Biden Blokir Rencana Trump Cabut Pembatasan Perjalanan COVID-19

Selasa, 19 Januari 2021 - 16:01 WIB
loading...
Biden Blokir Rencana...
Presiden AS terpilih Joe Biden memblokir rencana Trump untuk mencabut pembatasan perjalanan COVID-19. Foto/Ilustrasi
A A A
WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat (AS) terpilih Joe Biden berencana untuk segera memperpanjang pembatasan perjalanan yang melarang perjalanan oleh sebagian besar orang yang baru-baru ini berada di sebagian besar Eropa dan Brasil. Hal itu akan dilakukan segera setelah Presiden Donald Trump mencabut persyaratan tersebut secara efektif pada 26 Januari mendatang.

Trump menandatangani perintah pada Senin ini untuk mencabut pembatasan yang diberlakukannya awal tahun lalu sebagai respon terhadap pandemi setelah memenangkan dukungan dari anggota satuan tugas virus Corona dan pejabat kesehatan masyarakat.

"Atas saran tim medis kami, Pemerintah (Joe Biden) tidak bermaksud untuk mencabut pembatasan ini pada tanggal 26/1," tweet juru bicara Joe Biden, Jen Psaki, segera setelah perintah Trump dipublikasikan.



"Dengan pandemi yang memburuk, dan varian yang lebih menular muncul di seluruh dunia, ini bukan waktunya untuk mencabut pembatasan perjalanan internasional," ia menambahkan seperti dikutip dari Reuters, Selasa (19/1/2021).

Sampai Biden bertindak, perintah Trump mengakhiri pembatasan pada hari yang sama ketika persyaratan uji COVID-19 baru berlaku untuk semua pengunjung internasional. Trump sendiri akan meninggalkan Gedung Putih pada hari Rabu.

Pekan lalu, kepala Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit AS menandatangani perintah yang mengharuskan hampir semua pelancong angkutan udara untuk menunjukkan hasil tes virus Corona negatif atau bukti sembuh dari COVID-19 untuk memasuki AS mulai 26 Januari mendatang.

Biden Blokir Rencana Trump Cabut Pembatasan Perjalanan COVID-19


Pembatasan yang dicabut oleh Trump telah melarang hampir semua warga negara non-AS yang dalam 14 hari terakhir telah berada di Brasil, Inggris, Irlandia, dan 26 negara di wilayah Schengen di Eropa yang mengizinkan perjalanan melintasi perbatasan terbuka.

Pembatasan AS yang melarang sebagian besar pengunjung dari Eropa telah diberlakukan sejak pertengahan Maret ketika Trump menandatangani surat perintah yang memberlakukannya, sementara larangan masuk Brasil diberlakukan pada Mei.

"Pada kenyataannya, kami berencana untuk memperkuat langkah-langkah kesehatan masyarakat seputar perjalanan internasional untuk lebih mengurangi penyebaran COVID-19,” kata Psaki.

Tim transisi Biden tidak segera menanggapi permintaan untuk berkomentar jika berencana untuk memperluas negara-negara yang tercakup pelarangan perjalanan.

Baca juga: Mengejutkan, Pentagon Tak Akan Gelar Upacara Perpisahan untuk Trump

Biden, setelah menjabat, memiliki kewenangan hukum untuk menerapkan kembali pembatasan tersebut.

Selasa lalu, Marty Cetron, direktur divisi migrasi dan karantina global CDC, mengatakan kepada Reuters bahwa larangan masuk itu adalah strategi tindakan pembukaan untuk mengatasi penyebaran virus dan sekarang harus dipertimbangkan secara aktif.

Pihak maskapai penerbangan berharap persyaratan pengujian baru akan membuka jalan bagi pemerintah untuk mencabut pembatasan yang mengurangi perjalanan dari beberapa negara Eropa hingga 95% atau lebih.

Mereka telah menekan pejabat senior Gedung Putih tentang masalah ini dalam beberapa hari terakhir.

Banyak pejabat pemerintah selama berbulan-bulan berpendapat bahwa pembatasan tidak lagi masuk akal mengingat sebagian besar negara tidak tunduk pada larangan masuk. Yang lain berpendapat bahwa Amerika Serikat tidak boleh mencabut larangan masuk karena banyak negara Eropa masih memblokir sebagian besar warga AS.

Baca juga: Takut Kudeta Militer terhadap Biden, FBI Periksa 25.000 Tentara AS

Reuters sebelumnya melaporkan Gedung Putih tidak mempertimbangkan untuk mencabut larangan masuk bagi sebagian besar warga non-AS yang baru-baru ini berada di China atau Iran. Trump mengkonfirmasi pada hari Senin bahwa dia tidak akan mencabutnya.
(ber)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Trump: AS Harus Kembalikan...
Trump: AS Harus Kembalikan Uang Iran atau Kepercayaan Dunia pada Dolar Rusak
Analis Israel: Netanyahu...
Analis Israel: Netanyahu Pembohong yang Dipermalukan Trump dalam Kesepakatan AS-Iran
AS Identifikasi 8 Awak...
AS Identifikasi 8 Awak Tewas dalam Jatuhnya Bomber Nuklir B-52, Ini Daftarnya
Trump Telah Teken Nota...
Trump Telah Teken Nota Kesepahaman AS-Iran, Ini Rincian 14 Poinnya
Langka, Trump Bela Hak...
Langka, Trump Bela Hak Iran Memiliki Rudal Balistik
Ini Keunggulan Pesawat...
Ini Keunggulan Pesawat Pengebom B-52 vs Tu-22M3 yang Jatuh pada Hari yang Sama
Trump T1 Phone Ternyata...
Trump T1 Phone Ternyata HTC U24 Pro Buatan China: Ini Bukti Teardown-nya
Pembom B-52 Stratofortress...
Pembom B-52 Stratofortress AS Jatuh di Pangkalan Gurun Mojave, Tewaskan 8 Orang
Makin Brutal, Pemukim...
Makin Brutal, Pemukim Ilegal Israel Bakar 2 Masjid di Tepi Barat
Rekomendasi
Libur Sekolah Tiba,...
Libur Sekolah Tiba, Ini 3 Aktivitas Seru yang Bisa Dicoba Bersama Keluarga Tanpa Harus Keluar Banyak Biaya
Penunjukan Luke Thomas...
Penunjukan Luke Thomas Dinilai Mencerminkan Meritokrasi di DSI
Terbitkan Panda Bond,...
Terbitkan Panda Bond, Menkeu Purbaya Kantongi Dukungan China
Berita Terkini
Trump: AS Harus Kembalikan...
Trump: AS Harus Kembalikan Uang Iran atau Kepercayaan Dunia pada Dolar Rusak
Analis Israel: Netanyahu...
Analis Israel: Netanyahu Pembohong yang Dipermalukan Trump dalam Kesepakatan AS-Iran
AS Identifikasi 8 Awak...
AS Identifikasi 8 Awak Tewas dalam Jatuhnya Bomber Nuklir B-52, Ini Daftarnya
Israel Marah setelah...
Israel Marah setelah Presiden Belarusia Samakan Pembantaian Gaza dengan Holocaust Nazi
Trump Telah Teken Nota...
Trump Telah Teken Nota Kesepahaman AS-Iran, Ini Rincian 14 Poinnya
Langka, Trump Bela Hak...
Langka, Trump Bela Hak Iran Memiliki Rudal Balistik
Infografis
Trump Kecam Pengampunan...
Trump Kecam Pengampunan untuk Hunter Biden sebagai Ketidakadilan
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved