Sudan Ancam Batalkan Normalisasi Hubungan dengan Israel

WASHINGTON - Sudan memperingatkan Amerika Serikat (AS) akan menarik diri dari perjanjian yang ditengahi Washington untuk menormalkan hubungan dengan Israel jika Kongres gagal memulihkan kekebalan kedaulatannya pada akhir tahun ini.

Khartoum dengan enggan setuju untuk menjadi negara Arab ketiga tahun ini yang menormalkan hubungannya dengan Israel. Mereka "terpaksa" menormalisasi hubungan dengan negara Zionis itu hanya jika dihapus dari daftar sponsor terorisme AS.

Kesepakatan bulan lalu dalam bahaya jika Kongres AS gagal untuk menyetujui bagian dari penghapusan daftar sponsor terorisme pada akhir tahun. Hal itu diungkapkan lima pejabat dan sumber lainnya yang mengetahui hal tersebut kepada The New York Times (NYT).



Kesepakatan pemulihan hubungan melibatkan pemulihan kekebalan kedaulatan Sudan, sebuah langkah yang akan memblokir tindakan pengadilan AS terhadap Khartoum.

Kekebalan kedaulatan Sudan dihapus pada 1990-an sebagai bagian dari penetapan sponsor terorisme, mengekspos negara itu pada tuntutan hukum jutaan dolar atas dua serangan besar al-Qaeda.

Khartoum ditempatkan dalam daftar negara sponsor terorisme karena menjadi tuan rumah bagi Osama bin Laden dan tokoh al-Qaeda lainnya antara 1991 dan 1996 di bawah kepemimpinan mantan diktator Omar Al-Bashir.

Laporan NYT mengungkapkan bahwa pemimpin dewan peralihan transisi Sudan, Jenderal Abdel Fattah Al-Burhan, mengeluarkan ultimatum kepada Menteri Luar Negeri Mike Pompeo pada hari Senin.

"Pompeo meyakinkan pemimpin de-facto Sudan bahwa kekebalan kedaulatan negara itu akan dipulihkan dalam beberapa minggu ke depan," kata seseorang yang mengetahui hal itu seperti dinukil dari Al Araby, Kamis (3/12/2020).(Baca juga: Dorongan AS untuk Normalisasi Hubungan dengan Israel Bikin Sudan Terpecah )

Karena itu, pejabat pemerintahan Trump merencanakan upacara penandatanganan untuk perjanjian perdamaian Sudan-Israel yang baru lahir yang diperkirakan akan berlangsung pada akhir Desember.

Namun, persetujuan kongres untuk langkah tersebut masih belum pasti.

Anggota parlemen terpecah atas distribusi kompensasi yang telah disetujui pemerintah Sudan untuk membayar para korban dari dua serangan al-Qaeda dan Khartoum mungkin dilindungi dari tuntutan pengadilan di masa depan oleh keluarga korban serangan 11 September.

"Anggota Kongres dan pejabat pemerintahan Trump saat ini sedang mengejar kompromi yang akan menyoroti pencabutan Sudan dari daftar negara sponsor terorisme, tetapi juga memungkinkan keluarga korban 11 September untuk mengejar kompensasi dari Khartoum di masa depan," kata para pejabat kepada NYT.

Serangan kedutaan AS di Tanzania dan Kenya tahun 1998, dan serangan tahun 2000 di kapal perang USS Cole, beberapa orang percaya bahwa para korban dan keluarganya harus dapat mengambil tindakan hukum terhadap Sudan.

Ada pertanyaan lebih lanjut atas dugaan kesalahan Sudan dalam serangan 11 September 2001, karena Khartoum tidak menampung anggota al-Qaeda pada saat itu.

"Departemen Luar Negeri seharusnya tidak berjanji kepada Sudan bahwa mereka akan terlindungi dari tindakan hukum semacam itu di masa depan," kata para pejabat kepada NYT.

Tanggung jawab atas tindakan hukum di masa depan dipandang tidak dapat diterima oleh negosiator Sudan.

Tidak jelas apakah perselisihan itu bisa diselesaikan pada akhir tahun atau tidak.(Baca juga: Iran: Kesepakatan Sudan dan Israel Tercapai dengan Uang Tebusan )

Terpukul parah oleh krisis ekonomi yang sudah berlangsung lama, diperburuk oleh pandemi virus Corona, Sudan telah menaruh harapannya untuk menarik investasi asing dan bantuan setelah pencabutan dari daftar negara sponsor terorisme.