Protes Raja Tak Berhenti, Thailand Larang Demonstrasi
Jum'at, 16 Oktober 2020 - 10:15 WIB
loading...
Mobil iring-iringan kerajaan Ratu Suthidadan Pangeran Dipangkorn melintas dekat para demonstran anti-pemerintah di Bangkok, Thailand, kemarin. Foto/Reuters
A
A
A
BANGKOK - Pemerintah Thailand mengeluarkan dekrit darurat yang melarang demonstrasi dan publikasi berita yang sensitif. Langkah itu bertujuan menghentikan gerakan antimonarki dan menuntut pembatasan kekuasaan Raja Maha Vajiralongkorn yang meluas di kalangan generasi muda di Negeri Gajah Putih itu.
Dekrit itu juga bertujuan menghalangi merebaknya gerakan pemuda yang meminta pengunduran diri Perdana Menteri (PM) Prayuth Chan’ocha, mantan pemimpin junta militer. Dekrit itu juga dianggap sebagai bentuk ketakutan pemerintahan dan Kerajaan Thailand terhadap gerakan generasi milenial yang mulai peduli dengan nasib demokrasi di negara tersebut.
Selang hanya 30 menit setelah dekrit darurat diumumkan pada pukul 04.00 pagi kemarin, polisi antihuru-hara langsung membubarkan kemah milik ribuan anak muda yang berada di luar kantor PM Prayuth. Polisi menangkap lebih dari 20 anak muda yang menolak bekerja sama, termasuk dua pemimpin demonstrasi yang vokal mengkritik kerajaan. (Baca: Inilah Tabiat Buruk Suami yang Harus Dijauhi)
Dekrit itu juga melarang perkumpulan lebih dari lima orang. Itu juga mengatur gangguan terhadap konvoi rombongan kerajaan sebagai gangguan terhadap keamanan, merusak ekonomi, dan berisiko menyebarkan virus korona. “Saat ini sangat penting untuk memberlakukan langkah untuk mengakhiri situasi ini dengan efektif dan menegakkan perdamaian dan tatanan,” demikian bunyi dekrit dilansir Reuters.
Demonstrasi terakhir dihadiri ribuan anak muda pada Rabu (14/10) lalu. Mereka berpawai dari Gedung Pemerintah dan berjanji bertahan hingga Prayuth mengundurkan diri. Sebagian orang mulai meninggalkan lokasi demonstrasi semalam. Hanya sebagian kecil pengunjuk rasa mencoba bertahan melawan polisi.
Dekrit itu juga bertujuan menghalangi merebaknya gerakan pemuda yang meminta pengunduran diri Perdana Menteri (PM) Prayuth Chan’ocha, mantan pemimpin junta militer. Dekrit itu juga dianggap sebagai bentuk ketakutan pemerintahan dan Kerajaan Thailand terhadap gerakan generasi milenial yang mulai peduli dengan nasib demokrasi di negara tersebut.
Selang hanya 30 menit setelah dekrit darurat diumumkan pada pukul 04.00 pagi kemarin, polisi antihuru-hara langsung membubarkan kemah milik ribuan anak muda yang berada di luar kantor PM Prayuth. Polisi menangkap lebih dari 20 anak muda yang menolak bekerja sama, termasuk dua pemimpin demonstrasi yang vokal mengkritik kerajaan. (Baca: Inilah Tabiat Buruk Suami yang Harus Dijauhi)
Dekrit itu juga melarang perkumpulan lebih dari lima orang. Itu juga mengatur gangguan terhadap konvoi rombongan kerajaan sebagai gangguan terhadap keamanan, merusak ekonomi, dan berisiko menyebarkan virus korona. “Saat ini sangat penting untuk memberlakukan langkah untuk mengakhiri situasi ini dengan efektif dan menegakkan perdamaian dan tatanan,” demikian bunyi dekrit dilansir Reuters.
Demonstrasi terakhir dihadiri ribuan anak muda pada Rabu (14/10) lalu. Mereka berpawai dari Gedung Pemerintah dan berjanji bertahan hingga Prayuth mengundurkan diri. Sebagian orang mulai meninggalkan lokasi demonstrasi semalam. Hanya sebagian kecil pengunjuk rasa mencoba bertahan melawan polisi.
Lihat Juga :
