Berkonflik dengan Raja Malaysia, Muhyiddin Didesak Mundur
Selasa, 27 Oktober 2020 - 10:15 WIB
loading...
Raja Malaysia Al-Sultan Abdullah menolak permintaan PM Muhyiddin Yassin untuk mendeklarasikan darurat negara terkait wabah virus corona. Foto/Straitstime
A
A
A
KUALA LUMPUR - Raja Malaysia Al-Sultan Abdullah menolak permintaan Perdana Menteri (PM) Muhyiddin Yassin untuk mendeklarasikan darurat negara terkait wabah virus corona (Covid-19) kemarin. Perbedaan pandangan yang dituding sebagai konflik tersebut berujung pada desakan agar PM Muhyiddin mengundurkan diri.
Para pemimpin partai koalisi Muhyiddin dan kubu oposisi mendesak upaya untuk memberlakukan status darurat bertujuan agar PM Malaysia memiliki kekuasaan darurat di tengah ketidakjelasan politik Malaysia. “Terima kasih Raja Malaysia tidak terpengaruh permainan politik yang bisa mendorong negara ini ke hal yang kritis,” kata Ahmad Puad Zarkashi, pemimpin senior Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO), dilansir Channel News Asia. Dia mengungkapkan, kesehatan masyarakat menjadi hal yang sangat penting. “Karena itu, Muhyiddin seharusnya mengundurkan diri,” kata Ahmad Puad. (Baca: Bolehkah Seorang Istri Menunda Kehamilan?)
Hal senada juga diungkapkan anggota parlemen oposisi, Wong Chen. Dia mengungkapkan, proposal “jahat” Muhyiddin sangat tepat ditolak raja. “PM Malaysia seharusnya mengundurkan diri atau memecat menteri yang mengajukan status darurat,” sarannya.
Selama beberapa pekan terakhir, Muhyiddin memang berusaha keras menghadapi krisis virus corona. Namun, koalisi kekuasaannya juga dihantam berbagai konflik karena UMNO sedang mencari pengaruh lebih besar. Para pemimpin UMNO yang terindikasi korupsi, termasuk mantan PM Najib Razak, berusaha menghidupkan kembali pengaruhnya.
Para politikus di Malaysia memang terbiasa memengaruhi raja yang menjadi penentu akhir dalam pengambilan kebijakan penting. Namun, raja Malaysia dikenal berusaha menghindari politik praktis dan menempatkan urusan negara terlebih dahulu. (Baca juga: Bantuan uota Internet tersendat, Perhimpunan Guru: Kemendikbud Tidak Serius)
“Raja Malaysia tampak mengirimkan pemerintah harus menunda (status darurat) dan anggaran harus digelontorkan,” kata Shazwan Mustafa Kamal, peneliti senior lembaga risiko kebijakan Vriens & Partners. “Seharusnya tidak ada perubahan kebijakan,” katanya.
Raja Abdullah menilai, kondisi di Malaysia masih kondusif dan percaya dengan kemampuan pemerintah dan masyarakat dalam menanggulangi virus mematikan tersebut. “Beliau menyatakan, deklarasi darurat untuk saat ini tidak diperlukan, baik dalam skala nasional maupun daerah,” ungkap Istana Kerajaan Malaysia, dikutip Reuters.
Para pemimpin partai koalisi Muhyiddin dan kubu oposisi mendesak upaya untuk memberlakukan status darurat bertujuan agar PM Malaysia memiliki kekuasaan darurat di tengah ketidakjelasan politik Malaysia. “Terima kasih Raja Malaysia tidak terpengaruh permainan politik yang bisa mendorong negara ini ke hal yang kritis,” kata Ahmad Puad Zarkashi, pemimpin senior Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO), dilansir Channel News Asia. Dia mengungkapkan, kesehatan masyarakat menjadi hal yang sangat penting. “Karena itu, Muhyiddin seharusnya mengundurkan diri,” kata Ahmad Puad. (Baca: Bolehkah Seorang Istri Menunda Kehamilan?)
Hal senada juga diungkapkan anggota parlemen oposisi, Wong Chen. Dia mengungkapkan, proposal “jahat” Muhyiddin sangat tepat ditolak raja. “PM Malaysia seharusnya mengundurkan diri atau memecat menteri yang mengajukan status darurat,” sarannya.
Selama beberapa pekan terakhir, Muhyiddin memang berusaha keras menghadapi krisis virus corona. Namun, koalisi kekuasaannya juga dihantam berbagai konflik karena UMNO sedang mencari pengaruh lebih besar. Para pemimpin UMNO yang terindikasi korupsi, termasuk mantan PM Najib Razak, berusaha menghidupkan kembali pengaruhnya.
Para politikus di Malaysia memang terbiasa memengaruhi raja yang menjadi penentu akhir dalam pengambilan kebijakan penting. Namun, raja Malaysia dikenal berusaha menghindari politik praktis dan menempatkan urusan negara terlebih dahulu. (Baca juga: Bantuan uota Internet tersendat, Perhimpunan Guru: Kemendikbud Tidak Serius)
“Raja Malaysia tampak mengirimkan pemerintah harus menunda (status darurat) dan anggaran harus digelontorkan,” kata Shazwan Mustafa Kamal, peneliti senior lembaga risiko kebijakan Vriens & Partners. “Seharusnya tidak ada perubahan kebijakan,” katanya.
Raja Abdullah menilai, kondisi di Malaysia masih kondusif dan percaya dengan kemampuan pemerintah dan masyarakat dalam menanggulangi virus mematikan tersebut. “Beliau menyatakan, deklarasi darurat untuk saat ini tidak diperlukan, baik dalam skala nasional maupun daerah,” ungkap Istana Kerajaan Malaysia, dikutip Reuters.
Lihat Juga :
