Protes Raja Tak Berhenti, Thailand Larang Demonstrasi

Seruan para pengunjuk rasa untuk reformasi kerajaan sangat sensitif di Thailand , di mana kritik terhadap monarki dapat dihukum dengan hukuman penjara yang lama. Thailand memiliki sejarah panjang soal kerusuhan politik dan protes, tetapi sebuah gelombang baru dimulai pada Februari setelah pengadilan memerintahkan partai oposisi prodemokrasi yang masih baru terbentuk untuk dibubarkan.

Protes dihidupkan kembali pada bulan Juni ketika aktivis prodemokrasi terkemuka Wanchalearm Satsaksit hilang di Kamboja, tempat dia berada di pengasingan sejak kudeta militer 2014. Keberadaannya tetap tidak diketahui dan pengunjuk rasa menuduh pemerintah Thailand mengatur penculikannya.

"Saya kira kami sudah mencapai titik frustasi. Banyak sekali masalah yang muncul sejak kudeta pada 2014, mulai dari kesemrawutan manajemen, penyelewengan hukum, dan ketidakadilan sosial," kata Jutatip Sirikhan, presiden Student Union of Thailand . "Kami tak melihat lagi masa depan di negeri ini," tambahnya. (Lihat videonya: Satukan Tekad untuk Memenangkan Perang Melawan Covid-19)

Namun demikian, kelompok pendukung raja juga menggelar demonstrasi tandingan untuk menunjukkan dukungan kepada monarki. Mengenakan baju kuning, warna yang digunakan kerajaan, mereka melakukan unjuk rasa di kawasan yang sama dengan kelompok prodemokrasi walau berada di titik berbeda.

Beberapa pemrotes berbaju kuning terekam menyerang pengunjuk rasa prodemokrasi. Menurut sejumlah saksi mata, pemerintah menyamarkan polisi sebagai pengunjuk rasa pendukung raja. (Andika H Mustaqim)