Eks PM Rusia Prihantin PBB Ingin Diganti 'Klub Negara Demokrasi'

MOSKOW - Mantan perdana menteri Rusia , Dmitry Medvedev, mengungkapkan keprihatinannya atas upaya sejumlah negara tertentu untuk merongrong peran PBB dengan menciptakan apa yang disebutnya sebagai "klub negara-negara demokratis"

"Upaya untuk merongrong peran PBB dan membentuk 'komunitas (klub) negara-negara demokratis', bukannya itu, juga menjadi perhatian khusus. Ide-ide semacam itu tidak menyatukan tetapi memecah belah umat manusia, berkontribusi pada ketegangan internasional dan akhirnya mengarah pada konfrontasi langsung," tulis Medvedev dalam artikel berjudul "Peringatan 75 Tahun Perserikatan Bangsa-Bangsa: Masalah Lama, Tantangan Baru, dan Solusi Global" yang diterbitkan di situs RT.

"Tidak ada organisasi internasional lain, apalagi aliansi militer, yang dapat merusak monopoli organ utama PBB atas ekspresi keinginan masyarakat dunia," tegasnya. (Baca juga: Pesan Mengerikan Putin kepada Orang-orang yang Ingin Rusia Hancur )

"Penipisan tanggung jawab upaya keamanan global oleh berbagai organisasi dan negara tertentu untuk menstigmatisasi negara dan pemerintah dan memutuskan bahwa nasib dunia akan selalu membuat kita mundur beberapa dekade," tambahnya seperti dikutip dari Sputnik, Sabtu (24/10/2020).

Medvedev mencatat bahwa mekanisme yang ditetapkan dalam Piagam PBB sebagian besar telah membantu umat manusia untuk mencegah Perang Dunia III, meskipun para pemain internasional tidak selalu mendapat pelajaran yang benar dari masa lalu.

"Terlepas dari semua masalah dan krisis yang dihadapi Perserikatan Bangsa-Bangsa dan negara-negara anggotanya selama bertahun-tahun ini, sulit untuk tidak setuju bahwa ini sebagian besar berkat mekanisme hukum dan politik internasional yang ditetapkan oleh Piagam PBB yang berhasil menghindari kita untuk tidak habis-habisan terlibat Perang Dunia Ketiga dan menangani banyak masalah kritis ketika membentuk tatanan dunia pasca-perang," kata Medvedev.

Politisi terkemuka Rusia itu menambahkan bahwa dunia masih bisa mengulangi kesalahan masa lalu.



"Saya akan mengingatkan Anda bahwa, ketika anggota pendiri PBB, termasuk Uni Soviet, membentuk organisasi tersebut, mereka merumuskan misinya, yang mencakup tiga prinsip: komitmen terhadap dunia yang stabil dan aman, pemajuan hak asasi manusia, dan membangun dunia yang lebih adil," tulis Medvedev.

Ia menyatakan bahwa badan-badan PBB telah melakukan banyak upaya untuk melindungi dunia dan meluncurkan mekanisme untuk menyelesaikan konflik dalam kerangka hukum dan bahwa hanya penilaian yang dibuat oleh Dewan Keamanan PBB yang membantu memahami siapa yang bertanggung jawab atas konflik militer dan menghindari berita palsu.

"Di banyak penjuru dunia, sarang konfrontasi militer terus berlanjut, orang-orang sekarat setiap hari. Sebagai aturan, dibutuhkan penilaian hukum yang terkoordinasi dari suatu situasi oleh Dewan Keamanan PBB untuk memahami siapa yang benar dan siapa yang salah, siapa yang penyerang dan siapa korbannya," katanya.

"Jika tidak di era berita palsu, pemalsuan fakta, dan perang hibrida, ada risiko bahwa hitam akan ditampilkan sebagai putih, melanggar hukum sebagai sah, dan fakta yang benar akan terkubur di balik gambar-gambar TV yang menarik dan posting media sosial," demikian kata kata Medvedev.(Baca juga: Putin: Tak Perlu Aliansi Militer Rusia-China, tapi Itu Mungkin )