Penguasa Kerajaan Malaysia Gelar Pertemuan, Bahas Usul Status Darurat

Lim juga mengkritik sikap diam pemerintah tentang masalah tersebut.

"Hingga hari ini, Muhyiddin belum berbagi dengan warga Malaysia rencananya untuk menangguhkan Parlemen dan membuat Malaysia dalam keadaan darurat dan Malaysia harus bergantung pada pabrik rumor, yang telah bekerja lembur sejak Jumat," ujarnya.

"Paling tidak biasa dan tidak seperti biasanya, orang Malaysia mendapatkan lebih banyak informasi dari Yang di Pertuan Agong daripada dari perdana menteri tentang proposal perdana menteri," tambahnya.

Beberapa politisi Perikatan Nasional juga menentang usulan tersebut.

Wakil Presiden UMNO Mohamad Hasan memperingatkan bahwa hal itu dapat berdampak buruk bagi perekonomian, dan menempatkan bangsa serta rakyat dalam situasi yang lebih sulit.

Rencana untuk mengumumkan keadaan darurat datang ketika Muhyiddin menghadapi risiko mosi tidak percaya saat Parlemen bersidang pada 6 November mendatang untuk membahas anggaran nasional.

Anwar Ibrahim bulan lalu telah mengklaim bahwa ia memiliki cukup dukungan untuk merebut kendali Parlemen dari perdana menteri.(Baca juga: Klaim Dapat Dukungan Mayoritas di Parlemen, Anwar Siap Lengserkan Muhyiddin )

Ada kekhawatiran bahwa perdana menteri, yang hanya memiliki mayoritas tipis dari dua kursi parlemen sebelumnya, bisa kehilangan suara kepercayaan, meninggalkan anggaran dalam ketidakpastian. Selain itu, hal ini dapat memicu pemilihan umum baru di tengah pandemi yang memburuk, sebuah opsi yang ingin dihindari oleh kedua belah pihak yang terlibat dalam perpecahan politik.

Malaysia melaporkan rekor 1.228 kasus Covid-19 pada Sabtu kemarin.

Sebuah pertemuan khusus Kabinet pada Jumat pagi telah menyetujui bahwa pemerintah harus menasihati Raja untuk mengumumkan keadaan darurat, yang akan memungkinkan penangguhan Parlemen, mencegah segala upaya untuk melemahkan pemerintahan.(Baca juga: PM Malaysia Minta Raja Deklarasikan Status Darurat )