Sebut IM Organisasi Teroris, Organisasi Islam Malaysia Kutuk Arab Saudi
Kamis, 03 Desember 2020 - 00:08 WIB
loading...
Belasan Organisasi Islam Malaysia mengutuk Arab Saudi setelah menyatakan IM sebagai organisasi teroris. Foto/Ilustrasi/Sindonews
A
A
A
KUALA LUMPUR - Sebanyak 17 organisasi Islam di Malaysia mengutuk langkah Arab Saudi yang mendeklarasikan Ikhwanul Muslimin (IM) sebagai gerakan teroris.
Belasan organisasi itu mengatakan mereka menolak deklarasi para sarjana senior Arab Saudi yang menggambarkan Ikhwanul Muslimin sebagai gerakan teroris menyimpang yang tidak mewakili Islam yang sebenarnya.
Pernyataan bersama itu mengatakan bahwa langkah Saudi didasarkan pada tuduhan palsu dan penilaian tanpa bukti.
Mereka mengutuk tindakan terhadap Ikhwanul Muslimin, serta fatwa sebelumnya oleh Mufti Sheikh Abdulaziz bin Baz, yang dikatakan menyebabkan perpecahan lebih lanjut di antara Muslim, sejalan dengan entitas Zionis.
Belasan organisasi Islam ini juga merujuk pada laporan Komite Urusan Luar Negeri Inggris di House of Commons Inggris pada 2016 yang menyimpulkan Ikhwanul Muslimin adalah firewall dalam menghadapi terorisme dan telah menerima kritik dan serangan dari kelompok ekstremis seperti ISIS.
Organisasi Malaysia meminta Arab Saudi untuk membatalkan sikapnya terhadap Ikhwanul Muslimin, terutama di tengah meningkatnya jumlah perjanjian normalisasi antara negara-negara Arab dan Israel seperti dikutip dari Al Araby, Rabu (2/12/2020).
Arab Saudi awal tahun ini mengambil tindakan terhadap Ikhwanul Muslimin, yang didirikan di Mesir pada tahun 1928.
"Ikhwanul Muslimin adalah kelompok teroris yang kejam yang tidak mewakili Islam," kata Dewan Cendekiawan Senior Arab Saudi.(Baca juga: Dewan Cendekiawan Senior Arab Saudi: Ikhwanul Muslimin Adalah Kelompok Teroris )
Otoritas Saudi menuduh kelompok itu sebagai kelompok penyimpang yang menyerang penguasa, memicu perselisihan, dan menggunakan kedok agama untuk melakukan kekerasan dan terorisme, tanpa mengungkapkan rincian lebih lanjut.
Baru-baru ini, Uni Emirat Arab (UEA) juga mencap Ikhwanul Muslimin sebagai organisasi teroris.
Dewan Fatwa UEA, otoritas agama tertinggi negara itu, mengumumkan langkah tersebut dalam pertemuan virtual yang dipimpin oleh bin Bayyah hanya beberapa bulan setelah keputusan serupa oleh Arab Saudi.
"Dewan itu juga memperingatkan umat Islam untuk menjauh dari kelompok yang bekerja untuk memecah-belah barisan dan mengobarkan perselisihan serta pertumpahan darah," kantor berita UEA, WAM, melaporkan.
"Tidak diperbolehkan untuk bersumpah setia kepada siapa pun selain penguasa," tambah pernyataan itu, seraya mengatakan semua warga harus menunjukkan rasa hormat dan komitmen kepada para pemimpin.(Baca juga: Dewan Fatwa UEA Mencap Ikhwanul Muslimin Organisasi Teroris )
Langkah terkoordinasi melawan Ikhwanul Muslimin secara luas dikecam dalam sebuah pernyataan oleh para cendekiawan Islam global yang meminta Riyadh untuk mempertimbangkan kembali.
Kelompok yang terdiri dari 18 asosiasi cendekiawan Muslim menyerukan persatuan di antara umat Islam dan mengatakan bahwa wacana ulama tidak boleh dipolitisasi, Arabi21 melaporkan pada November lalu.
Dalam pernyataan bersama, asosiasi ulama dari Sudan, Libya, Lebanon, Palestina dan negara lain mendukung Ikhwanul Muslimin sebagai "pembela" Islam.
"Ikhwanul Muslimin adalah kelompok misionaris ... termasuk sejumlah besar ulama, penceramah dan mujahidin telah bergabung dalam upaya untuk membela doktrin Islam dan Syariahnya," kata asosiasi tersebut.
Talat Fehmi, juru bicara Ikhwanul Muslimin, mengatakan kepada Anadolu Agency bahwa organisasi tersebut menyangkal semua tuduhan yang dibuat oleh dewan tersebut.
"Ikhwan ... jauh dari kekerasan, teror dan mencabik-cabik ummah. Sejak berdirinya, Ikhwan telah memanggil orang-orang kepada Allah dengan nasehat yang baik," kata Fehmi.
