Parlemen Iran Dukung Pengayaan Uranium Dekati Level Senjata Nuklir
loading...
Prosesi pemakaman ilmuwan nuklir Mohsen Fakhrizadeh di Iran. Foto/REUTERS
A
A
A
TEHERAN - Parlemen Iran mendukung Rancangan Undang-undang (RUU) untuk meningkatkan pengayaan uranium mendekati level yang dibutuhkan untuk senjata nuklir.
RUU itu juga mengabaikan berbagai hambatan lain dalam program nuklir Iran seperti tercantum dalam kesepakatan nuklir 2015 dengan kekuatan dunia.
Meski demikian, pemerintah segera mengatakan langkah itu tidak dapat mengubah kebijakan nuklir Iran yang merupakan wewenang Dewan Keamanan Nasional Tertinggi.
RUU itu diusulkan sebagai tanggapan atas pembunuhan ilmuwan nuklir Iran pada Jumat. (Baca Juga: Takut Balasan Iran, Israel Peringatkan Diplomatnya di Penjuru Dunia)
“Kematian bagi Amerika! Kematian bagi Israel!" teriak beberapa anggota parlemen mendukung draf RUU tersebut pada pembacaan pertama saat sidang yang disiarkan langsung di radio. (Lihat Infografis: Terpeleset, Presiden Terpilih Joe Biden Alami Patah Tulang Kaki)
Parlemen sering menuntut sikap keras Iran dalam masalah nuklir pada beberapa tahun terakhir, namun upaya itu belum berhasil. (Lihat Video: Gubernur DKI Anies Baswedan Terkonfirmasi Positif Covid-19)
Dalam hal ini, pemerintah harus memutuskan apakah langkah keras atas pembunuhan ilmuwan nuklir Mohsen Fakhrizadeh pada Jumat dapat membahayakan prospek peningkatan hubungan dengan Amerika Serikat (AS) setelah Joe Biden mengambil alih Gedung Putih dari Donald Trump.
"Pemerintah percaya bahwa sesuai konstitusi, kesepakatan nuklir dan program nuklir berada di bawah yurisdiksi Dewan Keamanan Nasional Tertinggi dan parlemen tidak dapat menangani ini sendiri," ungkap juru bicara pemerintah Ali Rabiei.
Seorang pejabat senior Iran mengatakan pada Senin bahwa Teheran mencurigai kelompok oposisi berbasis luar negeri yang terlibat dengan Israel dalam pembunuhan Fakhrizadeh. Tuduhan itu ditolak kelompok oposisi itu.
RUU itu juga mengabaikan berbagai hambatan lain dalam program nuklir Iran seperti tercantum dalam kesepakatan nuklir 2015 dengan kekuatan dunia.
Meski demikian, pemerintah segera mengatakan langkah itu tidak dapat mengubah kebijakan nuklir Iran yang merupakan wewenang Dewan Keamanan Nasional Tertinggi.
RUU itu diusulkan sebagai tanggapan atas pembunuhan ilmuwan nuklir Iran pada Jumat. (Baca Juga: Takut Balasan Iran, Israel Peringatkan Diplomatnya di Penjuru Dunia)
“Kematian bagi Amerika! Kematian bagi Israel!" teriak beberapa anggota parlemen mendukung draf RUU tersebut pada pembacaan pertama saat sidang yang disiarkan langsung di radio. (Lihat Infografis: Terpeleset, Presiden Terpilih Joe Biden Alami Patah Tulang Kaki)
Parlemen sering menuntut sikap keras Iran dalam masalah nuklir pada beberapa tahun terakhir, namun upaya itu belum berhasil. (Lihat Video: Gubernur DKI Anies Baswedan Terkonfirmasi Positif Covid-19)
Dalam hal ini, pemerintah harus memutuskan apakah langkah keras atas pembunuhan ilmuwan nuklir Mohsen Fakhrizadeh pada Jumat dapat membahayakan prospek peningkatan hubungan dengan Amerika Serikat (AS) setelah Joe Biden mengambil alih Gedung Putih dari Donald Trump.
"Pemerintah percaya bahwa sesuai konstitusi, kesepakatan nuklir dan program nuklir berada di bawah yurisdiksi Dewan Keamanan Nasional Tertinggi dan parlemen tidak dapat menangani ini sendiri," ungkap juru bicara pemerintah Ali Rabiei.
Seorang pejabat senior Iran mengatakan pada Senin bahwa Teheran mencurigai kelompok oposisi berbasis luar negeri yang terlibat dengan Israel dalam pembunuhan Fakhrizadeh. Tuduhan itu ditolak kelompok oposisi itu.
Lihat Juga :
