Meski Bersatu, Republik Gagal Hadang Sidang Pemakzulan Trump
Rabu, 27 Januari 2021 - 06:51 WIB
loading...
A
A
A
Baca juga: Pakar Nilai Keputusan Trump Tidak Beri Pengampunan Kepada Dirinya sebagai Langkah Tepat
Trump adalah satu-satunya presiden AS yang telah dimakzulkan oleh DPR dua kali dan yang pertama menghadapi persidangan setelah meninggalkan kekuasaan, dengan kemungkinan didiskualifikasi dari jabatan publik di masa depan jika terbukti bersalah oleh dua pertiga Senat AS.
Trump dibebaskan dari pemakzulan oleh Senat yang saat itu dikendalikan Partai Republik pada Februari lalu atas tuduhan penyalahgunaan kekuasaan dan menghalangi Kongres yang timbul dari permintaannya agar Ukraina menyelidiki saingannya dari Partai Demokrat Joe Biden dan putranya.
DPR menyetujui satu artikel pemakzulan - setara dengan dakwaan dalam pengadilan pidana - pada 13 Januari, menuduhnya menghasut pemberontakan dengan pidato yang menghasut pendukungnya sebelum mereka menyerbu Capitol. Seorang petugas polisi dan empat orang lainnya tewas dalam penyerbuan itu.
Tapi mencapai ambang dua pertiga yang dibutuhkan untuk memakzulan Trump akan menjadi pendakian yang curam bagi Partai Demokrat. Trump tetap menjadi kekuatan yang kuat di antara Partai Republik dan para pendukungnya telah berjanji untuk mengajukan tantangan pemilu kepada anggota parlemen di partai yang mendukung hukuman tersebut.
Beberapa politisi Republik mengkritik klaim palsu Trump tentang kecurangan pemilu dan upayanya yang gagal untuk membatalkan kemenangan pemilihan Biden pada pemilu presiden 3 November lalu. Tetapi tidak ada Senator dari Partai Republik yang mengatakan secara pasti bahwa mereka berencana untuk memilih untuk menghukumnya.
Baca juga: Biden Pasrahkan Pemakzulan Trump ke Senat Meski Sudah Lengser
Meskipun Konstitusi meminta ketua hakim untuk memimpin persidangan pemakzulan presiden, namun seorang senatorlah yang akan memimpin ketika yang dimakzulkan bukanlah presiden saat ini, kata sumber Senat. Pertama kali terpilih ke majelis pada tahun 1974, Leahy (80) adalah Senator Partai Demokrat paling senior di majelis dan memegang gelar presiden Senat pro tempore.
Sembilan anggota DPR Demokrat yang akan menjabat sebagai jaksa mengatur persidangan pada hari Senin dengan menyampaikan artikel pemakzulan ke Senat.
Trump adalah satu-satunya presiden AS yang telah dimakzulkan oleh DPR dua kali dan yang pertama menghadapi persidangan setelah meninggalkan kekuasaan, dengan kemungkinan didiskualifikasi dari jabatan publik di masa depan jika terbukti bersalah oleh dua pertiga Senat AS.
Trump dibebaskan dari pemakzulan oleh Senat yang saat itu dikendalikan Partai Republik pada Februari lalu atas tuduhan penyalahgunaan kekuasaan dan menghalangi Kongres yang timbul dari permintaannya agar Ukraina menyelidiki saingannya dari Partai Demokrat Joe Biden dan putranya.
DPR menyetujui satu artikel pemakzulan - setara dengan dakwaan dalam pengadilan pidana - pada 13 Januari, menuduhnya menghasut pemberontakan dengan pidato yang menghasut pendukungnya sebelum mereka menyerbu Capitol. Seorang petugas polisi dan empat orang lainnya tewas dalam penyerbuan itu.
Tapi mencapai ambang dua pertiga yang dibutuhkan untuk memakzulan Trump akan menjadi pendakian yang curam bagi Partai Demokrat. Trump tetap menjadi kekuatan yang kuat di antara Partai Republik dan para pendukungnya telah berjanji untuk mengajukan tantangan pemilu kepada anggota parlemen di partai yang mendukung hukuman tersebut.
Beberapa politisi Republik mengkritik klaim palsu Trump tentang kecurangan pemilu dan upayanya yang gagal untuk membatalkan kemenangan pemilihan Biden pada pemilu presiden 3 November lalu. Tetapi tidak ada Senator dari Partai Republik yang mengatakan secara pasti bahwa mereka berencana untuk memilih untuk menghukumnya.
Baca juga: Biden Pasrahkan Pemakzulan Trump ke Senat Meski Sudah Lengser
Meskipun Konstitusi meminta ketua hakim untuk memimpin persidangan pemakzulan presiden, namun seorang senatorlah yang akan memimpin ketika yang dimakzulkan bukanlah presiden saat ini, kata sumber Senat. Pertama kali terpilih ke majelis pada tahun 1974, Leahy (80) adalah Senator Partai Demokrat paling senior di majelis dan memegang gelar presiden Senat pro tempore.
Sembilan anggota DPR Demokrat yang akan menjabat sebagai jaksa mengatur persidangan pada hari Senin dengan menyampaikan artikel pemakzulan ke Senat.
(ber)
Lihat Juga :