Ikhwanul Muslimin masuk daftar hitam oleh otoritas Mesir pada 2013 setelah penggulingan Mohamed Morsi - presiden Mesir pertama yang terpilih secara demokratis - dalam kudeta militer yang dipimpin oleh Presiden Abdel Fattah al-Sisi saat ini.
Belasan organisasi itu mengatakan mereka menolak deklarasi para sarjana senior Arab Saudi yang menggambarkan Ikhwanul Muslimin sebagai gerakan teroris menyimpang yang tidak mewakili Islam yang sebenarnya.
Pernyataan bersama itu mengatakan bahwa langkah Saudi didasarkan pada tuduhan palsu dan penilaian tanpa bukti.
Mereka mengutuk tindakan terhadap Ikhwanul Muslimin, serta fatwa sebelumnya oleh Mufti Sheikh Abdulaziz bin Baz, yang dikatakan menyebabkan perpecahan lebih lanjut di antara Muslim, sejalan dengan entitas Zionis.
Belasan organisasi Islam ini juga merujuk pada laporan Komite Urusan Luar Negeri Inggris di House of Commons Inggris pada 2016 yang menyimpulkan Ikhwanul Muslimin adalah firewall dalam menghadapi terorisme dan telah menerima kritik dan serangan dari kelompok ekstremis seperti ISIS.
Organisasi Malaysia meminta Arab Saudi untuk membatalkan sikapnya terhadap Ikhwanul Muslimin, terutama di tengah meningkatnya jumlah perjanjian normalisasi antara negara-negara Arab dan Israel seperti dikutip dari Al Araby, Rabu (2/12/2020).
Arab Saudi awal tahun ini mengambil tindakan terhadap Ikhwanul Muslimin, yang didirikan di Mesir pada tahun 1928.
"Ikhwanul Muslimin adalah kelompok teroris yang kejam yang tidak mewakili Islam," kata Dewan Cendekiawan Senior Arab Saudi.(Baca juga: Dewan Cendekiawan Senior Arab Saudi: Ikhwanul Muslimin Adalah Kelompok Teroris )
Otoritas Saudi menuduh kelompok itu sebagai kelompok penyimpang yang menyerang penguasa, memicu perselisihan, dan menggunakan kedok agama untuk melakukan kekerasan dan terorisme, tanpa mengungkapkan rincian lebih lanjut.
Baru-baru ini, Uni Emirat Arab (UEA) juga mencap Ikhwanul Muslimin sebagai organisasi teroris.
Dewan Fatwa UEA, otoritas agama tertinggi negara itu, mengumumkan langkah tersebut dalam pertemuan virtual yang dipimpin oleh bin Bayyah hanya beberapa bulan setelah keputusan serupa oleh Arab Saudi.
"Dewan itu juga memperingatkan umat Islam untuk menjauh dari kelompok yang bekerja untuk memecah-belah barisan dan mengobarkan perselisihan serta pertumpahan darah," kantor berita UEA, WAM, melaporkan.
"Tidak diperbolehkan untuk bersumpah setia kepada siapa pun selain penguasa," tambah pernyataan itu, seraya mengatakan semua warga harus menunjukkan rasa hormat dan komitmen kepada para pemimpin.(Baca juga: Dewan Fatwa UEA Mencap Ikhwanul Muslimin Organisasi Teroris )
Langkah terkoordinasi melawan Ikhwanul Muslimin secara luas dikecam dalam sebuah pernyataan oleh para cendekiawan Islam global yang meminta Riyadh untuk mempertimbangkan kembali.
Kelompok yang terdiri dari 18 asosiasi cendekiawan Muslim menyerukan persatuan di antara umat Islam dan mengatakan bahwa wacana ulama tidak boleh dipolitisasi, Arabi21 melaporkan pada November lalu.
Dalam pernyataan bersama, asosiasi ulama dari Sudan, Libya, Lebanon, Palestina dan negara lain mendukung Ikhwanul Muslimin sebagai "pembela" Islam.
"Ikhwanul Muslimin adalah kelompok misionaris ... termasuk sejumlah besar ulama, penceramah dan mujahidin telah bergabung dalam upaya untuk membela doktrin Islam dan Syariahnya," kata asosiasi tersebut.
Talat Fehmi, juru bicara Ikhwanul Muslimin, mengatakan kepada Anadolu Agency bahwa organisasi tersebut menyangkal semua tuduhan yang dibuat oleh dewan tersebut.
"Ikhwan ... jauh dari kekerasan, teror dan mencabik-cabik ummah. Sejak berdirinya, Ikhwan telah memanggil orang-orang kepada Allah dengan nasehat yang baik," kata Fehmi.
Ikhwanul Muslimin masuk daftar hitam oleh otoritas Mesir pada 2013 setelah penggulingan Mohamed Morsi - presiden Mesir pertama yang terpilih secara demokratis - dalam kudeta militer yang dipimpin oleh Presiden Abdel Fattah al-Sisi saat ini.
(ber)
Lihat Juga :
