Azerbaijan Sebut Resolusi Senat Prancis Soal Nagorno-Karabakh Bisa dan Provokatif
Kamis, 26 November 2020 - 19:44 WIB
loading...
Baku mengatakan, resolusi yang mendesak pengakuan Nagorno-Karabakh sebagai negara merdeka adalah bias dan provokatif. Foto/Ist
A
A
A
BAKU - Azerbaijan mengecam resolusi Senat Prancis soal Nagorno-Karabakh. Baku mengatakan, resolusi yang mendesak pengakuan Nagorno-Karabakh sebagai negara merdeka adalah bias dan provokatif.
"Pertama-tama, kami ingin mencatat bahwa proposal resolusi tentang 'Perlunya mengakui Republik Nagorno-Karabakh' yang diadopsi oleh Senat Prancis diajukan oleh sekelompok senator pro-Armenia," kata Kementerian Luar Negeri Azerbaijan, seperti dilansir Anadolu Agency pada Kamis (26/11/2020).
Kementerian itu mengatakan orang-orang Armenia di Prancis menggunakan konflik Nagorno-Karabakh untuk tujuan pemilihan umum. "Penerapan resolusi yang sepenuhnya bias oleh Senat hanya dapat dianggap sebagai provokasi," ungkapnya.
Meskipun resolusi yang diadopsi oleh Senat tidak mengikat secara hukum, kementerian itu mengatakan, hal tersebut menimbulkan keraguan pada netralitas Prancis sebagai mediator. Prancis adalah anggota OSCE Minsk Group, yang merupakan negosiator proses damai Nagorno-Karabakh. ( Baca juga: Pasukan Azerbaijan Masuki Distrik Pertama yang Diserahkan Armenia )
"Ini juga merusak reputasi Prancis sebagai mediator yang adil dalam masyarakat Azerbaijan. Alih-alih mengadopsi resolusi yang bias, keterlibatan Senat Prancis dalam kegiatan yang melayani perdamaian, stabilitas dan kemajuan di kawasan itu akan menanggapi kepentingan Prancis dan mengarah pada pembangunan berkelanjutan di kawasan itu," ungkapnya.
Sebelumnya, dari 306 anggota Senat Prancis, 305 diantaranya menyetujui resolusi tersebut."Senat mendesak pemerintah Prancis untuk mengakui Republik Nagorno-Karabakh dan menggunakan pengakuan ini sebagai alat dalam pembicaraan untuk membangun perdamaian abadi," bunyi resolusi tersebut.
Menurut resolusi tersebut, Senat menyerukan penarikan segera pasukan Azerbaijan dari wilayah yang direbut dalam konflik sejak 27 September, dilakukanya penyelidikan nternasional atas kejahatan perang dan penggunaan senjata terlarang. ( Baca juga: Senat Prancis Setujui Resolusi Desak Paris Akui Kemerdekaan Nagorno-Karabakh )
Selain itu, para senator merekomendasikan agar pemerintah Prancis menarik kesimpulan tentang peran yang dimainkan oleh otoritas Turki dan mempertimbangkan langkah-langkah paling menentukan bersama dengan negara Eropa lainnya.
"Pertama-tama, kami ingin mencatat bahwa proposal resolusi tentang 'Perlunya mengakui Republik Nagorno-Karabakh' yang diadopsi oleh Senat Prancis diajukan oleh sekelompok senator pro-Armenia," kata Kementerian Luar Negeri Azerbaijan, seperti dilansir Anadolu Agency pada Kamis (26/11/2020).
Kementerian itu mengatakan orang-orang Armenia di Prancis menggunakan konflik Nagorno-Karabakh untuk tujuan pemilihan umum. "Penerapan resolusi yang sepenuhnya bias oleh Senat hanya dapat dianggap sebagai provokasi," ungkapnya.
Meskipun resolusi yang diadopsi oleh Senat tidak mengikat secara hukum, kementerian itu mengatakan, hal tersebut menimbulkan keraguan pada netralitas Prancis sebagai mediator. Prancis adalah anggota OSCE Minsk Group, yang merupakan negosiator proses damai Nagorno-Karabakh. ( Baca juga: Pasukan Azerbaijan Masuki Distrik Pertama yang Diserahkan Armenia )
"Ini juga merusak reputasi Prancis sebagai mediator yang adil dalam masyarakat Azerbaijan. Alih-alih mengadopsi resolusi yang bias, keterlibatan Senat Prancis dalam kegiatan yang melayani perdamaian, stabilitas dan kemajuan di kawasan itu akan menanggapi kepentingan Prancis dan mengarah pada pembangunan berkelanjutan di kawasan itu," ungkapnya.
Sebelumnya, dari 306 anggota Senat Prancis, 305 diantaranya menyetujui resolusi tersebut."Senat mendesak pemerintah Prancis untuk mengakui Republik Nagorno-Karabakh dan menggunakan pengakuan ini sebagai alat dalam pembicaraan untuk membangun perdamaian abadi," bunyi resolusi tersebut.
Menurut resolusi tersebut, Senat menyerukan penarikan segera pasukan Azerbaijan dari wilayah yang direbut dalam konflik sejak 27 September, dilakukanya penyelidikan nternasional atas kejahatan perang dan penggunaan senjata terlarang. ( Baca juga: Senat Prancis Setujui Resolusi Desak Paris Akui Kemerdekaan Nagorno-Karabakh )
Selain itu, para senator merekomendasikan agar pemerintah Prancis menarik kesimpulan tentang peran yang dimainkan oleh otoritas Turki dan mempertimbangkan langkah-langkah paling menentukan bersama dengan negara Eropa lainnya.
(esn)
Lihat Juga :
