China Tidak Berlakukan Sanksi Korut, AS Kesal

WASHINGTON - Amerika Serikat (AS) mengkritik China dengan tajam karena tidak memberlakukan sanksi terhadap Korea Utara (Korut) . Washington pun berjanji untuk meningkatkan upayanya sendiri seiring harapan yabg memudar untuk teroboson di menit terakhir di bawah Presiden Donald Trump yang akan lengser.

Departemen Luar Negeri AS meluncurkan situs baru, DPRKrewards.com, yang akan memberikan bayaran hingga USD5 juta sebagai tip untuk meningkatkan sanksi terhadap Korut, termasuk pada bisnis di China.

"Saya ingin memberi tahu Anda lebih banyak yang akan datang," kata Alex Wong, wakil khusus perwakilan AS untuk Korut, terkait sanksi.



Dalam pidatonya di Pusat Kajian Strategis dan Internasional, Wong mengakui bahwa Pyongyang belum mengambil langkah konkret apa pun menuju denuklirisasi dan menyuarakan kewaspadaan atas peluncuran rudal jarak jauh besar-besaran pada sebuah parade di bulan Oktober.

"Mencabut sanksi dan memompa lebih banyak pendapatan ke DPRK sementara fasilitas rudal dan produksi nuklirnya terus bersenandung adalah sesuatu yang tidak akan pernah kami lakukan," kata Wong, mengacu pada nama resmi Korut, Republik Demokratik Rakyat Korea seperti dilansir dari AFP, Rabu (2/12/2020).

Penilaiannya yang keras kepala kontras dengan pernyataan-pernyataan indah Trump, yang telah sesumbar bahwa dia mencegah bencana perang dan mengatakan dia pantas mendapatkan Hadiah Nobel Perdamaian.(Baca juga: Analis AS: Kim Jong-un dan Keluarganya Disuntik Vaksin Covid-19 China )

Tetapi Wong sebagian besar membidik China, yang sering menjadi sasaran pemerintahan Trump, karena dia menuduh Beijing mengabaikan sanksi PBB yang dipilihnya sendiri di Dewan Keamanan atas program rudal dan nuklir sekutunya.

"Pencabutan sanksi prematur yang tidak dapat dicapai oleh Beijing melalui pintu depan diplomatik, malah berusaha dicapai melalui pintu belakang," ujar Wong.

"Contoh dari kegagalan kronis ini sangat banyak, berkembang dan mengkhawatirkan," imbuhnya.

Ia mengatakan bahwa kapal-kapal AS memberikan informasi ke Beijing 46 kali sejak 2019 tentang penyelundupan bahan bakar Korut di perairan China, dan dalam setahun terakhir mengamati 555 kasus pengiriman batu bara Korut dari ekspor yang dikenai sanksi lainnya ke China.

"Dalam kesempatan ini, otoritas China tidak bertindak untuk menghentikan impor ilegal ini. Tidak sekali pun," ucap Wong.(Baca juga: Ada Aktivitas di Pabrik Rahasia, Korut Dicurigai Bikin Senjata Nuklir Baru )

Wong mengatakan bahwa 20.000 pekerja Korut masih bekerja di China, bertentangan dengan upaya yang didukung PBB untuk menghentikan apa yang secara luas dilihat sebagai kerja paksa yang diekspor rezim untuk pendapatan.

China telah mendorong untuk meringankan sanksi terhadap Korut, percaya bahwa rezim harus melihat insentif untuk komitmen denuklirisasi, dan secara luas dipandang mengkhawatirkan ledakan ekonomi di tetangganya yang miskin itu.

Trump secara terang-terangan telah berbicara tentang pemimpin Korut Kim Jong-un, mengatakan mereka berdua "jatuh cinta" setelah pertemuan puncak pertama mereka di Singapura dan dapat mencapai kesepakatan bersejarah.

Tetapi di bawah tekanan dari para pembantunya, Trump menolak untuk melonggarkan sanksi pada pertemuan puncak kedua bulan Februari 2019 di Hanoi.

Kim Jong-un kemudian memperingatkan bahwa dia tidak akan lagi terikat oleh moratorium yang diberlakukannya sendiri terkait uji coba nuklir dan rudal jarak jauh, meskipun ancaman tersebut belum menindaklanjutinya.(Baca juga: AS Berharap Kim Jong-un Tepati Komitmen Lakukan Denuklirisasi Korut )

Pernyataan Wong menunjukkan apa yang kemungkinan akan menjadi pendekatan diplomatik yang lebih rendah hati di Korut oleh Presiden terpilih Joe Biden, yang menuduh Trump memvalidasi "preman" dengan bertemu Kim Jong-un.

Korut, yang memiliki sejarah "menunjukkan ototnya" saat presiden baru AS mengambil alih, adalah salah satu negara terakhir yang tidak memberi selamat kepada Biden. Media pemerintah hampir tidak memberikan sambutan hangat, sebelumnya bahkan menyebut Biden sebagai "anjing gila" yang "harus dipukuli sampai mati."

Kelompok bantuan telah menyuarakan ketakutan yang meningkat tentang situasi kemanusiaan di Korut, di mana setidaknya ratusan ribu orang tewas dalam kelaparan pada tahun 1990-an.

Katharina Zellweger, mantan direktur Swiss Agency for Development and Cooperation untuk Korut, mengatakan kepada acara think-tank bahwa penguncian Covid-19 telah memperburuk distribusi kebutuhan di negara di mana 40 persen orang tetap tidak aman pangan.

Dia menyuarakan keprihatinan tentang sanksi tersebut, dengan mengatakan bahwa sanksi itu memiliki efek tidak langsung meskipun barang-barang kemanusiaan dikecualikan.

"Seluruh perekonomian menderita karena pembatasan impor dan ekspor dan rakyat biasa merasakan sakitnya," kata Zellweger, yang sekarang menjalankan kelompok non-pemerintah KorAid.