Pakar: Kekuatan Dunia Makin Angkuh, PBB Kian Mengerdil
loading...
Ilustrasi. FOTO/Reuters
A
A
A
NEW DELHI - Vijay Nambiar, pensiunan diplomat India yang pernah bertugas di PBB mengatakan, ada ancaman yang meningkat bahwa negara-negara mundur dari multinasionalisme. Dia mengatakan itu karena keangkuhan banyak kekuatan besar dunia .
Ia menekankan, bahwa sudah waktunya bagi PBB untuk mereformasi dan meninjau kembali struktur dasarnya, sebelum menjadi terlambat. Nambiar mengatakan, ada bukti bahwa negara-negara bergerak untuk mencari solusi atas masalah mereka, mendekati organisasi regional dan internasional lainnya.
(Baca: PBB Turut Kecam Perilisan Karikatur Nabi Muhammad )
Karena kegagalan PBB, sebanyak 34 pengelompokan regional dan internasional telah muncul di dunia, di luar badan dunia mulai dari Uni Eropa (UE) hingga G7, G20, NATO, Shanghai Cooperation Organization, Association of South-East Asian Nations, dan lainnya. Selain itu, ada juga Grup Keamanan Nuklir, Rezim Kontrol Teknologi Rudal, Grup Australia, dan Pengaturan Wassenaar.
Mengenai reformasi sistem PBB, Syed Akbaruddin, pensiunan diplomat lainnya mengatakan, hanya konflik yang berpotensi mengubah tatanan dunia. Di masa lalu, ucapnya, tatanan dunia berubah pada tahun 1945, setelah Perang Dunia II, pada tahun 1814-15 karena Kongres Wina, yang mengatur kembali Eropa setelah Perang Napoleon. Dan pada tahun 1648, karena Perjanjian Westphalia, yang mengakhiri perang bertahun-tahun antara Spanyol dan Belanda.
Sementara itu, mantan Sekertaris Jenderal PBB, Ban Ki-moon mengatakan, meningkatnya unilateralisme di dunia, yang disebabkan oleh negara-negara besar, membuat bukan hanya PBB, tapi juga negara-negara kecil kesulitan.
(Baca: Jokowi: PBB Harus Berperan Penuhi Akses Obat-Obatan dan Vaksin )
“Instrumen penting kerja sama internasional sedang ditantang dan momentum unilateralis sedang meningkat. Hal ini menyebabkan tantangan yang lebih berat di negara berkembang, secara sosial, ekonomi dan politik," ucap Ban, seperti dilansir Anadolu Agency.
Menyinggung hak veto Rusia dan ketidakpedulian China yang memblokir bantuan kemanusiaan kepada orang-orang di Suriah, dia mengatakan Dewan Keamanan (DK) PBB belum dapat melakukan tugasnya, bahkan di bawah piagam PBB.
“Itu membuat saya frustasi sebagai sekretaris jenderal. Saya tidak dapat membantu orang-orang di Suriah. Ada usulan di DK PBB agar negara-negara P5 tidak menggunakan hak veto untuk memblokir bantuan kemanusiaan. Namun, upaya mulia ini juga tidak didukung oleh banyak negara lain,” ujarnya.
Ia menekankan, bahwa sudah waktunya bagi PBB untuk mereformasi dan meninjau kembali struktur dasarnya, sebelum menjadi terlambat. Nambiar mengatakan, ada bukti bahwa negara-negara bergerak untuk mencari solusi atas masalah mereka, mendekati organisasi regional dan internasional lainnya.
(Baca: PBB Turut Kecam Perilisan Karikatur Nabi Muhammad )
Karena kegagalan PBB, sebanyak 34 pengelompokan regional dan internasional telah muncul di dunia, di luar badan dunia mulai dari Uni Eropa (UE) hingga G7, G20, NATO, Shanghai Cooperation Organization, Association of South-East Asian Nations, dan lainnya. Selain itu, ada juga Grup Keamanan Nuklir, Rezim Kontrol Teknologi Rudal, Grup Australia, dan Pengaturan Wassenaar.
Mengenai reformasi sistem PBB, Syed Akbaruddin, pensiunan diplomat lainnya mengatakan, hanya konflik yang berpotensi mengubah tatanan dunia. Di masa lalu, ucapnya, tatanan dunia berubah pada tahun 1945, setelah Perang Dunia II, pada tahun 1814-15 karena Kongres Wina, yang mengatur kembali Eropa setelah Perang Napoleon. Dan pada tahun 1648, karena Perjanjian Westphalia, yang mengakhiri perang bertahun-tahun antara Spanyol dan Belanda.
Sementara itu, mantan Sekertaris Jenderal PBB, Ban Ki-moon mengatakan, meningkatnya unilateralisme di dunia, yang disebabkan oleh negara-negara besar, membuat bukan hanya PBB, tapi juga negara-negara kecil kesulitan.
(Baca: Jokowi: PBB Harus Berperan Penuhi Akses Obat-Obatan dan Vaksin )
“Instrumen penting kerja sama internasional sedang ditantang dan momentum unilateralis sedang meningkat. Hal ini menyebabkan tantangan yang lebih berat di negara berkembang, secara sosial, ekonomi dan politik," ucap Ban, seperti dilansir Anadolu Agency.
Menyinggung hak veto Rusia dan ketidakpedulian China yang memblokir bantuan kemanusiaan kepada orang-orang di Suriah, dia mengatakan Dewan Keamanan (DK) PBB belum dapat melakukan tugasnya, bahkan di bawah piagam PBB.
“Itu membuat saya frustasi sebagai sekretaris jenderal. Saya tidak dapat membantu orang-orang di Suriah. Ada usulan di DK PBB agar negara-negara P5 tidak menggunakan hak veto untuk memblokir bantuan kemanusiaan. Namun, upaya mulia ini juga tidak didukung oleh banyak negara lain,” ujarnya.
(esn)
Lihat Juga :
