuan tersebut, Presiden Win Myint juga ditangkap para tentara dari rumah mereka dini hari tadi.
Menteri Luar Negeri Australia Marise Payne mengatakan bahwa dia sangat prihatin dengan laporan kudeta militer di negara Asia Tenggara tersebut.
"Pemerintah Australia sangat prihatin atas laporan bahwa militer Myanmar sekali lagi berusaha untuk menguasai Myanmar dan telah menahan Penasihat Negara Daw Aung San Suu Kyi dan Presiden U Win Myint," bunyi pernyataan Payne, seperti dikutip news.com.au.
“Australia adalah pendukung lama Myanmar dan transisi demokrasinya. Kami menyerukan kepada militer untuk menghormati supremasi hukum, untuk menyelesaikan perselisihan melalui mekanisme yang sah dan untuk segera membebaskan semua pemimpin sipil dan orang lain yang telah ditahan secara tidak sah," lanjut Payne.
“Kami sangat mendukung berkumpulnya kembali Majelis Nasional secara damai, sesuai dengan hasil pemilihan umum (pemilu) November 2020," imbuh diplomat top Australia tersebut.
Aksi militer Myanmar ini terjadi setelah partainya Suu Kyi, Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) mendapatkan kemenangan telak pada pemilu 8 November 2020. Parlemen baru negara itu sedianya akan bersidang untuk pertama kalinya hari ini.
Militer Myanmar telah menolak hasil pemilu, dengan mengklaim adanya kecurangan yang meluas. Militer setempat pada pekan lalu menolak untuk mengesampingkan kemungkinan kudeta.
Panglima Militer Jenderal Min Aung Hlaing sebelumnya mengatakan pencabutan konstitusi bisa perlu dilakukan dalam keadaan tertentu.
Menteri Luar Negeri Australia Marise Payne mengatakan bahwa dia sangat prihatin dengan laporan kudeta militer di negara Asia Tenggara tersebut.
"Pemerintah Australia sangat prihatin atas laporan bahwa militer Myanmar sekali lagi berusaha untuk menguasai Myanmar dan telah menahan Penasihat Negara Daw Aung San Suu Kyi dan Presiden U Win Myint," bunyi pernyataan Payne, seperti dikutip news.com.au.
“Australia adalah pendukung lama Myanmar dan transisi demokrasinya. Kami menyerukan kepada militer untuk menghormati supremasi hukum, untuk menyelesaikan perselisihan melalui mekanisme yang sah dan untuk segera membebaskan semua pemimpin sipil dan orang lain yang telah ditahan secara tidak sah," lanjut Payne.
“Kami sangat mendukung berkumpulnya kembali Majelis Nasional secara damai, sesuai dengan hasil pemilihan umum (pemilu) November 2020," imbuh diplomat top Australia tersebut.
Aksi militer Myanmar ini terjadi setelah partainya Suu Kyi, Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) mendapatkan kemenangan telak pada pemilu 8 November 2020. Parlemen baru negara itu sedianya akan bersidang untuk pertama kalinya hari ini.
Militer Myanmar telah menolak hasil pemilu, dengan mengklaim adanya kecurangan yang meluas. Militer setempat pada pekan lalu menolak untuk mengesampingkan kemungkinan kudeta.
Panglima Militer Jenderal Min Aung Hlaing sebelumnya mengatakan pencabutan konstitusi bisa perlu dilakukan dalam keadaan tertentu.
(min)
Lihat Juga :
