Berlakukan Lockdown Ketat, Negara Bagian Australia Dianggap Melanggar HAM

CANBERRA - Penguncian (lockdown) ketat yang diberlakukan selama musim panas di negara bagian Australia , Victoria, saat lonjakan wabah virus Corona dianggap tergesa-gesa dan mencabut hak warga negara. Demikian kesimpulan laporan yang dikeluarkan ombudsman negara bagian itu.

Sebuah ringkasan yang dikeluarkan oleh anggota Ombudsman Victoria Deborah Glass menemukan bahwa penguncian ketat yang diterapkan di sembilan menara perumahan umum pada bulan Juli melanggar kebebasan sipil dan mungkin ilegal. Kebijakan itu mengurung penduduk di rumah mereka selama hampir seminggu, meninggalkan beberapa warga tanpa makanan atau obat-obatan.

"Penguncian yang tergesa-gesa tidak sesuai dengan hak asasi penduduk, termasuk hak mereka atas perlakuan yang manusiawi ketika dirampas kebebasannya," tulis Glass seperti dikutip dari Russia Today, Kamis (17/12/2020).



Ia menambahkan bahwa tindakan tersebut tampaknya bertentangan dengan hukum.

"Penyelidikan mengidentifikasi beberapa kasus di mana pemenuhan permintaan pengobatan yang tampaknya mendesak ditunda atau diabaikan oleh otoritas yang mengatur penguncian. Penduduk dalam beberapa kasus terpaksa bergantung pada keluarga atau relawan masyarakat untuk mengumpulkan dan mengirimkan persediaan penting," katanya.

Pejabat itu juga mengkritik tindakan tersebut sebagai tindakan yang keliru, mengingat penjabat kepala kesehatan negara hanya diberi waktu 15 menit untuk mempertimbangkan pembatasan dan implikasinya terhadap hak asasi manusia. Dia mencatat bahwa banyak masalah yang terkait dengan penguncian tampaknya disebabkan oleh intervensi.

Lebih lanjut, Glass mengatakan negara memberlakukan kebijakan tersebut dengan menggunakan sejumlah besar petugas Polisi Victoria berseragam, yang menurutnya tidak perlu dan tidak sensitif terhadap mereka yang tinggal di blok perumahan.(Baca juga: Selandia Baru Buka Perbatasan dengan Australia Tahun Depan )

"Aspek penguncian ini tampaknya tidak menjadi subjek diskusi atau debat antar-lembaga yang patut diperhatikan," lanjutnya, mengatakan pihak berwenang memberikan pertimbangan yang tidak memadai tentang bagaimana penempatan polisi yang signifikan kemungkinan besar akan dianggap oleh penduduk.

Menanggapi laporan Glass, pemerintah negara bagian Victoria mengakui bahwa mereka melakukan kesalahan, tetapi tetap mempertahankan penguncian secara paksa.

"Kami tidak meminta maaf karena menyelamatkan nyawa orang, sama sekali tidak perlu meminta maaf karena menyelamatkan nyawa orang," ujar Menteri Perumahan Victoria Richard Wynne kepada wartawan.

Laporan ombudsman mencantumkan sejumlah rekomendasi kepada pemerintah, meminta para pejabat untuk meminta maaf atas kerugian atau kesusahan yang disebabkan oleh penguncian dan memperkenalkan pengamanan yang lebih besar seputar penggunaan kekuatan penahanan darurat. Namun, tidak jelas solusi hukum apa yang mungkin dimiliki penghuni di menara perumahan ke depannya.(Baca juga: Covid-19 Menggila, 4,3 Juta Orang di Dunia Terinfeksi dalam Seminggu )

Meskipun Victoria telah penyumbang sebagian besar kasus infeksi virus Corona di Australia yang mencapai 28.000, hingga hari ini, negara bagian itu telah menghabiskan sekitar 48 hari tanpa mencatat satu pun kasus baru.