RI Dorong Kemitraan Global Dukung Misi Pemelihara Perdamaian PBB
Selasa, 08 Desember 2020 - 21:13 WIB
loading...
Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi mendorong dunia internasional untuk mendukung pasukan penjaga perdamaian PBB, khususnya di masa pandemi. Foto/Kemlu RI
A
A
A
JAKARTA - Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi mendorong dunia internasional untuk mendukung pasukan penjaga perdamaian PBB, khususnya di masa pandemi. Hal itu diungkapkan Retno dalam pertemuan virtual Challenges Annual Forum (CAF).
CAF adalah forum dialog antar berbagai pembuat keputusan, praktisi dan akademisi terkait isu kunci dan perkembangan terkait Misi Pemelihara Perdamaian PBB. ( Baca juga: PBB Desak Lebanon Pastikan Keamanan Pasukan Penjaga Perdamaian )
“Pandemi Covid-19 menjadikan tugas pasukan pemelihara perdamaian PBB semakin kompleks. Pasukan perdamaian PBB saat ini juga diminta berkontribusi dalam penanganan pandemi,” ucap Retno, seperti dikutip Sindonews dari siaran pers Kementerian Luar Negeri pada Selasa (8/12/2020).
Retno dalam pertemuan yang digelar oleh Kemlu RI dengan beberapa think-tank antara lain Challenges Forum (CF) Swedia, Institute for Security Studies (ISS) Afrika Selatan dan Norwegian Institute for International Affairs (NUPI).u menekankan pentingnya memastikan agar Misi Pemelihara Perdamaian (MPP) PBB responsif terhadap tantangan di lapangan yang selalu berubah.
Dia mengatakan, setidaknya ada tiga hal penting yang harus dilakukan. Pertama, memastikan kembali dukungan seluruh pihak terhadap pasukan penjaga perdamaian PBB.
Pasukan yang mendapat dukungan secara politis dan pendanaan, jelasnya, akan dapat menjalankan mandatnya secara efektif. Selain itu juga dipandang penting untuk memastikan perlindungan kesehatan bagi personel MPP PBB di tengah masa pandemi saat ini.
"Kedua, pasukan yang ditugaskan harus terlatih dengan baik. Pasukan penjaga perdamaian harus dipersiapkan dengan optimal, termasuk memastikan aspek keamanannya agar dapat melakukan tugas dengan baik. Dalam hal ini, Indonesia berkomitmen mendukung peningkatan kapasitas, termasuk pelatihan bagi personel pasukan penjaga perdamaian PBB melalui kemitraan erat dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk organisasi regional," ujarnya.
Hal ketiga adalah, memajukan peran personel pasukan penjaga perdamaian PBB perempuan. Retno mengatakan, komitmen Indonesia dalam hal ini tercermin melalui Resolusi DK PBB 2538 usulan Indonesia yang disahkan pada bulan Agustus 2020. ( Baca juga: PBB Hapus Ganja dari Daftar Narkotika, Ini Alasannya )
"Untuk itu, masyarakat internasional diharapkan dapat mengambil langkah-langkah guna implementasi resolusi tersebut, termasuk melalui penguatan kapasitas dan upaya penciptaan lingkungan yang kondusif bagi personel pasukan penjaga perdamaian PBB perempuan," ungkapnya.
CAF adalah forum dialog antar berbagai pembuat keputusan, praktisi dan akademisi terkait isu kunci dan perkembangan terkait Misi Pemelihara Perdamaian PBB. ( Baca juga: PBB Desak Lebanon Pastikan Keamanan Pasukan Penjaga Perdamaian )
“Pandemi Covid-19 menjadikan tugas pasukan pemelihara perdamaian PBB semakin kompleks. Pasukan perdamaian PBB saat ini juga diminta berkontribusi dalam penanganan pandemi,” ucap Retno, seperti dikutip Sindonews dari siaran pers Kementerian Luar Negeri pada Selasa (8/12/2020).
Retno dalam pertemuan yang digelar oleh Kemlu RI dengan beberapa think-tank antara lain Challenges Forum (CF) Swedia, Institute for Security Studies (ISS) Afrika Selatan dan Norwegian Institute for International Affairs (NUPI).u menekankan pentingnya memastikan agar Misi Pemelihara Perdamaian (MPP) PBB responsif terhadap tantangan di lapangan yang selalu berubah.
Dia mengatakan, setidaknya ada tiga hal penting yang harus dilakukan. Pertama, memastikan kembali dukungan seluruh pihak terhadap pasukan penjaga perdamaian PBB.
Pasukan yang mendapat dukungan secara politis dan pendanaan, jelasnya, akan dapat menjalankan mandatnya secara efektif. Selain itu juga dipandang penting untuk memastikan perlindungan kesehatan bagi personel MPP PBB di tengah masa pandemi saat ini.
"Kedua, pasukan yang ditugaskan harus terlatih dengan baik. Pasukan penjaga perdamaian harus dipersiapkan dengan optimal, termasuk memastikan aspek keamanannya agar dapat melakukan tugas dengan baik. Dalam hal ini, Indonesia berkomitmen mendukung peningkatan kapasitas, termasuk pelatihan bagi personel pasukan penjaga perdamaian PBB melalui kemitraan erat dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk organisasi regional," ujarnya.
Hal ketiga adalah, memajukan peran personel pasukan penjaga perdamaian PBB perempuan. Retno mengatakan, komitmen Indonesia dalam hal ini tercermin melalui Resolusi DK PBB 2538 usulan Indonesia yang disahkan pada bulan Agustus 2020. ( Baca juga: PBB Hapus Ganja dari Daftar Narkotika, Ini Alasannya )
"Untuk itu, masyarakat internasional diharapkan dapat mengambil langkah-langkah guna implementasi resolusi tersebut, termasuk melalui penguatan kapasitas dan upaya penciptaan lingkungan yang kondusif bagi personel pasukan penjaga perdamaian PBB perempuan," ungkapnya.
(esn)
Lihat Juga :
