Biden Tinjau Ulang Tudingan China Lakukan Genosida

WASHINGTON - Pemerintahan Joe Biden tengah meninjau ulang keputusan pemerintah sebelumnya yang menuding China telah melakukan genosida terhadap kelompok minoritas Muslim Uighur . Itu dilakukan karena kekhawatiran bahwa tudingan tersebut tidak dilakukan sesuai dengan prosedur yang benar.

Linda Thomas-Greenfield, sosok yang dipilih Presiden Joe Biden untuk mewakili Amerika Serikat (AS) di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), mengatakan selama sidang konfirmasi di Senat bahwa perlakuan China terhadap etnis Uighur mengerikan tetapi menuduh Beijing melakukan genosida sedang ditinjau.

"Saya pikir Departemen Luar Negeri sedang meninjau itu sekarang karena semua prosedur tidak diikuti dan saya pikir mereka ingin memastikan bahwa mereka (prosedur) dipatuhi untuk memastikan bahwa tuduhan itu benar adanya," jelasnya menanggapi pertanyaan dari Senator Marco Rubio seperti dikutip dari The Hill, Kamis (28/1/2021).



Thomas-Greenfield, dalam rapat dengar pendapatnya, menggambarkan perlakuan China terhadap kelompok minoritas ini mengerikan dan menekankan bahwa peninjauan tersebut tidak mempertanyakan bukti yang mendukung tuduhan genosida, tetapi memastikan AS mengikuti prosedur yang tepat dalam membuat tuduhan seperti itu.

"Apa yang terjadi dengan etnis Uighur sangat menghebohkan dan kita harus mengenalinya apa adanya," ujarnya.

“Saya hidup dan mengalami serta menyaksikan genosida di Rwanda. Jadi saya tahu seperti apa bentuknya. Dan saya tahu seperti apa rasanya. Dan ini terasa seperti itu. Kita hanya perlu menyebutnya apa adanya,” tukasnya.



Mantan Menteri Luar Negeri Mike Pompeo satu hari sebelum pelantikan Biden mengumumkan bahwa AS akan mengakui penindasan China sebagai genosida terhadap etnis Uighur dan kelompok lain seperti etnis Kazakh dan etnis Kirgiz, dan bahwa tindakan yang didokumentasikan sama dengan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Ini termasuk penahanan sewenang-wenang di kamp konsentrasi; sterilisasi paksa; penyiksaan; kerja paksa dan pembatasan kebebasan berekspresi dan beragama.

Tuduhan itu disambut baik oleh kelompok-kelompok hak asasi manusia tetapi dipandang sebagai keputusan kebijakan menit terakhir untuk memperkuat warisan Pompeo mengambil garis keras terhadap China pada saat Beijing diidentifikasi sebagai ancaman keamanan nasional terbesar yang dihadapi Amerika Serikat dan demokrasi Barat.