Iran Memasukkan Trump dan Para Pejabat AS dalam Daftar Hitam
loading...
Presiden AS Donald Trump. Foto/REUTERS
A
A
A
TEHERAN - Iran memasukkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dan beberapa pejabat senior serta mantan pejabat AS dalam daftar hitam.
Teheran menyatakan langkah itu terkait tindakan "teroris dan anti-hak asasi manusia". Langkah ini secara luas dianggap lebih bersifat simbolis.
Tindakan Teheran yang diumumkan pada hari terakhir pemerintahan Trump itu memungkinkan penyitaan aset apa pun di Iran dari individu-individu yang terkena sanksi.
Belum ada laporan tentang aset semacam itu, jadi langkah tersebut kemungkinan tidak akan berdampak finansial pada presiden atau pejabat AS yang akan segera melepas jabatan.
Lihat infografis: Jelang Pelantikan Biden, Toko Senjata di Amerika Serikat Laris
Pemerintahan Trump menghujani berbagai sanksi pada para pejabat, politisi dan perusahaan Iran setelah menarik AS dari kesepakatan nuklir Iran 2015 dengan kekuatan dunia.
Lihat video: Sampah Banjir Bandang di Puncak Mulai Tiba di Pintu Air Manggarai
“Di antara para pejabat yang diberi sanksi oleh Iran adalah Menteri Luar Negeri (Menlu) Mike Pompeo, mantan Menteri Pertahanan Mark Esper, Pelaksana Menteri Pertahanan Christopher Miller dan Menteri Keuangan Steven Mnuchin,” ungkap pernyataan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Iran.
Orang-orang yang masuk daftar hitam itu termasuk Direktur Badan Intelijen Pusat Gina Haspel, mantan Penasihat Keamanan Nasional John Bolton, mantan utusan AS untuk Iran Brian Hook, Perwakilan khusus Washington untuk Iran dan Venezuela Elliott Abrams, pejabat sanksi Departemen Keuangan AS Andrea Gacki.
“Para pejabat itu masuk daftar hitam karena peran mereka dalam kegiatan teroris dan anti-hak asasi manusia terhadap Iran dan warganya," ungkap juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Saeed Khatibzadeh.
Presiden AS terpilih Joe Biden mengatakan Washington akan bergabung kembali dengan kesepakatan nuklir jika Iran melanjutkan kepatuhan yang ketat.
Teheran menyatakan langkah itu terkait tindakan "teroris dan anti-hak asasi manusia". Langkah ini secara luas dianggap lebih bersifat simbolis.
Tindakan Teheran yang diumumkan pada hari terakhir pemerintahan Trump itu memungkinkan penyitaan aset apa pun di Iran dari individu-individu yang terkena sanksi.
Belum ada laporan tentang aset semacam itu, jadi langkah tersebut kemungkinan tidak akan berdampak finansial pada presiden atau pejabat AS yang akan segera melepas jabatan.
Lihat infografis: Jelang Pelantikan Biden, Toko Senjata di Amerika Serikat Laris
Pemerintahan Trump menghujani berbagai sanksi pada para pejabat, politisi dan perusahaan Iran setelah menarik AS dari kesepakatan nuklir Iran 2015 dengan kekuatan dunia.
Lihat video: Sampah Banjir Bandang di Puncak Mulai Tiba di Pintu Air Manggarai
“Di antara para pejabat yang diberi sanksi oleh Iran adalah Menteri Luar Negeri (Menlu) Mike Pompeo, mantan Menteri Pertahanan Mark Esper, Pelaksana Menteri Pertahanan Christopher Miller dan Menteri Keuangan Steven Mnuchin,” ungkap pernyataan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Iran.
Orang-orang yang masuk daftar hitam itu termasuk Direktur Badan Intelijen Pusat Gina Haspel, mantan Penasihat Keamanan Nasional John Bolton, mantan utusan AS untuk Iran Brian Hook, Perwakilan khusus Washington untuk Iran dan Venezuela Elliott Abrams, pejabat sanksi Departemen Keuangan AS Andrea Gacki.
“Para pejabat itu masuk daftar hitam karena peran mereka dalam kegiatan teroris dan anti-hak asasi manusia terhadap Iran dan warganya," ungkap juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Saeed Khatibzadeh.
Presiden AS terpilih Joe Biden mengatakan Washington akan bergabung kembali dengan kesepakatan nuklir jika Iran melanjutkan kepatuhan yang ketat.
(sya)
Lihat Juga :
