Gugat Hasil Pilpres, Partai Republik Cari Dana Rp852 Miliar

WASHINGTON - Partai Republik berusaha mengumpulkan dana setidaknya Rp852 miliar untuk mendanai gugatan hukum yang diajukan oleh Presiden Donald Trump atas hasil pemilihan presiden (pilpres) Amerika Serikat (AS). Hal itu diungkapkan oleh tiga sumber yang mengetahui masalah tersebut.

Tim kampanye Trump telah mengajukan tuntutan hukum di beberapa negara bagian selama pilpres yang digelar pada hari Selasa lalu, ketika penantang dari Partai Demokrat Joe Biden semakin dekat untuk memenangkan Gedung Putih setelah memperluas keunggulannya di sejumlah negara bagian medan pertempuran.

"Mereka menginginkan Rp852 miliar," kata seorang donor dari Partai Republik yang menerima permohonan dari tim kampanye dan Komite Nasional Republik (RNC) seperti dikutip dari Reuters, Sabtu (7/11/2020).(Baca juga: Trump Ajukan Gugatan di Michigan, Minta Hitung Ulang di Wisconsin )

Dua sumber lain mengatakan kampanye menginginkan sebanyak Rp1,4 triliun untuk komite penggalangan dana bersama yang dipertahankannya dengan RNC, sebuah tanda dari skala perjuangan hukum yang diharapkan akan meningkat dari tim kampanye Trump.

Penasihat senior kampanye Trump David Bossie, seorang aktivis konservatif terkemuka yang memimpin kelompok advokasi Citizens United, telah dipilih untuk memimpin tantangan hukum pasca pemilihan, menurut sumber yang akrab dengan strategi kampanye Trump.

Bossie termasuk di antara sekelompok loyalis Trump yang berada di Las Vegas minggu ini menantang penghitungan di Nevada dan merupakan pendukung di antara lingkaran dalam Trump.



Ketika Biden memperluas keunggulan sempitnya di Pennsylvania dan Georgia pada hari Jumat, seorang pejabat Republik mengatakan meragukan strategi menantang penghitungan suara di berbagai negara bagian akan menghasilkan kemenangan bagi Trump.

“Matematika adalah apa adanya. Anda melihat apa yang diperlukan untuk penghitungan ulang untuk membalikkan hasil dan kami jauh di luar angka-angka itu,” kata pejabat itu, yang meminta untuk tidak disebutkan namanya karena sensitivitas masalah tersebut.

Pejabat Republik mengatakan sudah waktunya bagi presiden untuk "melanjutkan."