'Kepergian' Trump Bisa Ganggu Pembicaraan Damai Afghanistan

KABUL - Sudah terguncang oleh gejolak baru kekerasan, proses perdamaian Afghanistan yang rapuh mungkin menghadapi "masalah", menyusul kepergian Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump . Masa jabatan Trump berakhir pada 20 Januari, atau saat pelantikan Joe Biden .

Sejumah analis berpendapat bahwa Biden mungkin mencari "peninjauan" atas perjanjian perdamaian Doha antara Washington dan Taliban, yang bertujuan untuk mengakhiri konflik 19 tahun di Afghanistan.



“Pelaksanaan perjanjian perdamaian Doha dapat menghadapi masalah, terutama batas waktu penarikan pasukan AS dari Afghanistan, karena dialog intra-Afghanistan tidak benar-benar membuat kemajuan dan kekerasan telah meningkat,” Rahimullah Yusufzai, seorang ahli yang berbasis di Peshawar, Pakistan.

Mengutip tuduhan baru dan tuduhan balasan oleh Washington dan Taliban sehubungan dengan lonjakan kekerasan baru-baru ini, meskipun ada komitmen untuk perdamaian dari kedua belah pihak, Yusufzai mengatakan perkembangan baru dapat mendorong pemerintahan Biden untuk meninjau kembali rencana penarikan militer lengkap dari Afganistan.
Yusufzai mengamati bahwa Biden mungkin menunda penarikan penuh atau bersikeras mempertahankan sejumlah kecil pasukan di tanah Afghanistan, bahkan setelah Mei dengan dalih "memastikan keamanan AS dan perang melawan terorisme."

November lalu, Biden, menurut media AS, telah mengatakan bahwa dia benar-benar lelah dengan perang terpanjang AS di Afghanistan. Tetapi, menurutnya, ada kebutuhan untuk mengakhiri perang secara bertanggung jawab, dengan cara untuk memastikan tidak ada lagi ancaman terhadap keamanan dalam negeri AS.

"Lingkaran di dalam Demokrat tidak menginginkan penarikan sepenuhnya. Mereka mungkin memaksa Biden untuk mempertahankan setidaknya satu atau dua pangkalan di Afghanistan, bahkan setelah Mei, ”kata Yusufzai, merujuk pada penarikan pasukan AS, sebagai bagian dari kesepakatan Doha.

"Kekerasan yang meningkat di Afghanistan mungkin memberikan alasan bagi Biden untuk meminta peninjauan kembali perjanjian Doha," sambungnya, seperti dilansir Anadolu Agency.



Sementara itu, analis dan komentator politik yang berbasis di Kabul, Syed Eqbal, juga melihat prospek pergeseran, meski tidak terlalu drastis, dalam kebijakan AS menuju proses perdamaian Afghanistan.

“Tidak ada keraguan bahwa dorongan terakhir di Washington telah bergeser selama bertahun-tahun dari mengalahkan Taliban di medan perang, menjadi apa yang disebut jalan keluar 'bermartabat' dari Afghanistan, tetapi keluarnya pasukan dari Afghanistan] akan berbeda di bawah presiden baru," katanya.

Namun, menurut Salman Bashir, mantan Menteri Luar Negeri Pakistan, tidak melihat pembalikan proses perdamaian, meskipun ada perubahan pemerintahan di Washington dan tantangan yang membayangi.

“Saya pikir, baik Demokrat maupun Republik ingin keluar dari Afghanistan. Biden harus merangkul pandangan geo-ekonomi Afghanistan dan wilayah ini karena tidak ada pilihan lain yang layak," jelas Bashir.



“Jalan alternatif akan mengungkap prospek perdamaian dan menjerumuskan negara ke dalam perang saudara dan divisi de facto,” dia memperingatkan.

AS sendiri, kata Bashir, tidak dapat menyelesaikan keruwetan Afghanistan dan perlu bekerja sama dengan Rusia, China, dan negara-negara kawasan lainnya untuk penyelesaian yang tahan lama dari konflik yang sudah lama membara.

Berbagi pandangan yang sama, Yusufzai mengatakan, dia tidak melihat pembalikan total rencana penarikan pasukan AS oleh presiden yang akan datang meskipun ada lonjakan kekerasan.

"Dia tidak dapat melakukan itu, bahkan jika dia mau karena itu (perjanjian Doha) adalah langkah yang populer, dan kepemimpinan politik dan militer AS pada umumnya mendukung itu. Taliban juga ingin mengakhiri perang," tukasnya.