Menghina Kerajaan Thailand, Wanita Mantan PNS Dipenjara 43 Tahun
loading...
Anchan Preelert divonis penjara 43 tahun. Foto/REUTERS
A
A
A
BANGKOK - Pengadilan Thailand menghukum seorang wanita berusia 65 tahun dengan hukuman lebih dari 43 tahun penjara karena berbagi postingan online yang mengkritik keluarga kerajaan.
Vonis itu menjadi hukuman terberat di negara itu karena menghina kerajaan. Hukuman itu dijatuhkan seiring demonstrasi yang dipimpin para pemuda yang belum pernah terjadi sebelumnya di Thailand.
Dalam berbagai unjuk rasa, para demonstran secara terbuka mengkritik monarki, hingga berisiko didakwa melanggar hukum lese majeste dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara untuk setiap pelanggaran.
“Anchan Preelert mengaku bersalah atas 29 pelanggaran terpisah dan memposting video di YouTube dan Facebook antara 2014 dan 2015,” ungkap pengacaranya, Pawinee Chumsri, pada Reuters.
Pengacara itu menambahkan, “Anchan awalnya dijatuhi hukuman 87 tahun tetapi karena dia telah mengakui pelanggarannya, pengadilan memotong setengahnya.”
Lihat infografis: Jelang Pelantikan Biden, Toko Senjata di Amerika Serikat Laris
“Ini adalah hukuman penjara tertinggi yang pernah ada dalam kasus lese majeste,” papar Pawinee, yang berasal dari kelompok Pengacara Hak Asasi Manusia Thailand.
Lihat video: Sampah Banjir Bandang di Puncak Mulai Tiba di Pintu Air Manggarai
Mantan pegawai negeri sipil (PNS) itu tidak dapat dihubungi untuk dimintai komentar. Dia dapat mengajukan banding atas hukuman tersebut di dua pengadilan yang lebih tinggi.
Amnesty International menyatakan kekecewaan atas hukuman terlama di Thailand karena menghina kerajaan.
Pejabat keamanan menggerebek rumah Anchan pada Januari 2015, beberapa bulan setelah pemerintahan sipil digulingkan dalam kudeta militer.
Kasusnya, yang awalnya dibawa ke pengadilan militer, dipindahkan ke pengadilan sipil setelah pemilu 2019, yang membuat mantan pemimpin junta Prayuth Chan-ocha tetap menjabat sebagai perdana menteri.
Setidaknya 169 orang didakwa dengan lese majeste setelah kudeta 2014, menurut kelompok hak asasi. Beberapa kasus membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk diproses.
Pihak berwenang sempat berhenti menggunakan undang-undang lese majeste pada 2018 tetapi polisi mulai menerapkannya lagi akhir tahun lalu setelah para pemimpin unjuk rasa mulai secara terbuka mengkritik kerajaan.
Sejak November, lebih dari 40 aktivis pemuda telah didakwa dengan hukum itu. Tak satu pun dari kasus tersebut dibawa ke pengadilan.
Pada Senin, pria lain yang ditangkap pada 2014 dijatuhi hukuman lebih dari empat tahun penjara setelah menerbitkan artikel dan puisi secara online yang menurut pengadilan berisi kebohongan tentang monarki.
Vonis itu menjadi hukuman terberat di negara itu karena menghina kerajaan. Hukuman itu dijatuhkan seiring demonstrasi yang dipimpin para pemuda yang belum pernah terjadi sebelumnya di Thailand.
Dalam berbagai unjuk rasa, para demonstran secara terbuka mengkritik monarki, hingga berisiko didakwa melanggar hukum lese majeste dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara untuk setiap pelanggaran.
“Anchan Preelert mengaku bersalah atas 29 pelanggaran terpisah dan memposting video di YouTube dan Facebook antara 2014 dan 2015,” ungkap pengacaranya, Pawinee Chumsri, pada Reuters.
Pengacara itu menambahkan, “Anchan awalnya dijatuhi hukuman 87 tahun tetapi karena dia telah mengakui pelanggarannya, pengadilan memotong setengahnya.”
Lihat infografis: Jelang Pelantikan Biden, Toko Senjata di Amerika Serikat Laris
“Ini adalah hukuman penjara tertinggi yang pernah ada dalam kasus lese majeste,” papar Pawinee, yang berasal dari kelompok Pengacara Hak Asasi Manusia Thailand.
Lihat video: Sampah Banjir Bandang di Puncak Mulai Tiba di Pintu Air Manggarai
Mantan pegawai negeri sipil (PNS) itu tidak dapat dihubungi untuk dimintai komentar. Dia dapat mengajukan banding atas hukuman tersebut di dua pengadilan yang lebih tinggi.
Amnesty International menyatakan kekecewaan atas hukuman terlama di Thailand karena menghina kerajaan.
Pejabat keamanan menggerebek rumah Anchan pada Januari 2015, beberapa bulan setelah pemerintahan sipil digulingkan dalam kudeta militer.
Kasusnya, yang awalnya dibawa ke pengadilan militer, dipindahkan ke pengadilan sipil setelah pemilu 2019, yang membuat mantan pemimpin junta Prayuth Chan-ocha tetap menjabat sebagai perdana menteri.
Setidaknya 169 orang didakwa dengan lese majeste setelah kudeta 2014, menurut kelompok hak asasi. Beberapa kasus membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk diproses.
Pihak berwenang sempat berhenti menggunakan undang-undang lese majeste pada 2018 tetapi polisi mulai menerapkannya lagi akhir tahun lalu setelah para pemimpin unjuk rasa mulai secara terbuka mengkritik kerajaan.
Sejak November, lebih dari 40 aktivis pemuda telah didakwa dengan hukum itu. Tak satu pun dari kasus tersebut dibawa ke pengadilan.
Pada Senin, pria lain yang ditangkap pada 2014 dijatuhi hukuman lebih dari empat tahun penjara setelah menerbitkan artikel dan puisi secara online yang menurut pengadilan berisi kebohongan tentang monarki.
(sya)
Lihat Juga :
